MANAGED BY:
SELASA
07 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 01 Maret 2019 11:10
Satgas Saber Pungli Sasar Institusi Pelayanan
Ketua Pelaksana Saber Pungli Kaltara, Kombes Pol Edy Kaolana. ASRULLAH/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kaltara sedang menelusuri adanya dugaan pungli di lima kabupaten/kota. Sebab, tempat pelayanan menjadi lahan tindakan pungli.

Ketua Pelaksana Saber Pungli Kaltara, Kombes Pol Edy Kaolana mengatakan, tim saat ini sedang melakukan penulusuran terhadap  instansi yang memberikan pelayanan. “Bidang pelayanan. Dan semua lini diselidiki untuk memberantas pungli,” ucapnya kepada Radar Kaltara, Kamis (28/2).

Dijelaskan, Satgas Saber Pungli Kaltara tahun ini fokus pada sosialiasi dan penyuluhan ke semua daerah. Tentunya melalui Babinkamtibmas agar semua daerah terjangkau. “Untuk saat ini tim belum ada menemukan adanya laporan yang bisa dipublikasikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, dari lima daerah di Kaltara semua memiliki potensi tindakan pungli. Sebab, penyelidikan mengarah ke semua fungsi pelayanan baik di pemerintah kabupaten, provinsi maupun di perdesaan. Bahkan penyelidikan juga mengarah pelayanan di institusinya. “Kemarin ada kepala desa di Nunukan yang kabur. Sudah selidiki,” bebernya.

“Tidak ada prioritas, termasuk ke dalam (kepolisian). Seperti kejadian  di Kaltim terkait TKBM yang merugikan negara hingga ratusan miliaran, kita bersama tim mabes,” ungkapnya.

Perwira yang juga menjabat sebagai Irwasda Polda Kaltara menjelaskan pada bidang pelayanan menjadi rentan adanya mal administrasi. Dikarenakan, ada upaya memuluskan suatu kegiatan bisa menggunakan uang.

Kemudian, selama berdiri sejak 31 Juli 2018 lalu hingga saat ini belum menemui kendala di lapangan. Sedangkan, terkait menuntaskan target ia pastikan tetap mengarah ke pelaku pungli. “Targetnya orang yang melakukan pungutan, itu jelas. Yang jelas semua orang bisa melaporkan sehingga kita proses,” katanya.

Guna memastikan kinerja Satgas di lapangan. Kapolres di wilayah hukum Polda Kaltara dikerahkan. Dan Kepala UPT yang diketui Wakapolres bergerak menyelidiki baik di pemerintahan maupun institusinya sendiri. “Semua saya perintahkan Wakapolres, termasuk Kapolres saya perintahkan untuk penyelidikan dan penindakan,” pungkasnya. (akz/eza)


BACA JUGA

Selasa, 07 April 2020 13:15

Akses Pendukung Jembatan Bulan ‘Disuntik’ Rp 23,5 M

TANJUNG SELOR – Di tengah ancaman Covid-19, beberapa kegiatan di…

Selasa, 07 April 2020 13:11

Operasi Keselamatan Kayan Fokus Penanganan Covid-19

TANJUNG SELOR – Operasi Keselamatan Kayan 2020 yang dilaksanakan Direktorat…

Senin, 06 April 2020 14:41

Penyebaran Meluas, Pesan 1.000 Rapid Test

TANJUNG SELOR – Stok rapid test yang diterima Pemerintah Kabupaten…

Senin, 06 April 2020 14:40

Pembangunan Pasar Modern Masuk Tahap Akhir

TANJUNG SELOR - Ditengah pademi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara…

Senin, 06 April 2020 14:37

TPA Km 9 Segera Difungsikan

TANJUNG SELOR - Sempatmendapat tolakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan…

Senin, 06 April 2020 14:36

Personel Polri Dilarang Mudik

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara memastikan personel tidak…

Senin, 06 April 2020 13:13

Tingkat Hunian Turun, Hotel Tutup

TANJUNG SELOR - Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di…

Senin, 06 April 2020 11:31

Bikin Heboh..!! Peta Zona Merah Covid-19 Tersebar, Begini Kata Kominfo

TANJUNG SELOR - Munculnya informasi yang beredar di mediasosial (medsos)…

Senin, 06 April 2020 11:26

Pemprov ‘Suntik’ Rp 20 Miliar

TANJUNG SELOR – Berbagai aktivitas di lingkungan pemerintahan jadi terhambat…

Senin, 06 April 2020 11:21

Disdukcapil Siapkan Rp 400 Juta untuk Alat Rekam Portabel

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers