TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) masih terus melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur di provinsi ke-34 ini. Salah satunya pengembangan pelabuhan Tengkayu I di Kota Tarakan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Taupan Majid mengatakan, kebutuhan anggaran untuk merampungkan pelabuhan Tengkayu I itu masih minus Rp 16 miliar untuk sisi laut. Jumlah itu sebagian dari Rp 36 miliar anggaran yang masih dibutuhkan secara keseluruhan.
“Kami usulkan Rp 36 miliar. Tapi tahun ini dapatnya Rp 20 miliar untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan Tengkayu I itu,” ujar Taupan kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.
Awalnya, usulan anggaran sebesar Rp 36 miliar itu disetujui. Tapi panitia anggaran menyusun ulang anggaran dan hasilnya masih tarik ulur. Berangkat dari itulah pihaknya meminta kepastian berapa anggaran yang bisa didapatkan agar dapat segera melakukan proses lelang.
“Kalau dipastikan Rp 20 miliar, itu saja kita lelang. Karena kita tidak bisa berdiam diri, kita juga mengejar waktu. Kalau terlambat lelang, maka proses pengerjaan juga pasti akan terpengaruh,” tuturnya.
Menurutnya, itu dilakukan lantaran takut tidak cukup waktu untuk penyelesaian kegiatan tersebut. Untuk saat ini, kegiatan itu sudah memasuki proses lelang. Namun, belum dapat dipastikan kapan akan selesai dan ditentukan pemenangnya. “Pastinya target kami lelang itu bisa secepatnya selesai, kami akan genjot percepatannya agar bisa selesai tepat waktu,” kata Taupan.
Dalam melakukan pembangunan, pemerintah tentu tidak dapat melakukan semuanya secara langsung, melainkan bertahap sesuai dengan ketersediaan atau kondisi keuangan yang ada. Kondisi keuangan ini yang juga harus dipahami bersama.
“Untuk pelabuhan ini, kita akan lihat yang mana yang paling penting untuk didahulukan. Karena masih banyak fasilitas pendukung yang masih harus diselesaikan di pelabuhan itu,” bebernya.
Beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi di pelabuhan itu di antaranya, terminal kedatangan dan terminal keberangkatan, serta tempat parkir kendaraan. Adapun, jika semua fasilitas ini sudah terbangun, maka semua akan diatur sesuai dengan regulasinya.
“Seperti tempat parkir, misalnya. Semua orang bisa masuk, tapi diatur. Karena itu ada potensi PAD (pendapatan asli daerah). Intinya, kondisi yang saat ini masih belum tertib, akan kita tertibkan nanti,” pungkasnya. (iwk/eza)
