NUNUKAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nunukan kini mulai menyasar pelajar yang berkeluyuran di luar sekolah pada jam belajar. Sejak beberapa hari dilakukan, sudah banyak pelajar yang ditemukan dan akhirnya dikembalikan ke orang tuanya.
“Razia pelajar ini sudah dan sedang berlangsung akhir-akhir ini. Yang kedapatan dari pelajar yang ada di SMU Kecamatan Nunukan Selatan. Sebelum diserahkan ke pihak sekolah dan orang tuanya yang bersangkutan didata di kantor dan diberikan pembinaan,” kata Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Nunukan Agar Sitanggang kepada media ini kemarin.
Menurut Sitanggang, sapaan akrabnya, pihaknya sudah berupaya agar dapat meminimalisir upaya pelajar melakukan hal-hal negatif dan merugikan masa depan mereka. Namun, upaya tersebut belum didukung sepenuhnya dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Salah satunya pihak sekolah dan langsung memanggil orang tua pelajar yang ditemukan. “Ternyata tidak ada tanggapan dari orang tua pelajar, dan kami kesulitan untuk mengantar terkait BBM. Jadi, sekarang kami serahkan saja ke pihak sekolah,” ungkapnya.
Dikatakan, pelajar-pelajar yang terjaring operasi itu rata-rata yang membolos dari sekolah. Mereka berkeliaran di jam belajar dan ditemukan di tempat umum dan di rumah-rumah warga. Sejumlah alasan disampaikan namun tetap dikembali ke sekolah.
Seperti diketahui, menjadi salah satu daerah yang banyak menangani kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, bahkan penjualan anak ke negeri jiran Malaysia tentunya melahirkan kekhawatiran yang mendasar bagi masyarakat dan tentunya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nunukan Faridah Aryani mengaku sangat berharap jam malam pelajar kembali diberlakukan. Sebab, adanya pengawasan tersebut membuat remaja baik yang berstatus pelajar maupun tidak akan diawasi.
Menurut Faridah, selain jam malam, pembentukan gugus tugas kota layak anak juga merupakan salah satu solusi mengatasi persoalan pekerja seks komesial (PSK) kalangan pelajar yang dicurigai ada di Kabupaten Nunukan ini. Sebab, dengan gugus tugas itu, maka beberapa kebijakan dapat dilakukan. Salah satunya pembatasan jam malam bagi remaja, khususnya pelajar. “Kami sudah pernah berhubungan dengan mucikarinya. Transaksi dilakukan melalui hubungan telepon dan media sosial,” ungkapnya.
Adanya gugus tugas kota layak anak juga dikatakan Faridah bukan hanya kebijakan berupa imbauan saja, tapi akan menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang pengawasan pelajar. Walaupun sudah ada Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Nunukan Yaksi Belanning Pratiwi. Ia mengaku khawatir munculnya prostitusi terselubung pasca penutupan area lokalisasi WTS. Sebab, hal itu akan memicu upaya adanya aktivitas bisnis serupa di kalangan masyarakat. Khususnya bagi remaja di Kabupaten Nunukan. “Sebenarnya, hal itu menjadi tugas kita bersama. Semua elemen. Siapa saja. Karena kejadian itu banyak terjadi karena kurangnya perhatian dari warga sekitar. Membiarkan dan justru mengambil keuntungan dari aktivitas itu,” ungkapnya.
Untuk itu, katanya, salah satu solusi yang dapat dilakukan itu adalah memberlakukan jam malam bagi pelajar. Program serupa memang pernah dijalankan sebelumnya. Waktu itu masih ditangani Satuan Polisi Pamomg Praja (Satpol PP) Nunukan dan diakui Yaksi hasilnya terlihat. “Saya juga heran kenapa bisa dihentikan program itu. Semoga saja nanti bisa dikoordinasikan kembali agar program itu kembali dilakukan,” jelasnya. (oya/ash)
