Pemprov Baru ke Tiga Kementerian

- Kamis, 14 Februari 2019 | 10:22 WIB

TANJUNG SELOR - Presiden RI, Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Salah satu poin dari instruksi tersebut, memerintahkan 12 kementerian untuk memberikan dukungannya.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie mengatakan, sejauh ini, pihaknya baru berkoordinasi dengan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Sementara, untuk sembilan kementerian lainnya yang diinstruksikan dalam inpres itu masih belum ada," ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bulungan beberapa hari lalu.

Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini menyebutkan, memang tahun ini belum sempat dianggarkan untuk pembebasan lahan KBM ini melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun, persiapan lain seperti review terhadap master plan dari KBM itu sendiri sudah dilakukan.

"Itu sudah disepakati dengan Kementerian PUPR. Kementerian PUPR melalui Dirjen-nya sudah menugaskan ke sini, sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing, ada Dirjen Bina Marga, Cipta Karya dan lainnya," kata Irianto.

Irianto berharap, dari seluruh kementerian yang diinstruksikan untuk mendukung percepatan pembangunan KBM ini ada langkah berupa tindak lanjut dengan merevisi anggaran yang mereka miliki agar ada yang dapat dialihkan ke KBM Tanjung Selor sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Seperti di Kementerian PUPR, misalnya. Jika masih ada sisa dana, mereka dapat minta izin ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau langsung ke Presiden untuk menggunakan dana itu untuk mendukung tahap awal dari pembangunan KBM tersebut. "Ini harapan saya dan sudah saya sampaikan saat bertemu dengan Menteri PUPR beberapa waktu lalu. Ini instruksi dari Presiden, dan seluruhnya h menteri wajib menjalankannya," kata Irianto.

Pastinya, Pemprov Kaltara akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi ke sejumlah kementerian yang ditugaskan mendukung percepatan pembangunan KBM itu agar progres pembangunannya dapat cepat dilakukan, minimal pembangunan infrastruktur pendukung awal seperti jalan dan jembatan.

Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marten Sablon juga mendukung percepatan pembangunan KBM tersebut. Dalam hal ini Pemprov Kaltara harus melakukan penyelesaian terhadap lahan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Sebab, setiap kementerian yang ingin mengucurkan bantuan terhadap percepatan pembangunan KBM ini pasti hal yang paling pertama dipertanyakan pasti masalah lahan. "Jadi lahan ini harus benar-benar sudah clean and clear. Jangan sampai ada yang masih tumpang tindih kepemilikannya," tutur politisi Partai Demokrat ini.

Pastinya, ini tidak hanya kerja dan tugas dari pemerintahan, melainkan juga harus ada kerja sama dari masyarakat, utamanya para pemilik lahan di lokasi KBM itu agar tidak terlalu mempersulit masalah pembebasannya. "Mari kita sama-sama mendorong percepatan pembangunan di ibu kota Kaltara ini," pungkasnya. (iwk/fly)

 

Editor: anggri-Radar Tarakan

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X