MALINAU – Terkait adanya tuntutan dari mahasiswa mengenai kejelasan status akreditasi program studi (prodi) Politeknik Malinau dan beberapa tuntutan lainnya. Pihak Yayasan Intimung dan Politeknik Malinau menegaskan bahwa mereka tidak tinggal diam, sebab saat ini, khususnya terkait akreditasi sedang berproses.
“Kita melihat tuntutan mereka (mahasiswa), maka saya dengan direktur (Direktur Politeknik Malinau Silvanus Jupri Bangguna, ST, MM) ambil sikap untuk berangkat ke Jakarta, karena yang dituntut adalah mengenai akreditasi prodi Manajemen Informatika jenjang D-IV dan Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan jenjang D-V dan itulah sebabnya kami langsung berangkat,” ujar Ketua Yayasan Intimung Drs. Uleh Ibo, M.AP kepada para pewarta, di Malinau, Senin (18/2).
Dijelaskan, pada tanggal 24 Januari lalu, paska ada tuntutan tersebut, pihaknya langsung ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dan saat itu bertemu dengan petugas BAN-PT atas nama Sugiono, M.Pd. Pihaknya langsung menanyakan sejauh mana proses akreditasi prodi sesuai dengan tuntutan para mahasiswa.
Jawaban dari pihak BAN-PT, disebutkan Uleh Ibo bahwa mereka sudah menerima segala usulan yang diberikan dengan lengkap dan yang sedang diakreditasi saat ini untuk seluruh Indonesia kurang lebih 2500 perguruan tinggi. “Sampai pada hari ini bilang beliau, saat itu hari Kamis (24/1), baru 449 yang terjadwal, termasuk prodi Manajemen Informatika Politeknik Malinau yang diperkirakan bulan Maret 2019. Sedangkan Prodi Budaya Tanaman Perkebunan akan menyusul,” ungkap Uleh Ibo menyampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh pihak BAN-PT.
Melihat hal itu, Uleh Ibo dan Direktur Politeknik Malinau sempat memohon kepada pihak BAN-PT agar akreditasi prodi Politeknik Malinau dalam waktu singkat sudah terakreditasi. “Saya bilang, tolonglah pak dalam waktu singkat supaya mahasiswa kami bisa tenang,” ujarnya pada saat itu.
Namun, Sugiono yang mewakil pihak BAN-PT bahwa hal tersebut harus melalui proses dan tidak bisa sembarangan, sebab menggunakan anggaran negara. “Jadi sampai terucap beliau katakan, ini pak bukan uang kantong kami yang keluar, tapi uang kantong BAN-PT melainkan uang negara, jadi harus proses anggaran, baru mereka boleh datang (memproses akreditasi),” ungkapnya menirukan.
Setelah mendapat penjelasan tersebut, lanjutnya, pada hari itu juga ia bersama direktur pulang, dan saya menyampaikan ini kepada mahasiswa dan menunjukan surat serta foto bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan memang sudah akreditasi sudah lama.
Namun, setelah penjelasan itu, masalah semakin berkembang dengan tuntutan menurunkan direktur dari jabatannya. Dijelaskan Ketua Yayasan lagi, menurunkan atau memberhentikan seoran direktur itu ada mekanisme dan aturan. Apalgi, pihaknya mengingat bahwa sekarang ini ada mahasiswa yang sudah mau wisuda. Kalau diangakat seorang pelaksana tugas direktur, sudah barang tentu tidak bisa menandatangani Ijazah.
“Sehingga dengan demikian, kita dari yayasan mengatakan, sabarlah ada waktunya nanti penggantian. Itu yang kami jelaskan kepada mereka (mahasiswa) pada saat itu,” bebernya. Saat ini, masa jabatan direktur yang saat ini menjabat tinggal 1,6 tahun dari total masa jabatan 4 tahun.
Sementara itu, menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Intimug, Wakil Direktur (Wadir) I Bidang Akademik Yohanes menjelaskan, bahwa program D-IV prodi di Politeknik Malinau itu izinnya keluar pada tanggal 17 September 2014 dan porses akreditasi itu sudah pihaknya mulai tahun 2015, terbukti dengan berangkatnya direktur dan ketua yayasan ke BAN-PT membawa borang akreditasi lembaga.
Untuk akreditasi prodi, pihaknya mulai dari tahun 2016 namun ada beberapa kendala sehingga borang akreditasi belum terkirim. Di Tahun 2017, pihaknya sudah bisa mengirim borang akreditasi untuk tiga prodi. Yaitu prodi Budidayai Tanaman Pertanian, Akuntansi dan Administrasi Bisnis. Prosesnya sampai tahun 2018 dan baru divisitasi tiga prodi.
“Akhir 2018 tadi, kami baru bisa mengirim formulir Manajemen Informatika dan nantinya dalam waktu dekat ini, akan dilakukan proses assessment, khusus untuk Manajemen Informatika, ada informasi tadi dari pak Hendri dia sampaikan bahwa proses akreditasi itu akan datang pada tanggal 28 Februari,” ungkapnya.
Kemudian, untuk prodi Budidaya Tanaman Perkebunan masih dalam proses penugasan dari BAN-PT dan dalam waktu dekat ini dua prodi tersebut akan terakreditasi. “Sementara dua prodi itu tadi sudah diakreditasi yaitu prodi Akuntansi dan Adminisitrasi Bisnis. Sementera Manajemen Informatikan dan Budidaya Tanaman Perkebunan itu tadi akan diakreditasi dalam waktu yang dekat,” terangnya.
Terpisah, terkait transparansi anggaran yang juga menjadi tuntutan mahasiswa, pihak Politeknik Malinau juga mengaku bahwa sudah menjelaskan kepada mahasiswa. Terutama terkait pembayaran SPP dan lainnya. “Kami sudah sampaikan bahwa penggunaan SPP itu kan ada lokasi-lokasi penggunaan dana. Seperti pembayaran gaji pegawai, operasional yang lain, seperti ATK,” ujar Oktiani, Wadir III Bidang Umum dan Keuangan.
Lanjut dijelaskan, sementara saat ini mahasiswa yang baru membayar SPP hanya 284 mahasiswa. Itu terdiri dari mahasiswa semester 1 sampai 8. “284 itu dari 4 prodi, total seluruh mahasiswa yang aktif ada 540. Ini sesuai dengan laporan di PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi). Kalau yang aktifnya hanya 370 dan itupun sebagian belum membayar SPP,” bebernya. Untuk mengurangi beban mahasiswa tersebut, pihaknya juga memberikan kesempatan untuk mencicil uang SPP sebanyak tiga kali persemester. (ags/fly)
