TANJUNG SELOR – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bulungan tahun ini yang ditetapkan Rp 1,1 triliun masih sangat terbatas. Tentunya, itu tidak akan cukup untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan.
Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan harus berusaha keras untuk memperjuangkan suntikan dana dari luar, baik dalam bentuk bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Bulungan, Fakhrudin mengatakan, banyak jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat saat ini, salah satu jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu.
“Sejauh ini kami belum bisa berbuat banyak, karena statusnya masih jalan provinsi. Tapi, kemungkinan awal 2019 ini akan ada serah terima kembali dari provinsi ke kita (Bulungan, Red),” ujar Fakhrudin kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Sabtu (9/2).
Sesuai dengan aturan yang berlaku, kabupaten tidak bisa melakukan aktivitas perbaikan atau peningkatan jika jalan itu berstatus jalan provinsi. Artinya, jalan itu baru bisa dikerjakan kabupaten setelah proses pengembaliannya selesai.
“Kalau sudah kita terima kembali, baru kita buat perencanaannya. Untuk sementara ini kita hanya bantu melakukan perbaikan dengan menambal beberapa titik yang berlubang sebagai langkah perbaikan sementara,” katanya.
Disinggung masalah defisit anggaran di Bulungan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, Fakhrudin tetap optimistis untuk bisa bekerja. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa daerah saat ini lebih banyak berharap ke APBN.
“Berbagai upaya akan terus kami lakukan. Artinya, di mana ada sumber dana, di situ kita usulkan. Karena kondisi infrastruktur di Bulungan ini masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan,” tuturnya.
Khusus jalan dari Tanjung Palas sampai Salimbatu itu, panjangnya sekitar 14 kilometer (km). Dengan melihat kondisinya di lapangan, untuk penyelesaian jalan itu hingga pengaspalan, tentu masih membutuhkan biaya yang cukup besar.
“Itu masih butuh ratusan miliar lagi baru bisa selesai. Tapi, untuk angka pastinya, kita harus melakukan perhitungan secara rill agar tidak salah. Jalngan sampai nanti dikatakan kita hanya asal sebut,” sebutnya.
Sementara, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan, Faisal Fikri mengatakan, melihat kondisinya di lapangan, sebenarnya jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu ini bisa dijadikan jalan provinsi. Karena jalan itu, jika dilanjutkan tentu tembus hingga ke Kabupaten Tana Tidung (KTT).
“Kan yang menghubungkan antara Kabupaten Bulungan dan KTT saat ini merupakan jalan nasional. Maka dari itu, kecenderungannya jalan ke Salimbatu itu tepat jika dijadikan jalan provinsi. Ini sangat memungkinkan,” sebutnya.
Namun, jikapun ini di-SK-kan menjadi jalan kabupaten, pihaknya tetap berharap adanya bankeu dari provinsi. Sebab, ini juga untuk kepentingan warga Kaltara. Intinya, harus ada koordinasi untuk menyikapi persoalan tersebut. (iwk/eza)
