TARAKAN – Menghadapi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Polres Tarakan menerima anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 2,5 miliar. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pengamanan pada pelaksanaan kampanye tertutup pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).
Dalam operasi pemilu tahun ini diberi sandi dengan nama Operasi Mantap Brata. Kemudian anggaran yang diterima Polres akan digunakan hingga proses pelantikan presiden maupun anggota legislatif.
“Kalau untuk pengamanan sebenarnya sudah berlangsung sejak Desember 2018 lalu. Tapi untuk anggaran pengamanannya baru diterima Polres Tarakan, Januari ini. Hal tersebut karena anggarannya baru disetujui dan masuk dalam pos APBN tahun ini,” jelas Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan, Jumat (15/2).
Terhadap pengamanan, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan seperti latihan pra operasi pada Januari lalu. Ditambahkan Yudhistira, meski mendapatkan anggaran Rp 2,5 miliar untuk pengamanan Pemilu tahun ini, pihaknya pada pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 lalu, sempat menggembalikan sisa dana hibah. “Pilkada tahun lalu dapat anggaran sebesar Rp 3,4 miliar dari Pemkot,” tuturnya.
Diakui mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, dari ternyata anggaran tersebut tidak terserap sempurna hinga Desember lalu. Sementara, tahapan pilkada sudah selesai dan tinggal pelantikan, kemudian masih ada anggaran yang tersisa. Untuk itu, di akhir tahun lalu pihaknya mengembalikan anggaran yang tidak digunakan kepada Pemkot Tarakan.
“Jadi yang tidak bisa diserap itu ada sekitar Rp 1,1 miliar. Untuk pelantikannya nanti di Tanjung Selor, jadi tidak ada pembentukan pengamanan untuk pelantikan,” kata Kapolres.
Meksi tidak mengetahui pasti usulan anggaran pengamanan pada pilkada sebelumnya, namun Yudhistira mengungkapkan minim pembiayaan pengamanan karena kampanye dilaksanakan dengan blusukan. “Kampanye yang lalu panjang sekali, dua sampai tiga bulan dan tidak setiap hari ada kampanye. Kemudian diusulkan masa kampanye itu tiap hari, tapi ternyata tidak setiap hari, jadi kami tidak bisa serap. Kami menyerap sesuai riil, kami bisa hemat dan sisanya dikembalikan kepada negara,” ujarnya.
TEMPLATE DIPASTIKAN KPU AMAN
Alat bantu pemilih khusus penyandang disabilitas hingga kini belum tersedia di Kota Tarakan. Meski begitu, KPU memastikan bahwa alat bantu tersebut akan ada di Kota Tarakan sebelum pelaksanaan pemilihan yang akan digelar pada April 2019 mendatang.
Pada dasarnya, alat bantu memilih untuk penyandang disabilitas disebut template yang memang diadakan oleh KPU RI secara langsung.
Pada dasarnya, proses pendistribusian template disebar ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS). Satu TPS disediakan 1 template. Meski dalam satu TPS belum tentu digunakan oleh pemilih, namun penyediaan tetap dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi apabila adanya penyandang disabilitas yang ikut melakukan pemilihan di TPS.
“Biar satu suara saja, tapi kalau kami tidak punya alat bantu braille terus penyandang disabilitasnya bisa dan mau pakai braille ya kami salah. Makanya kami tetap layani dengan menyediakan alat bantu disabilitas. Ini menjadi tanggung jawab KPU RI,” jelas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan Teguh Dwi Subagyo kepada Radar Tarakan.
Jumlah template hanya sedikit sebab hanya mencapai 600 lembar yang disebar ke seluruh TPS. “Jadi tidak terlalu susah lah,” tuturnya.
“Yang katanya tanggal 8 kemarin, insyaallah tanggal 11 februari kemarin berangkatnya, jadi mungkin sebelum tanggal 20 sudah sampai. Tapi kami masih cek berita acaranya apakah semua sudah dikirim, karena se Kaltara, kami akan cek diresi pengirimannya. Kalau misalkan belum semua, waktunya masih panjang,” jelasnya.
