MANAGED BY:
RABU
13 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 07 Februari 2019 15:48
ORI: Tambahan Biaya PTSL Terindikasi Pungli
TERKENDALA STATUS: Sejumlah lahan di Karang Anyar yang telah didaftarkan PTSL, belum terbit sertifikatnya. JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) menindaklanjuti indikasi pungutan liar (pungli) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan melakukan pemanggilan sejumlah pihak.

Kepala ORI Kaltara Ibramsyah Amiruddin memastikan, terkait pembayaran yang dibebankan masyarakat tidak sesuai aturan. “Ini namanya pungli, karena memungut tidak sesuai dengan yang telah diatur,” ungkapnya, Rabu (6/2).

Sesuai keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A/2017, Nomor 34/2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis,  Kabupaten Nunukan dan Tarakan masuk dalam kategori ketiga Kalimantan Timur yang dikenakan biaya sebesar Rp 250 ribu.

Tetapi pada kenyataannya, sejumlah rukun tetangga (RT) menerapkan pembiayaan hingga Rp 400 ribu per kaveling. ORI pun menurunkan tim untuk memeriksa dan melakukan pemanggilan. “Kami masih menyusun jadwal pemanggilan, lalu ada juga yang langsung inspeksi di lapangan. Untuk mencari kebenarannya,” tuturnya.

Sementara itu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Dr. Marthen B Salinding, S.H, M.H, mengatakan jika tidak ada peraturan wali kota (perwali) yang mengatur penambahan biaya di luar Rp 250 ribu itu, maka bisa dikatakan terjadi pungutan liar. “Sepanjang itu tidak ada dasar hukumnya untuk memungut tambahan biaya, tetap saja termasuk pungutan liar,” katanya.

Karena tidak ada dasar yang mengatur pungutan tambahan, meskipun ada kesepakatan dengan warga. Sepanjang tanpa ada dasar yang mengatur tambahan pungutan, tetap tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan.

Kecuali jika terdapat perwali atau ada peraturan lainnya yang mengatur terkait pungutan tambahan, maka diperbolehkan. Tetapi jika tidak ada peraturan yang mengatur untuk menjadi dasar pungutan, maka termasuk pungli. “Tidak bisa lakukan pungutan tanpa ada dasarnya, itu tentu masuk dalam indikasi pungutan liar,” jelasnya.

 

WARGA SEPAKAT ADANYA BIAYA TAMBAHAN PTSL

Radar Tarakan kembali menelusuri ke sejumlah RT di Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat, kemarin. Pungutan tambahan sebesar Rp 150 ribu atas pembiayaan proses PTSL diakui didasari kesepakatan dari warga.

Lurah Karang Anyar Indrayadi Purnama Saputra mengatakan Januari lalu ia sudah memenuhi undangan dari Polres Tarakan. Indrayadi berstatus saksi menjelaskan dan memberikan klarifikasi terhadap pengurusan PTSL. Saat memenuhi panggilan, ia sudah menyerahkan surat pertanggung jawaban (SPJ), data-data yang diperlukan selama proses penyidikan.

“Kami dipanggil 28 Januari kemarin. Kalau masalah yang lainnya kami tidak tahu, tapi data-data yang diminta dari Polres sudah kami serahkan,” terangnya saat ditemui Radar Tarakan di ruang kerjanya, Rabu (6/2).

Apakah permasalahan di beberapa RT, Kelurahan Karang Anyar ini dapat dikatakan dugaan pungli atau pungli? Ia sendiri masih menunggu hasil penyidikan dari kepolisian. Ia berterus terang, enggan berkesimpulan.

“Jadi tunggu hasil dari mereka (penyidik), apakah memang ada masalah di pertanggungjawabannya,” jelasnya.

Dijelaskannya biaya pelaksanaan PTSL ini diatur di dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 30 Tahun 2017 tentang PTSL. Terkait penggunaan biaya ini untuk komponen-komponen yang terlampir, yang dipertanggungjawabkan melalui SPJ.

Nah, bagaimana biaya komponen yang tidak terpakai? Ia menjelaskan, apabila terdapat biaya komponen yang tidak terpakai, maka uang dikembalikan ke warga melalui ketua RT. “Kami fokus di SPJ itu Rp 250 ribu. Kalau ada yang tidak terpakai, itu uangnya masih ada sama kami. Tunggu prosesnya klir semua, baru kami kembalikan ke masyarakat melalui ketua RT, karena ketua RT yang mendaftarkan,” bebernya.

Sementara itu, Ketua RT 16 Kelurahan Karang Anyar M. Noor mengatakan sebelumnya ada kesepakatan bersama warga, yang bersedia membayar biaya tambahan pengurusan PTSL ini, di luar biaya yang disebutkan di dalam Perwali 30/2017. Surat pernyataan tersebut pun sudah diserahkan kepada pihak penyidik.

“Sudah diproses. Ada surat pernyataan bahwa warga tidak keberatan adanya biaya tambahan Rp 150 ribu. Kalau ada warga yang melapor, kami tidak tahu juga, mungkin ada yang tidak senang atau bagaimana,” jelasnya.

Warga sepakat adanya biaya tambahan sebesar Rp 150 ribu. Dalam artian, dari Rp 250 ribu menjadi Rp 400 ribu yang harus dibayar warga. Ia menjelaskan, biaya tambahan ini tak lain diperuntukkan dana operasional selama proses pengukuran tanah. Entah itu untuk membeli minuman maupun makanan.

“Kami tidak berani juga kalau tidak ada kesepakatan. Karena RT tidak punya dana untuk biaya operasional, misalnya untuk minum. Gaji kami saja tersendat,” bebernya.

Khusus untuk RT 16, sekitar 100 lebih warga yang mengurus PTSL. Menurutnya, ini tidak dapat dikatakan pungli karena adanya kesepakatan dan disetujui warga. “Kalau pungli kan semena-mena, sementara kami ada kesepakatan, bertanya ke warga keberatan atau tidak, makanya kami buat surat pernyataan. Lingkup RT-nya ada RT 11, 14, 15 dan RT 16,” urainya.

 

PENYIDIK MASIH PELAJARI DOKUMEN PTSL

Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tarakan masih mempelajari dokumen pengurusan PTSL. Hal itu dilakukan untuk mendalami terkait penyelidikan terhadap dugaan pungli dalam pengurusan PTSL.

Kanit Tipikor Satreskrim Polres Tarakan Ipda Taufik Raja saat dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya sudah meminta dokumen data kepengurusan PTSL dari Lurah Karang Anyar.

“Kami BAP dia (lurah) terkait dugaan pungli PTSL. Namun saat kami periksa dia tidak bawa datanya dan ada kesempatan ke kantor kemarin (Senin lalu) dia mengantarkan datanya,” ungkap Taufik, kemarin (6/2).

Ditambahkan Taufik, adapun dokumen yang diantarkan oleh Lurah Karang Anyar tersebut merupakan dokumen terkait program PTSL yang ada di Kelurahan Karang Anyar. Untuk saat ini pihaknya masih memfokuskan penyelidikan dugaan pungli di Kelurahan Karang Anyar, namun tidak menutup kemungkinan penyelidikan juga akan dilakukan di beberapa kelurahan lainnya. “Kalau memang ada indikasi di kelurahan lain, pasti akan kami lakukan juga,” tuturnya.

Dalam penyelidikan dugaan pungli pengurusan PTSL, penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, mulai dari ketua RT, pihak kelurahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tarakan dan Bagian Hukum Sekretariat Kota (Setkot) Tarakan. “Untuk dari Pemkot ini menjelaskan terkait dengan Perwali yang mengatur program PTSL. Namun saksi yang paling banyak itu dari RT, karena RT di Karang Anyar ini banyak,” jelasnya.

Terhadap BPN, lanjut Taufik, pihaknya meminta keterangan proses pengurusan PTSL. Apalagi PTSL merupakan program pemerintah pusat. Termasuk mempertanyakan juga terhadap pengurusan PTSL, terhadap masyarakat yang menerima peta bidang dan sertifikat tanah. “Sebenarnya uang itu (Rp 250 ribu) adalah uang operasional. Untuk masalah produk yang dihasilkan oleh PTSL merupakan kebijakan dari pemerintah,” bebernya.

Rencananya, penyelidikan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan saksi lagi untuk dimintai keterangan. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan akan memanggil saksi dari mana. “Sementara kami pelajari berkas yang diserahkan ke kami,” pungkasnya. (*/naa*/one/zar/lim)

 


BACA JUGA

Selasa, 12 November 2019 14:16

Tarif Jasa Pengiriman Perlu Diatur

TARAKAN - Sistem baru dalam aktivitas pengiriman barang pada Pelabuhan…

Selasa, 12 November 2019 13:59

Kenaikan Hanya Berdampak pada Warga Mampu

TARAKAN - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan…

Selasa, 12 November 2019 10:50

APBD Tarakan Tahun 2020 Diprediksi Rp 1 Triliun

TARAKAN - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020…

Senin, 11 November 2019 11:57

Ditinggal Berbelanja, Rumah Terbakar

TARAKAN - Kebakaran menimpa dua rumah dan satu gudang yang…

Sabtu, 09 November 2019 09:58

Ular 8 Meter Bolak-balik Masuk Pasar

TARAKAN – Beberapa warga berlarian meninggalkan kiosnya di bagian Selatan…

Sabtu, 09 November 2019 09:56

Jusuf SK: Dukungan Nasdem Belum Tentu

MESKI tercatat sebagai kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dr. H.…

Sabtu, 09 November 2019 09:53

Meski Sembuh, Penyakit Mizyan Bisa Kambuh

TARAKAN – Bayi yang diketahui bernama Mizyan Haziq Abdillah, sebelumnya…

Sabtu, 09 November 2019 09:49

Anak SD Jadi Korban Badai

BELAKANGAN ini pelanggan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan…

Sabtu, 09 November 2019 09:45

Dari Penghargaan hingga Pembicara di Kampus Terkenal

Walaupun umurnya sudah jelang 67 tahun, tidak menyurutkan semangat H.…

Jumat, 08 November 2019 14:49

Menunggak Setahun, 1.800-an SR Diputus PGN

TARAKAN - Saat ini, jaringan gas (jargas) terpasang pada 15…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*