TARAKAN - Anggota DPR RI dari Komisi VII dr. Ari Yusnita mengahadiri persemian jaringan gas (Jargas) dan BBM satu harga di Tarakan, Jumat (15/2). Peresmian tersebut langsung diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
Putri dari mantan Wali Kota Tarakan 2 periode Jusuf Serang Kasim ini mengatakan, terealisasinya jargas dan BBM satu harga merupakan kerja sama yang baik dengan Kementerian ESDM, Pertamina, PGN, BPH Migas, Pemprov Kaltara dan Pemda setempat. Dan merupakan kewajiban anggota DPR RI Komisi VII merealisasikan jargas yang ada di Tarakan dan BBM yang ada di Kaltara.
“Ini pun merupakan Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah atau desa dalam kerangka negara kesatuan. BBM satu harga ini sangat dibutuhkan di daerah-daerah perbatasan,” kata Ari.
Dia menceritakan, dulu di perbatasan harga BBM sekitar Rp50 ribu per liternya. Namun, sekarang sudah bisa masyarakat sudah dapat menikmati premium dengan harga Rp.6.450 per liter dan menikmati solar dengan harga Rp 5.150 per liter di daerah-daerah Kaltara. Dan selama ini, Kementerian ESDM telah bermitra baik dengan DPR RI khususnya Komisi VII.
“Ini pun terkait pengawasan kami sebagai anggota DPR RI yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 8 ayat 2 yaitu pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia,” tegasnya.
Dia menyebutkan, masih ada tugas di depan seusai peresmian jargas dan BBM satu harga, yakni target pamasangan baru sebanyak 15.000 sambungan baru. Apabila APBN 2020 cukup meng-cover pemasangan 15.000 sambungan baru, dirinya bersama pihak terkait akan merealisasikan pemasangan tersebut.
“Mungkin bisa kami realisasikan pemasangan 10.000 dulu atau 5.000 dulu. Nanti bisa direalisasikan secara bertahap. Sebab, masih banyak di daerah pesisir yang belum dipasang jargas. Masyarakat pesisir selalu bertanya ke saya. Nanti akan kami usahakan untuk merealisasikan,” janjinya.
Selain itu, target selanjutnya juga akan dipasang di Pulau Bunyu. Karena masih kurang sekitar 2.000 jaringan sambungan baru lagi. Ada juga target-target lainnya yang akan dikerjakan di tahun 2019 ini, Bidik Misi yang akan diresmikan dengan Kemenristekdikti dan CSR lainnya dari Pertamina dan program PJU TS.
“Kalau saya selama ini sudah memperjuangkan BBM satu harga, jargas, sumur bor, PLTA, konverter kit nelayan untuk masyarakat Kaltara,” ulasnya.
Pada kesempatan ini juga, dirinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kementerian ESDM. Bukan hanya BBM satu harga, bukan hanya jargas, namun ada juga sumur bor, PLTS Komunal, LPHSE yang tersebar di seluruh altara. Dan itu sangat berguna untuk Kaltara, karena provinsi baru dan butuh perhatian dari pemerintah pusat.
“Tentunya, kami juga sebagai anggota DPR RI akan terus bekerja untuk membangun Indonesia, terutama membangun Kaltara. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pertamina sehingga BBM satu harga ini benar-benar sudah bisa terealisasi. Namun, tidak hanya itu saja, juga CSR yang dirasakan oleh masyarakat Kaltara merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami yang ada di Kaltara. namun, tidak terlepas perdan dari Gubernur Kaltara, Pemkot Tarakan, Direktur Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PGN. Pertamina dan BPH Migas,” ucapnya.
Di lokasi yang sama, Menteri ESDM Ignasius Jonan, telah meresmikan 4.695 Sambungan Rumah (SR) jaringan gas rumah tangga di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
"Jargas (jaringan gas) di Kota Tarakan dibangun berasal dari dua sumur gas yang dioperasikan Pertamina EP dan Medco. Total pembiayaannya untuk jaringan gas di Kota Tarakan mencapai sekitar Rp 52 miliar," ujar Jonan.
Pembangunan jaringan gas ini merupakan bagian program yang dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk pemerataan, memprioritaskan sumber daya yang ada untuk kemakmuran rakyat sesuai semangat ketahanan energi.
"Kami tidak mempunyai maskud apa-apa dalam pembangunan ini, kecuali menerapkan sila ke-5 keadilan sosial bagi rakyat Indonesia," tegas Jonan.
