PROKAL.CO,
TARAKAN – Menghadapi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Polres Tarakan menerima anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 2,5 miliar. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pengamanan pada pelaksanaan kampanye tertutup pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).
Dalam operasi pemilu tahun ini diberi sandi dengan nama Operasi Mantap Brata. Kemudian anggaran yang diterima Polres akan digunakan hingga proses pelantikan presiden maupun anggota legislatif.
“Kalau untuk pengamanan sebenarnya sudah berlangsung sejak Desember 2018 lalu. Tapi untuk anggaran pengamanannya baru diterima Polres Tarakan, Januari ini. Hal tersebut karena anggarannya baru disetujui dan masuk dalam pos APBN tahun ini,” jelas Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan, Jumat (15/2).
Terhadap pengamanan, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan seperti latihan pra operasi pada Januari lalu. Ditambahkan Yudhistira, meski mendapatkan anggaran Rp 2,5 miliar untuk pengamanan Pemilu tahun ini, pihaknya pada pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 lalu, sempat menggembalikan sisa dana hibah. “Pilkada tahun lalu dapat anggaran sebesar Rp 3,4 miliar dari Pemkot,” tuturnya.
Diakui mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, dari ternyata anggaran tersebut tidak terserap sempurna hinga Desember lalu. Sementara, tahapan pilkada sudah selesai dan tinggal pelantikan, kemudian masih ada anggaran yang tersisa. Untuk itu, di akhir tahun lalu pihaknya mengembalikan anggaran yang tidak digunakan kepada Pemkot Tarakan.
“Jadi yang tidak bisa diserap itu ada sekitar Rp 1,1 miliar. Untuk pelantikannya nanti di Tanjung Selor, jadi tidak ada pembentukan pengamanan untuk pelantikan,” kata Kapolres.