MANAGED BY:
SELASA
12 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 06 Februari 2019 15:52
Penyidik Kembali Memanggil Lurah

Dugaan Pungutan Liar Pengurusan PTSL

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tarakan kembali memanggil beberapa saksi terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Sebelumnya, penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bagian Hukum Sekretariat Kota (Setkot) Tarakan dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Tarakan.

Senin (4/2) lalu, penyidik melakukan pemanggilan terhadap salah satu lurah di Kecamatan Tarakan Barat. Kasat Reskrim AKP Choirul Jusuf menjelaskan, pihaknya melakukan pemanggilan saksi hanya untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terhadap pengurusan PTSL dan hanya sebatas klarifikasi.

“Kita butuh pendalaman lagi, karena sampai saat ini hanya sebatas laporan dari masyarakat soal adanya indikasi pungutan tersebut dan tidak sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Choirul meneruskan arahan Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan.

Diakuinya Choirul, sejumlah saksi yang dimintai keterangan klarifikasi merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap pengurusan PTSL. Kemudian pihak tersebut juga mengetahui apabila adanya pungutan yang dilakukan terhadap masyarakat. Namun dari keterangan para saksi, pihaknya masih terus akan mendalami lagi.

“Tidak hanya lurah saja yang kami panggil. Tapi nanti kami akan lihat perkembangan ke depannya,” tuturnya.Sampai saat ini pihaknya menduga ada beberapa kelurahan di Tarakan yang terindikasi melakukan pungli dalam pendaftaran PTSL. Tetapi, sampai saat ini dirinya masih enggan membeberkan terkait kelurahan mana saja yang dianggap terindikasi. Pihaknya pun sampai belum menghitung berapa nilai pungli yang dimaksud.

Kemudian pihaknya juga masih terus melakukan pengembangan terhadap laporan masyarakat yang sudah masuk. Termasuk dari keterangan para ketua rukun tetangga (RT) yang telah dimintai klarifikasi. “Kalau dari BPN kami jadwalkan dalam waktu dekat ini rencananya akan kami mintai keterangan juga,” imbuhnya.

Penyidik sudah meminta keterangan ahli dari pemerintahan dan meminta penjelasan terhadap prosedur dalam pengurusan PTSL. Namun, diakuinya memang pelaksanaan PTSL ini ada biaya yang disebutkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 30 Tahun 2017 tentang PTSL.

“Kalau biaya memang sudah diatur dalam Perwali. Namun nanti kami akan lihat kembali untuk memastikan siapa yang akan bertanggungjawab kalau memang ada dugaan pungli yang terjadi,” jelasnya.

Usai melakukan pemeriksaan, pihaknya juga akan melakukan gelar perkara dan memastikan mekanisme penyelidikan ini dipastikan cukup lama. “Kami juga akan mengecek kendala di lapangan untuk memastikan dengan benar pelaksanaannya,” ujarnya.

 

PAKAR BULAT MENYEBUT PUNGLI

Dugaan pungli terhadap pendaftaran PTSL sempat disajikan Radar Tarakan dalam edisi Rabu 7 November lalu. Radar Tarakan menemukan pungutan tambahan sebesar Rp 150 ribu oleh beberapa ketua rukun tetangga (RT) atas pembiayaan persiapan PTSL.

Sesuai tiga surat keputusan Menteri Pertanahan disebutkan bahwa pengajuan pengukuran sertifikat tanah biaya maksimal hanya Rp 250 ribu per kaveling. Namun, dalam kenyataannya sejumlah RT menerapkan pembiayaan hingga Rp 400 ribu per kaveling. Itu pun belum tentu sertifikat diterima pemohon.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Dr. Marthen B Salinding,  S.H,  M.H, mengatakan, jika tidak ada perwali atau aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur besaran pungutan yang diterapkan para RT, maka bisa dikatakan terjadi pungli.

Setiap pungutan, kata dia, wajib memiliki dasar hukum yang mengatur, meskipun pungutan tambahan itu merupakan kesepakatan. Menurutnya, tidak diperkenankan untuk melakukan pungli.

Kecuali jika terdapat peraturan lain yang mengatur terkait pungutan tambahan, maka diperbolehkan. “Itu tentu masuk dalam indikasi pungutan liar,” nilai Marthen.

Mengacu pada surat keputusan tiga menteri, di antaranya terkait pembiayaan RP 250 ribu yang dibebankan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya biaya operasional, biaya patok dan materai pastinya atas berbagai pertimbangannya. Sementara dalam Perwali Tarakan 30/2017 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL tidak disebutkan baik lurah maupun ketua RT diperbolehkan memungut biaya tambahan lagi. Maka seharusnya, tidak boleh ada pungutan. “Itu (tambahan) sangat dilarang, dan tidak boleh dilakukan,” terangnya.

 

SEKRETARIS FKKRT: UANG ROKOK DAN MAKANAN

Pungutan tambahan ketua RT atas pengurusan PTSL di luar yang diatur Perwali 30/2017, dibantah Forum Kerukunan Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Tarakan sebagai pungli.

Sekretaris FKKRT Tarakan Ikhsan saat itu mengatakan, ketika ketua RT memberikan informasi kepada warga terkait PTSL, ketua RT menyampaikan kepada masyarakat bahwa biaya yang harus dikeluarkan masyarakat adalah Rp 250 ribu per kaveling dan sesuai dengan keputusan menteri. Hanya, biaya tersebut akan bertambah untuk keperluan makanan atau rokok pekerja lapangan sebanyak Rp 150 ribu. Menurutnya, biaya itu dikeluarkan peserta PTSL secara sukarela.

“Jadi disampaikanlah warga. Ada yang menerima, namun ada pula yang tidak mengindahkan, karena biaya tambahannya itu berdasarkan keikhlasan. Tapi tetap kami menyampaikan secara terus terang,” kata Ikhsan.

Untuk itu, Ikhsan menilai tidak ada unsur pungli dari ketua RT dalam pungutan tersebut. Sebab hal tersebut dilakukan secara ikhlas. Menurutnya lagi, biaya tambahan itu tanpa permintaan dari pekerja tim ukur tanah. Namun ketua RT merasa perlu berbagi terhadap dengan para pekerja atau petugas lapangan, sehingga hal ini pun dirundingkan beberapa ketua RT di Kota Tarakan.

“Ada juga ketua RT yang tidak menerapkan ini, tapi kami terapkan karena ini atas dasar keikhlasan, tim tidak meminta tapi kami merasa terbantu. Tidak ada paksaan kepada warga,” ujarnya.

Untuk diketahui, pekerja tim ukur tanah berasal dari pusat dan berjumlah 2 orang setiap kelurahan. Kesepakatan tambahan biaya tersebut tidak melibatkan pihak kelurahan, namun hanya kesepakatan beberapa ketua RT saja. (zar/lim)

 


BACA JUGA

Senin, 11 November 2019 11:57

Ditinggal Berbelanja, Rumah Terbakar

TARAKAN - Kebakaran menimpa dua rumah dan satu gudang yang…

Sabtu, 09 November 2019 09:58

Ular 8 Meter Bolak-balik Masuk Pasar

TARAKAN – Beberapa warga berlarian meninggalkan kiosnya di bagian Selatan…

Sabtu, 09 November 2019 09:56

Jusuf SK: Dukungan Nasdem Belum Tentu

MESKI tercatat sebagai kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dr. H.…

Sabtu, 09 November 2019 09:53

Meski Sembuh, Penyakit Mizyan Bisa Kambuh

TARAKAN – Bayi yang diketahui bernama Mizyan Haziq Abdillah, sebelumnya…

Sabtu, 09 November 2019 09:49

Anak SD Jadi Korban Badai

BELAKANGAN ini pelanggan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan…

Sabtu, 09 November 2019 09:45

Dari Penghargaan hingga Pembicara di Kampus Terkenal

Walaupun umurnya sudah jelang 67 tahun, tidak menyurutkan semangat H.…

Jumat, 08 November 2019 14:49

Menunggak Setahun, 1.800-an SR Diputus PGN

TARAKAN - Saat ini, jaringan gas (jargas) terpasang pada 15…

Jumat, 08 November 2019 14:45

Pahlawan Itu Bukan Dikendalikan Teknologi

TARAKAN – Definisi seorang pahlawan tidak harus diidentikkan dengan mengangkat…

Jumat, 08 November 2019 14:42

Temukan Indikasi Pelanggaran, Segera Laporkan!

TARAKAN – Dalam rangka upaya pembangunan wilayah bebas korupsi (WBK)…

Jumat, 08 November 2019 14:38

Mau Menginap di Hotel..?? Tolong Tunjukkan Kartu Nikah

TARAKAN - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*