TANJUNG SELOR – Mempercepat realisasi pembangunan jembatan penghubung Bulungan-Tarakan (Bulan), investor dari China Road and Bridge Corporation (CRBC) menawarkan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Bahkan belum lama ini, Pemprov Kaltara telah melakukan pertemuan dengan pimpinan CRBC, dan hasil pertemuan itu telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Badan Pertanahan Nasional dan Agraria Tata Ruang (BPN/ATR).
“Jadi tawaran itu tergantung dari pemerintah kita saja, mau atau tidak menerima tawaran dana itu,” ungkap Dr. H. Irianto Lambrie, Gubernur Kaltara kepada Radar Kaltara usai melantik pasangan Wali Kota Tarakan terpilih, Jumat (1/3).
Setelah dilaporkan, tahap selanjutnya antara Kemen-PUPR dengan Bappenas akan menyusun tim teknis untuk mengkaji ulang tawaran itu, karena tawaran itu sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat maka akan banyak hal yang akan diawasi. “Disetujui atau tidak tawaran dana itu semua kewenangannya ada di pemerintah pusat, kalau daerah pada prinsipnya hanya menerima saja,” jelasnya.
Rencana pembangunan jembatan penghubung Kota Tarakan dengan Kabupaten Bulungan mengalami progres. Bahkan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara pun telah membangun akses jalan pendekat. “Jalan pendekat dulu, setelah itu baru jembatan menyusul,” bebernya.
Berdasarkan laporan dari DPUPR-Perkim, pembangunan badan jalan terus dilakukan dengan titik awal pembangunan jalan pendekat berada di Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara. Pembangunan jalan pendekat itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kalau dana desainnya dari investor China,” jelasnya.
Adapun, jalan pendekat yang perlu dibangun untuk mencapai titik terdekat antara Bulungan dengan Tarakan (Pulau Sadau) sepanjang 60 km. Disinggung mengenai pemasangan pipa di jembatan bulan untuk pemanfaatan air baku dari sungai Kecamatan Sekatak ke Kota Tarakan, Irianto mengatakan hal itu rencana jangka panjang. Karena saat ini masih fokus pada pembangunan jembatan dahulu.
Sebelumnya, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Suheriyatna menjelaskan, untuk desain sudah lengkap. Namun pihaknya tetap berhasrat melobi Kemen-PUPR, karena melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kemen-PUPR juga sudah dimasukkan ke dalam program.
“Maksud dari BPIW ini kita ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dahulu untuk nantinya dimasukan ke dalam program Bappenas,” ungkap Suheriyatna.
Nantinya, kata Suheriyatna, pola yang akan digunakan juga beragam. Salah satunya bagaimana menggandeng investor untuk membangun jembatan itu. Karena jika hanya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tidak akan mampu membangun. Karena biaya yang dibutuhkan untuk membangun jembatan itu diestimasi mencapai Rp 7 triliun lebih. “Jadi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan jembatan ini tidak sedikit,” ujarnya.
Selain itu, pola kerja sama juga harus dibangun sejak awal. Jika seandainya memang sistemnya kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang bisa membantu. Bisa saja pengembalian kepada negara itu selama 20 tahun ke atas. “Saya sudah sampaikan hal ini dengan pemerintah pusat, untuk menanyakan apakah menggunakan sistem KPBU atau tidak,” ujarnya. (*/jai/eza)
