MANAGED BY:
RABU
13 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 18 Februari 2019 09:19
Pungli PTSL, DPR RI Sebut Ketua RT
Komisi II DPR RI, Drs. Eddy Kusuma Wijaya, S.H, M.H, M.M.

PROKAL.CO, TARAKAN – Pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) masih saja terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Di mana jumlahnya bervariasi antara Rp 1 juta hingga Rp 3 juta. “Di sini (Kaltara) kami mendapatkan indikasi pungli, yang jelas kasusnya sama dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia,” beber anggota Komisi II DPR RI, Drs. Eddy Kusuma Wijaya, S.H, M.H, M.M, Kamis (14/2) lalu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai dalam upaya menekan praktik pungli di pengurusan PTSL, pemerintah telah melakukan dengan maksimal. Salah satunya dengan menggelontorkan dana desa dan dana kelurahan. “Untuk meningkatkan kesejahteraan pada tahun 2015 hingga 2017 pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp 1,4 miliar untuk setiap desa, bahkan jumlah itu naik pada tahun 2018 menjadi Rp 2,5 miliar, sementara untuk dana kelurahan sudah di alokasinya Rp 1,5 miliar setiap kelurahan,” bebernya.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43/2018 tentang Desa.

“Perangkat desa merasa kerja bakti terkait hal ini, sehingga dikeluarkan PP ini di mana gaji perangkat desa disejajarkan dengan pegawai negeri sipil (PNS) golongan II-A dengan gaji sekitar Rp 2,8 juta, jumlah ini saya rasa sudah besar,” ujarnya.

Selain itu dirinya juga mewanti-wanti agar jajaran BPN tidak melakukan pungli dalam pengurusan PTSL di tingkat bawah. “Kemarin pada saat rapat di Kabupaten Tangerang, kepala Kanwil BPN Banten mengatakan jajarannya yang turun langsung melakukan pengukuran tanah yang ikut PTSL diinstruksikan tidak boleh menerima apa pun dari masyarakat, walaupun masyarakat itu ikhlas, dikasih air putih saja tidak boleh,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Tim Kunker Kaltara Komisi II DPR RI Dr. Nihayatul Wafiroh, M.A mengatakan, tujuan mereka memastikan persoalan PTSL yang menjadi program unggulan berjalan dengan baik. “Terkait di sana-sini masih ditemukan adanya pungli, kami sudah meminta BPN mulai tingkat pusat hingga tingkat kabupaten dan kota untuk melihat langsung ke bawah, ini pungli terjadi karena apa?” tuturnya.

Kebanyakan pungli bukan dilakukan oleh petugas dari BPN, tapi dari kepala desa dan ketua rukun tetangga (RT), di mana tidak adanya dana untuk terjun langsung ke lapangan dan dana untuk melakukan pengukuran membuat mereka melakukan pungli. “Hal ini seharusnya diantisipasi bersama dengan mencarikan solusi terkait persoalan ini, sehingga program ini berjalan dengan baik. Persoalan pungli juga bisa diselesaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPN Tarakan Timbul Tunggul Hamonangan Simanjutak mengatakan sudah menginstruksikan jajarannya untuk tidak menerima apa pun yang diberikan oleh masyarakat ketika melakukan pengukuran tanah PTSL.

“Terkait PTSL di sini (Tarakan), saya menyampaikan kepada teman-teman, staf dan yang melakukan pengukuran, untuk jangan memungut apa pun dari masyarakat, lakukan saja pengukuran sesuai tugasnya,” ujarnya.

 

PENYELIDIKAN LANJUT

Kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan pungli dalam proses pengurusan PTSL di Tarakan.

“Biar pun ada surat pernyataan tapi kami tetap akan melakukan lidik, untuk menentukan hasil ending-nyasiapa yang bertanggungjawab atas perbuatan pungutan tersebut,” kata Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Choirul Jusuf, Selasa (12/2).

Kepolisian akan menilai apakah pungutan membantu pengurusan PTSL, atau justru memberatkan masyarakat. Dalam penyelidikan, kepolisian juga tidak mempermasalahkan apabila nantinya diselesaikan semua pihak terkait.

“Saya sendiri belum lihat surat pernyataan tidak keberatan itu bagaimana bentuknya. Apakah itu meliputi semua orang yang ambil pungutannya, atau tanda tangan perwakilan,” tuturnya.

Tidak menutup kemungkinan, kata dia, kepolisian akan menemukan tindak pidana lainnya seperti pemalsuan surat. Ia mencontohkan, bisa saja tidak semua masyarakat yang dipungut biaya dalam pengurusan PTSL ikut terlibat dalam pembuatan surat pernyataan tersebut.

“Intinya penyelidikan tetap dilanjutkan sampai kami klarifikasi siapa yang bertanggung jawab dengan semua ini,” bebernya.

Rata-rata ketua RT yang dimintai keterangan mengaku menyadari adanya pungutan biaya melebihi ketentuan berdasarkan keputusan bersama tiga menteri yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Keputusan tertuang dalam surat Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A/2017, Nomor 34/2017 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL serta Perwali 30/2017 yang ada.

Untuk itu, saat ini pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait pengurusan PTSL. Kepolisian memastikan dalam perkara PTSL ini ada saja masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya pungutan melebihi aturan. “Kenapa masalah ini sampai mencuat, tentu ada yang keberatan,” tegasnya.

 

SERTIFIKAT BERPROSES

Dugaan pungli PTSL mencuat, khususnya di Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat. Di sejumlah lokasi yang telah dilakukan pengukuran, rata-rata masyarakat baru mengantongi peta bidang.

Seluruh peta bidang warga merupakan hasil pengukuran pada pertengahan 2018 dan diserahkan pada Oktober lalu. Meski demikian ada beberapa lahan masyarakat yang belum dapat dilakukan pengukuran. Hal tersebut dikarenakan, masalah sengketa dan berada di batas perbatasan kelurahan seperti area pegunungan yang berbatasan langsung dengan kawasan Kampung Satu. “Petugas tidak mengukur tanah yang masih bermasalah. Kalau tidak diukur apa yang mau dibayar,” terang Lurah Karang Anyar Indrayadi Permana Saputra beberapa waktu lalu.

Mey Sudiono (41), salah satu warga RT 15 Kelurahan Karang Anyar mengaku hal itu. Ia menerangkan hasil pengukuran telah sesuai seperti yang diharapkan. “Sudah. Alhamdulillah tidak ada kendala. Semuanya sesuai harapan. Walau ada pemberitaan PTSL katanya bermasalah, tapi kami warga merasa puas dengan program ini,” terangnya.

Mengenai adanya pembayaran di luar biaya Rp 250 ribu, ia menerangkan jika hal tersebut tidak masalah baginya. Menurutnya biaya tersebut setara dengan bobot kerja petugas yang melakukan pengukuran. (jnr/lim)

 

 


BACA JUGA

Selasa, 12 November 2019 14:16

Tarif Jasa Pengiriman Perlu Diatur

TARAKAN - Sistem baru dalam aktivitas pengiriman barang pada Pelabuhan…

Selasa, 12 November 2019 13:59

Kenaikan Hanya Berdampak pada Warga Mampu

TARAKAN - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan…

Selasa, 12 November 2019 10:50

APBD Tarakan Tahun 2020 Diprediksi Rp 1 Triliun

TARAKAN - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020…

Senin, 11 November 2019 11:57

Ditinggal Berbelanja, Rumah Terbakar

TARAKAN - Kebakaran menimpa dua rumah dan satu gudang yang…

Sabtu, 09 November 2019 09:58

Ular 8 Meter Bolak-balik Masuk Pasar

TARAKAN – Beberapa warga berlarian meninggalkan kiosnya di bagian Selatan…

Sabtu, 09 November 2019 09:56

Jusuf SK: Dukungan Nasdem Belum Tentu

MESKI tercatat sebagai kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dr. H.…

Sabtu, 09 November 2019 09:53

Meski Sembuh, Penyakit Mizyan Bisa Kambuh

TARAKAN – Bayi yang diketahui bernama Mizyan Haziq Abdillah, sebelumnya…

Sabtu, 09 November 2019 09:49

Anak SD Jadi Korban Badai

BELAKANGAN ini pelanggan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan…

Sabtu, 09 November 2019 09:45

Dari Penghargaan hingga Pembicara di Kampus Terkenal

Walaupun umurnya sudah jelang 67 tahun, tidak menyurutkan semangat H.…

Jumat, 08 November 2019 14:49

Menunggak Setahun, 1.800-an SR Diputus PGN

TARAKAN - Saat ini, jaringan gas (jargas) terpasang pada 15…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*