MALINAU – Ada hal yang baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, Senin (18/2), dalam Apel Gabungan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), yang menjadi komandan upacara (Danup) atau pemimpin apel adalah seorang pejabat eselon II, yaitu kepala Organisasi Peragkat Daerah (OPD). Hal itu dilakukan Pemkab Malinau untuk mengaktualisasi diri para pejabat.
Terkait seorang kepala OPD bertugas sebagai Danup, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si menjelaskan, kesan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu merupakan sesuatu yang berkelanjutan. Sehingga dengan demikian, nilai-nilai ASN juga harus berkelanjutan. Dalam artian bahwa aturan-aturan yang sudah ada dilakukan secara baku. Namun, tetap ada kreativitas.
"Nah kreativitas ini tidak lain menyesuaikan dengan situasi-situasi perjalanan dari sebuah pemerintahan. Oleh sebab itu, para aparatur, terlebih para pejabat itu juga harus mampu mengaktualisasi diri di tengah-tengah proses yang seperti itu,” ujar Bupati saat diwawancarai usai menjadi Pembina Apel Gabungan Korpri, Senin (18/2) di Halaman Kantor Bupati Malinau.
Kalau di dalam pemerintahan, lanjutnya menjelaskan, tentu ada apel dan segala macam serta ada aktivitas acara formal maupun tidak formal. Harusnya, tegas Bupati, nilai-nilai apel, upacara dan acara-acara itu haruslah nilainya juga harus terus terjaga dengan baik secara aturan, etika dan ada kesan yang selalu positif dalam perjalanannya.
Dan itu, sangat ditentukan oleh para pemimpin. “Harusnya pemimpin itu harus orang yang sudah komprehensif dan generalis ya. Menyeluruh dan menguasai semuanya,” tegasnya.
Persoalan pejabat itu tidak cakap atau tidak terampil benar, tapi paling tidak dalam pemahaman dan aktivitas sebagai pejabat, tetap paham liku-liku semua yang berkaitan dengan pegawai. Hal itulah yang ia perhatikan selama ini. Sebab, ada pejabat yang beranggapan bahwa kalau sudah kepala dinas atau menjadi pimpinan, lalu semuanya hanya rutinitas saja. Dan dirinya pun melihat bahwa itu tidak sehat.
“Jadi menurut saya, pemimpin itu dalam semua kesempatan, tetap dia yang terbaik. Kalau dia jadi komandan, dia yang terbaik,” kata Bupati yang pernah bertugas menjadi Danup Pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXV tahun 2018 yang Inspektur Upacaranya adalah Presiden RI Ir. H. Joko Widodo ini.
Walaupun dalam kemampuan teknis pekerjaan baik, pejabat juga tampilannya dalam menjalankan tugas yang harus dikerjakan wajib menunjukkan yang baik berdasarkan aturan. Agar kesan generalisasi itu ada pada diri pejabat. Oleh sebab itulah, sebagai pimpinan daerah, ia mendorong supaya pejabat itu punya tanggung jawab. Khususnya tanggung jawab sebagai pemimpin apel.
“Ada di saat di mana yang mengambil (pembina apel) itu Sekkab, ya boleh eselon III, eselon IV. Tapi kalau Bupati yang mengambil eselon II. Ya bukan kita menganggap Bupati gimana, tapi ada tanggung jawab pejabat tingkat atasnya,” ujar Yansen.
Sebab, menurutnya, sebenarnya tujuan fungsi dari pejabat itu tidak lain dalam rangka bagaimana mengaktualisasikan keteladanan dan kepemimpinan di tengah stafnya serta di tengah masyarakat.
Maka dari itu, semua pimpinan harus dilihat dari semua sisi. Harus tetap sempurna dan terbaik. Mau ditugaskan jadi komandan bisa, jadi tukang ketik pun bisa. "Bagaimana dia memerintahkan seseorang untuk mengetik, sementara dia tidak bisa mengetik. Ya kalaupun dia tidak mengetik, dia tahu seni ilmunya. Dengan demikian, bobot perintah, bobot kepemimpinannya dia pastilah berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik,” tukasnya. (ags/fly)
