MANAGED BY:
SELASA
12 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 25 Februari 2019 11:35
Pejabat Siap-Siap Dimutasi
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Usai dilantik pada 1 Maret nanti, dr. Khairul dan Effendhi Djuprianto merencanakan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). 

Pasalnya, banyak jabatan tinggi pratama di jajaran Pemkot yang lowong karena ditinggal pejabatnya. Baik karena alasan purna tugas, pindah tugas ke daerah lain atau alasan lain. 

Wali Kota terpilih dr. Khairul mengatakan untuk merealisasikan rencana itu, pihaknya segera bermohon kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo guna mendapatkan restu. Khairul menyebut dalam aturan tidak diperbolehkan pejabat baru melakukan mutasi selama enam bulan ke depan sejak dilantik. 

Pernyataan itu sesuai Pasal 162 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang menyatakan gubernur, bupati, atau wali kota yang akan  melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu 6  bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri.

“Kecuali izin Menteri Dalam Negeri. Oleh karena kita melihat kebutuhannya ini banyak yang pension. Banyak OPD yang kosong, nanti dalam kesempatan pertama setelah dilantik kami ajukan izin ke Menteri Dalam Negeri untuk sesegera mungkin melakukan mutasi,” ujar Khairul saat ditemui Radar Tarakan di kediamannya, Sabtu (23/2).

Lanjut Khairul, mereka yang akan mengisi jabatan pejabat tinggi pratama yang lowong, merupakan pejabat yang sesuai kompetensinya. Khairul juga menegaskan, mekanisme mutasi untuk pejabat tinggi pratama dilakukan sesuai aturan, melalui lelang jabatan.

Namun, Khairul menolak bila disebutkan bahwa mutasi nantinya akan dilakukan secara besar-besaran. Menurutnya, pelaksanaan mutasi sudah pasti diikuti penggantinya. “Jangan memprovokasi besar-besaran. Yang ada sesuai aturan. Kalau ada yang bergeser tentu kan harus ada ikutannya. Begitu saya yang bergeser semua bergeser kayak lokomotif,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Radar Tarakan, terdapat 11 kursi pejabat tinggi pratama baik asisten maupun kepala OPD yang lowong. Saat ini kebanyakan OPD dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, setkab.go.id, mengenai jabatan pimpinan tinggi (JPT) diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan ini mengatur JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama.  (*/shy/lim)

 


BACA JUGA

Selasa, 12 November 2019 10:50

APBD Tarakan Tahun 2020 Diprediksi Rp 1 Triliun

TARAKAN - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020…

Senin, 11 November 2019 11:57

Ditinggal Berbelanja, Rumah Terbakar

TARAKAN - Kebakaran menimpa dua rumah dan satu gudang yang…

Sabtu, 09 November 2019 09:58

Ular 8 Meter Bolak-balik Masuk Pasar

TARAKAN – Beberapa warga berlarian meninggalkan kiosnya di bagian Selatan…

Sabtu, 09 November 2019 09:56

Jusuf SK: Dukungan Nasdem Belum Tentu

MESKI tercatat sebagai kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dr. H.…

Sabtu, 09 November 2019 09:53

Meski Sembuh, Penyakit Mizyan Bisa Kambuh

TARAKAN – Bayi yang diketahui bernama Mizyan Haziq Abdillah, sebelumnya…

Sabtu, 09 November 2019 09:49

Anak SD Jadi Korban Badai

BELAKANGAN ini pelanggan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan…

Sabtu, 09 November 2019 09:45

Dari Penghargaan hingga Pembicara di Kampus Terkenal

Walaupun umurnya sudah jelang 67 tahun, tidak menyurutkan semangat H.…

Jumat, 08 November 2019 14:49

Menunggak Setahun, 1.800-an SR Diputus PGN

TARAKAN - Saat ini, jaringan gas (jargas) terpasang pada 15…

Jumat, 08 November 2019 14:45

Pahlawan Itu Bukan Dikendalikan Teknologi

TARAKAN – Definisi seorang pahlawan tidak harus diidentikkan dengan mengangkat…

Jumat, 08 November 2019 14:42

Temukan Indikasi Pelanggaran, Segera Laporkan!

TARAKAN – Dalam rangka upaya pembangunan wilayah bebas korupsi (WBK)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*