MANAGED BY:
MINGGU
08 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 08 Februari 2019 15:27
Akui Ada Tambahan Biaya

Klaim Sebagai Biaya Operasional

PROGRAM PTSL: Kawasan RT 11, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat yang merupakan salah satu kawasan yang diduga adanya praktik pungli. AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi pada beberapa RT di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat terkait pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ketua RT 11 Maria Kristina saat ditemui awak media ini membenarkan, adanya tambahan biaya dalam pengukuran tanah tersebut. Ia menerangkan biaya tambahan tersebut sebesar Rp 150 ribu. Penambahan biaya tersebut dimaksudkan untuk biaya operasional petugas selama bekerja.

“Sebelum pengukuran, dipanggil lah kami 10 RT itu untuk rapat. Dan informasi dari kelurahan biaya pengukuran itu Rp 250 ribu untuk disetor ke kelurahan. Kemudian kami 10 RT ini berpikir, untuk operasionalnya ini seperti apa di lapangan. Petugas juga butuh konsumsi. Jadi disepakatilah tambahan Rp 150 ribu itu untuk konsumsi petugas,” ujarnya kemarin, (7/2).

Ia menerangkan, biaya tambahan tersebut dikarenakan pihaknya tidak mengetahui jika biaya yang diatur pada Peraturan Wali Kota (Perwali) sebesar Rp 250 ribu, sudah termasuk biaya operasional. Termasuk konsumsi petugas lapangan. Hal tersebut dikarenakan, petugas kelurahan tidak memberikan informasi detail terhadap penggunaan pembayaran tersebut. Sehingga hal tersebut menimbulkan kekeliruan di beberapa RT.

“Saya ini sebenarnya benar-benar tidak tahu kalau Rp 250 ribu itu sudah biaya semuanya. Instruksinya Rp 250 itu untuk disetor ke kelurahan. Jadi kami pikir bagaimana konsumsi operasional di lapangan, makanya ada kesepakatan uang tambahan Rp 150 ribu itu,” tuturnya.

Meski demikian, ia menerangkan jika sejauh ini kelurahan tidak pernah menginstruksikan untuk meminta pungutan lain di luar Rp 250 ribu. Meski demikian, hal tersebut dilakukan beberapa RT di Kelurahan Karang Anyar dilakukan atas kesepakatan bersama.

“Kelurahan tidak menginstruksikan untuk memungut biaya tambahan Rp 150 ribu, kelurahan hanya bilang Rp 250 ribu itu untuk disetor. Kalau ada informasi Rp 250 ribu itu untuk biaya operasional kami tidak akan memungut operasional konsumsi. Kami tahunya Rp 250 ribu ini biaya yang harus dibayar untuk kelurahan saja,” tuturnya.

Meski demikian, ia menerangkan karena besarnya pemberitaan dugaan pungli tersebut, ia sempat menawari warganya untuk mendapatkan kembali uangnya yang berjumlah Rp 150 ribu. Namun, warga pada RT tersebut menolak dengan alasan sukarela.

“Bahkan ada yang mengasih lebih mungkin karena kasihan lihat petugasnya panas-panasan. Bahkan setelah timbul gonjang-ganjing ini. Saya tawari warga untuk membalikan uangnya, tapi banyak yang tidak mau walaupun ada 2 keluarga juga mau. Yang tidak mau, uangnya disimpan di kas RT buat dipakai kerja bakti dan kegiatan lain,” jelasnya.

Sementara itu, seorang warga setempat Wiyanto Amdi (56) mengungkapkan, jika ia tidak keberatan jika adanya biaya tambahan dalam pengukuran tersebut. Menurutnya, biaya tambahan tersebut ditujukan kepada petugas yang bersusah payah melakukan pengukuran.

“Kita sukarela membayar orang yang mengukur itu, kita kasih uang konsumsi untuk mereka beli rokok, makan dan minum. Memang dari pemerintah kan biayanya Rp 250 ribu, tapi kalau kami bayar Rp 250 ribu tidak ada yang mereka pakai buat beli konsumsi makanya kami tambah Rp 150 ribu,” ungkapnya.

Ia menegaskan, biaya pembayaran tersebut tidak terdapat unsur paksaan atau intervensi apapun. Meski demikian, ia tidak mengetahui jika biaya Rp 250 ribu yang diwajibkan kelurahan tersebut sudah merupakan biaya untuk kebutuhan operasional. “Ini sama sekali tanpa paksaan. Tapi kami membayar memang atas dasar saling mengerti. Tapi kami baru tahu kalau Rp 250 ribu sudah termasuk konsumsi,” katanya.

Senada dengan Kopong Saran Korolus (59), warga RT 11 Kelurahan Karang Anyar ini mengatakan, jika ia benar-benar tidak merasa terbebani atas biaya tambahan tersebut. Karena menurutnya biaya tambahan tersebut merupakan hal yang wajar dalam mengapresiasi petugas dalam melakukan pekerjaannya.

“Secara spontan kami tidak keberatan soal biaya Rp 150 ribu yang dimaksud tambahan itu. Kami membayarnya sukarela mereka ini kan kerja. Walaupun biaya Rp 250 sudah ada, tapi kan tidak ada kejelasan informasi, kalau Rp 250 ribunya itu sudah termasuk konsumsi. Sehingga kami mengertilah petugas ini juga butuh minum dan makan,” tuturnya.

Walau begitu, ia mengaku sedikit kecewa karena tidak adanya keterbukaan informasi dari kelurahan terhadap fungsi pembayaran wajib Rp 250 ribu tersebut. “Kalau menurut kami itu tidak ada keterbukaan informasi juga dari kelurahan. Sehingga, RT ini keliru. Tapi kami tidak mempermasalahkan itu, kami juga sudah buat pernyataan tidak keberatan adanya biaya tambahan,” pungkasnya.

FKKRT Dipanggil ORI

Sementara itu, perwakilan Forum Kerukunan Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Tarakan dipanggil Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Kaltara sebagai saksi atas dugaan pungutan liar yang menyangkut beberapa RT di Kelurahan Karang Anyar.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris FKKRT Tarakan, Ihsan S.Ag mengakui telah dipanggil ORI beberapa hari lalu. Tidak lain hanya diminta memberi keterangan terhadap mekanisme yang terjadi. “Pemanggilan itu terkait PTSL, saya dipanggil mengklarifikasi masalah dugaan pungli di Keluharan Karang Anyar. Saya sampaikanlah bahwa memang biaya tambahan itu sesuai dengan aturan Permendagri 3SK 3Menteri dan Perwali (Peraturan Wali Kota) nomor 30 tahun 2017 memang besaran biayanya itu Rp 250 ribu. Itu kan sebenarnya peraturan permendagri tapi dikuatkan lagi dengan perwali,” jelasnya.

Ia membenarkan adanya biaya tambahan dalam pengukuran bidang tanah tersebut. Namun menurutnya, biaya tambahan tersebut merupakan biaya konsumsi petugas lapangan saat melaksanakan pengukuran.

“Saya sampaikan itu biaya tambahan RT yang dipungut itu, sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi begitu petugas turun tidak mungkin jika tidak ada biaya tambahan, istilahnya uang makan dan minum. Setega itu kah kita tidak kasih minum. Tapi itu tidak ada paksaan hanya sukarela warga,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menerangkan jika biaya tambahan tersebut hanya bersifat sukarela saja. Mengenai adanya perbedaan tarif pada setiap RT, ia menerangkan jika sejauh ini belum mengetahui informasi tersebut.

“Kalau ada RT yang meminta lebih, itu saya tidak tahu. Yang jelas warga itu hanya memberi keikhlasannya saja. Kalau tidak ada tambahan petugasnya mau konsumsi apa,” sambungnya lagi.

Ia menegaskan, jika pembayaran wajib sebesar Rp 250 ribu tersebut merupakan kewajiban setiap warga yang diberikan kepada pemerintah. Namun untuk biaya tambahan di luar Rp 250 ribu tersebut merupakan pembayaran sukarela. Karena menurutnya pembayaran Rp 250 ribu tersebut tidak termasuk dalam biaya operasional petugas di lapangan.

“Rp 250 ribunya kan untuk kelurahan, adanya program ini melibatkan RT yang mengurus di lapangan. Masyarakat berterima kasih banyak, kalau menurut kami RT kami bukan kuli yang ditentukan. Ya jadi keikhlasannya saja, sebagai uang jasa juga tidak apa-apa karena kami juga tidak menerima apa-apa dari Rp 250 ribu itu,” tegasnya.

Hal berbeda diungkapkan Kasubag Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tarakan, Masronata Sitanggang. Ia menerangkan,  program PTSL tersebut memang memerlukan biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran hingga terbitnya sertifikat tanah.

“Syaratnya untuk daftar PTSL kan pemohon sertifikat tanah harus menyiapkan Kartu Keluarga (KK), KTP, bukti hak penguasaan (tanah), materai dan patok. Kalau penyiapan itu semua butuh anggaran ya dibebankan pada pemohon sertifikat tanah,” bebernya.

Ia menegaskan, selama ini pihaknya tidak pernah memungut biaya saat menjalankan program PTSL, selain biaya sebesar Rp 250 ribu sesuai dengan Perwali (Peraturan Wali Kota) nomor 10 tahun 2017, biaya dibebankan pada masyarakat yang menjadi peserta PTSL.

“Kalau untuk beberapa warga dipungut biaya (Rp 300-Rp 500 ribu) itu saya tidak bisa bilang benar atau tidak. Karena kalau dari kami (BPN Tarakan) tidak pernah memungut. Tapi benar ada bantuan, siapa tahu RT (Rukun Tetangga) mau turun ke lapangan untuk membantu pemasangan patok atau kegiatan pengukurannya. Sesuai Perwali 2017, memang jelas sebesar Rp 250 ribu untuk anggaran RT dan kelurahan. Dana untuk kegiatan itu, tidak mungkin RT jalan tanpa apa-apa kan,” jelasnya singkat. (*/zac/eza)


BACA JUGA

Sabtu, 07 Desember 2019 10:39

Uut Permatasari Diarak Keliling Tarakan

TARAKAN – Semarak pawai karnaval ‘pesta rakyat Simpedes’ akhirnya tiba.…

Sabtu, 07 Desember 2019 10:31

Wajib Belajar di Rumah via Aplikasi

TARAKAN - Perapan wajib belajar bagi siswa di rumah bagi…

Sabtu, 07 Desember 2019 10:26

Pedagang Sebut Sembako Masih Normal

TARAKAN - Lonjakan harga sembako di berbagai daerah menjelang hari…

Kamis, 05 Desember 2019 13:04

Pembelian Premium Akan Ditakar

TARAKAN - Meluapnya antrean di SPBU Mulawarman dan SPBU Kusuma…

Kamis, 05 Desember 2019 12:52

Evaluasi Kinerja saat Pemilu 2019

TARAKAN - Pelaksanaan pemilu 2019 di Kaltara telah berhasil di…

Rabu, 04 Desember 2019 12:13

Kapolda: Mungkin Milik Anggota Tertinggal

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono…

Rabu, 04 Desember 2019 12:09

Abai, Rumah Makan Bisa Disita BPPRD

TARAKAN - Penarikan pajak sebesar 10 persen, ternyata masih saja…

Rabu, 04 Desember 2019 12:07

7 Kali Sidang Isbat, 2.416 Pasangan

KONSULAT RI Tawau untuk ketujuh kalinya bekerja sama dengan Pengadilan…

Selasa, 03 Desember 2019 10:20

Keamanan Kendaraan Parkir Dipertanyakan

TARAKAN - Januari 2020 mendatang, e-Parking rencananya akan diterapkan di…

Selasa, 03 Desember 2019 10:16

IDI Usulkan Kenaikan Gaji bagi Spesialis

TARAKAN – Minimnya peminat pada formasi dokter spesialis calon pegawai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.