TARAKAN – Meski imunisasi measles (campak) dan rubella (campak Jerman) pada 2019 sudah diprogramkan menjadi imunisasi rutin secara nasional menggantikan imunisasi measles sebelumnya, masih ada persoalan lain yang memerlukan solusi sebagai upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan imunisasi MR berjalan lancar.
Persoalan yang dimaksud tidak lain kepastian bahwa tidak berdampak pada penurunan jumlah anak usia 9 bulan hingga 15 tahun yang menjangkau imunisasi MR ini. Mengingat pada pelaksanaaan imunisasi MR secara nasional di luar Pulau Jawa dari Agustus hingga Desember tahun lalu, banyak daerah yang belum mencapai target cakupan 95 persen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan Subono Samsudi mengatakan, pelaksanaan akan terus dipantai pihaknya.
Dirinya mengakui bahwa adanya pergantian imunisasi menjadi imunisasi MR bisa berdampak pada jumlah anak yang akan diberikan imunisasi. Mengingat di Kaltara khususnya Tarakan dalam pelaksanaan imunisasi MR tahun sebelumnya target cakupannya sebesar 95 persen tidak tercapai.
“Pasti ada pengaruhnya, namun sejauh ini laporan dari teman-teman yang ada di lapangan belum ada penolakan,” ujar Subono, Selasa (5/2).
Bila dalam pelaksanaannya nanti masih ada penolakan dari masyarakat, pihaknya akan melakukan koordinasi lagi dengan instansi terkait, untuk mencari solusi terkait hal ini.
“Apakah nanti yang menolak, kami akan lihat situasinya lagi, apakah nanti bagi yang menolak pemberian vaksin MR kami ganti dengan vaksin measles saja, jadi saat ini kami masih lakukan pemantauan untuk pelaksanaannya,” tuturnya.
Dirinya mengakui, rendahnya anak yang mendapatkan imunisasi MR nantinya berdampak pada potensi terjadinya kejadian luar biasa (KLB) pada penyakit measles dan rubella.
“Makanya target kemarin tinggi yakni 95 persen anak usia 9 bulan hingga 15 tahun yang mendapatkan imunisasi MR, tujuannya tidak lain agar 95 persen ini bisa memproteksi 5 persennya, hal ini tentunya nantinya bisa mencegah terjadinya KLB,” terangnya.
“Bila memang ada dikembalikan seperti semula, kami di daerah hanya menjalankan saja, yang jelas saat ini kami masih mengikuti keputusan pusat yakni menjadikan imunisasi MR sebagai program rutin menggantikan imunisasi measles,” urainya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinkes Kaltara Usman. Saat ini pihaknya masih tetap menjalankan imunisasi MR sebagai program rutin menggantikan imunisasi sebelumnya. “Masih, belum ada instruksi dari Kemenkes perihal ini, yang jelas saat ini kami menjalankan sesuai instruksi pusat yakni menjadikan imunisasi MR sebagai pengganti imunisasi sebelumnya yakni imunisasi measles,” tuturnya, Selasa (5/2).
Sebelumnya Ketua Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komda PP-KIPI) Kaltara,dr. Franky Sientoro, Sp.A, menjelaskan saat ini imunisasi MR masih dievaluasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mengingat banyaknya daerah di luar Pulau Jawa yang tidak mencapai target.
Dirinya menjelaskan, target yang tidak tercapai dalam pelaksanaan imunisasi MR 2018, berdampak pada pemberian vaksin campak.
Dampak lain tidak lain kerawanan terjadinya KLB terhadap kedua penyakit tersebut. “Kita akan lihat nanti, apakah nanti ke depannya menggunakan imunisasi MR, atau yang terbaru imunisasi measles, mumps dan rubella yang disingkat dengan nama imunisasi MMR, atau kembali ke awal yakni hanya imunisasi campak saja agar cakupan imunisasi campak tercapai,” ujarnya. (jnr/lim)
