MALINAU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbanpol) Provinsi Kaltara menggelar sosialisasi kewaspadaan nasional terhadap masuknya orang asing di wilayah Provinsi Kaltara. Sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Malinau dan bertempat di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Selasa (12/2).
Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah, S.Pd, M.Si pada saat membacakan sambutan Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah memprioritaskan pengawasan terhadap masuknya orang asing di Indonesia. Untuk itu, pengawasan terhadap orang asing perlu ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, keberadaan orang asing yang melakukan beragam kegiatan atau aktivitas di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak harus dilakukan,” kata Topan Amrullah.
Mengingat dari posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Kabupaten Malinau juga termasuk kabupaten yang sering dikunjungi oleh para wisatawan asing. Baik yang berkunjung berwisata, maupun mengadakan study tour pendidikan, maupun bekerja di perusahaan-perusahaan. Baik itu perusahaan tambang maupun perusahaan perkebunan.
Hal ini, lanjut Wakil Bupati, bisa saja berpotensi diboncengi oleh kepentingan lain secara ilegal dan tidak bertanggung jawab. Misalnya perdagangan manusia atau human trafficking, penyelundupan manusia melalui lintas batas terlarang, narkoba dan miras serta kepentingan bernuansa politik, ekonomi, sosial dan budaya yang nantinya dapat mengancam stabilitas negara dan daerah.
Di satu sisi, kehadiran orang asing maupun investasi asing memang sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah. Untuk itu, kehadiran tim pemantau orang asing yang di Kabupaten Malinau sebagai wadah tempat bertukar informasi sehubungan dengan perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Malinau merupakan hal penting.
Sehingga, kewaspadaan dan pengawasan yang tidak berlebihan dan memicu terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang asing dapat dilakukan. “Sebagai pimpinan daerah Pemkab Malinau, berharap kegiatan ini dapat menjamin tetap terpeliharanya stabilitas nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Malinau dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat orang asing antar negara yang berkunjung ke Bumi Intimung Kabupaten Malinau yang kita cintai,” katanya.
Dengan diselenggarakannya sosialisasi, diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam rangka pengawasan orang asing di wilayah Kaltara. Sehingga, program-program di daerah tetap berjalan baik. Imbasnya, masyarakat menikmati hasil dari program-program unggulan Pemkab Malinau yaitu Beras Daerah (Rasda), RT Bersih dan Wajib Belajar 16 Tahun. Sehingga nantinya masyarakat dapat menikmati rasa aman, nyaman dan damai di Bumi Intimung Kabupaten Malinau.
“Terkhusus bagi peserta sosialisasi yang hadir pada pagi hari ini, saya mengimbau agar dapat benar-benar memahami, mendalami dan dapat menerapkan aturan-aturan dalam hal pengawasan orang asing. Dan juga saya harapkan kepada saudara Camat atau yang mewakili, Kepala Desa, Ketua RT, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pemuda, organisasi masyarakat serta kepala-kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait yang hadir pada kesempatan ini agar dapat bersinergi dan melakukan pengawasan terhadap kunjungan orang-orang asing di Kabupaten Malinau,” pungkasnya.
Pembukaan sosialisasi dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi Kaltara Drs. Sanusi dan dihadiri oleh Kepala Badan Intelejen Daerah (Kabinda), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malinau, Pj Sekkab Malinau, Kepala OPD, narasumber dan peserta dari desa dan kecamatan. (ags/fly)
