TARAKAN – Sudah hampir dua bulan penutupan dua lokalisasi di Tarakan, Sungai Bengawan dan Karang Agas dilakukan. Yang menggelikan, usai penutupan itu, status para pekerja seks komersial (PSK) atau wanita tunasusila (WTS) di lokasi tersebut belum menemui kejelasan.
Yang paling dinanti para WTS mengenai uang jaminan hidup (jadup) dan usaha ekonomi produktif (UEP) yang dijanjikan pemerintah. Tak kunjung cair. Di antara mereka diduga ada yang berpindah lokasi, dan masih menjalankan profesinya sebagai WTS.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Kota (Setkot) Tarakan Hendra Arfandi mengklaim persiapan pemulangan para WTS sudah 80 persen. Di antara mereka ada yang sudah pulang dan ada yang masih berada di Tarakan. Saat ini masih ada sebanyak 83 WTS terbagi di dua tempat bekas lokalisasi. “Yang mau pulang akan tetap dipulangkan, kalau tidak pulang berarti ada pekerjaan di sini,” kata Hendra.
Diakuinya, karena para WTS tidak lagi bekerja, maka satu orang diberikan uang makan sebesar Rp 750 ribu per bulan. Uang makan itu akan terus diberikan sampai nantinya WTS dipulangkan, karena itu sudah menjadi tugas pemerintah. “Untuk anggaran bukan hanya dari Pemerintah Kota saja, tetapi juga dari Kementerian Sosial juga. Itu sudah menjadi risiko dari penutupan juga,” tambahnya.
Pemulangan juga masih menunggu dana dari Kementerian Sosial (Kemensos), karena satu orang nantinya akan diberikan Rp 5,5 juta. Menurutnya, dasar hukum anggaran baru dibutuhkan untuk mencairkan anggaran di Kemensos. Pihaknya berharap di akhir Februari ini, dana sudah dikeluarkan. Meski tengah defisit, dana yang disiapkan Pemkot untuk biaya makan hingga tiga bulan ke depan.
“Maka kami berharap begitu Menteri Sosial (Agus Gumiwang Kartasasmita) mengeluarkan anggaran itu, maka bisa mengalir bantuan juga dari Provinsi (Pemerintah Provinsi) terkait anggaran pemulangan itu,” ujarnya.
Jika dana telah disalurkan, mau tidak mau sudah harus langsung diberikan kepada WTS dan memulangkan. “Suka tidak suka, mereka harus dipulangkan,” tuturnya.
Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Tarakan Eko P. Santoso mengatakan, saat ini di Kemensos, dana-dana bantuan sosial masih terblokir dan belum dibuka. Artinya, sampai saat ini masih belum boleh untuk disalurkan. Hanya masih diupayakan oleh Kemensos untuk dibuka.
Semua juga terus berproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Dinsos Tarakan masih terus melengkapi data yang diperlukan untuk penutupan lokalisasi sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemensos. Pun dengan pendampingan selama proses penutupan ini. “Kami sampai saat ini menunggu saja terlebih dahulu. Karena kami sudah membukakan rekening kolektif untuk para WTS,” ungkapnya.
Jika anggaran telah dibuka, maka akan langsung ditransfer ke masing-masing rekening WTS. Dinsos juga melakukan koordinasi ke Pemprov Kaltara untuk pembelian tiket pemulangan WTS. Dari Dinas Sosial Kaltara menyanggupi pemulangannya.
Untuk pemulangan, data sesuai yang telah diverifikasi totalnya ada 83 WTS. Nantinya yang akan pulang akan diverifikasi ulang, yang penting sudah ada data untuk yang ingin pulang dan yang ingin bertahan untuk tetap di Tarakan.
Dalam pendampingan para WTS, juga dilakukan oleh DPD Aisyiyah, organisasi wanita Muhammadiyah. Lembaga inilah yang diusulkan Dinsos dan mendapat persetujuan dari Kemensos. Dari data terakhir yang diterima Dinsos, jumlah total WTS sebanyak 129 orang. WTS yang bersedia dipulangkan sebanyak 83 orang dan 27 orang sisanya menolak dipulangkan. Namun ia menerangkan masih ada 19 orang lagi yang belum memberi jawaban karena sulit ditemui.
Seperti dalam petunjuk teknis Kemensos, ada dua jenis anggaran yang akan diberikan kepada para eks WTS. Pertama jadup, besarannya mencapai Rp 5,5 juta per orang. Dana ini digunakan untuk dipakai sampai ke kampung halaman dengan didampingi dinas terkait. Kedua, dana UEP yang besarannya Rp 3 juta per orang. Dana ini digunakan untuk usaha di kampung halaman.
Selain pemberian dana jadup dan UEP, para eks WTS juga diberi pendampingan. Salah satunya pembekalan keterampilan sebelum dipulangkan ke daerah asal. Namun Pemkot Tarakan memberi pilihan kepada para WTS. Sehingga masih berpeluang untuk mencari pekerjaan di Tarakan.
Untuk diketahui, penutupan dilakukan Pemkot Tarakan pada 28 Desember 2018 lalu. Itu setelah desakan dari berbagai pihak, agar penutupan dapat dilakukan di 2018. Padahal diketahui saat itu, anggaran yang digelontorkan pemerintah harus dialihkan dari APBN 2018 ke APBN 2019 karena agenda penutupan oleh Pemkot molor.
