TANJUNG SELOR – Tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kembali membuka keran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, tidak untuk semua daerah.
Adapun, rekrutmen abdi negara itu hanya untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Khusus untuk Sulteng, penerimaan CPNS itu dilakukan lantaran pada 2018 lalu sempat tertunda karena terdampak bencana alam. Sementara untuk daerah lain seperti Kalimantan Utara (Kaltara) tidak ada penerimaan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara), Burhanuddin mengatakan, meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah menyatakan demikian, namun pihaknya tetap menyampaikan usulan formasi.
“Kita tetap berupaya, karena hingga saat ini jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di lingkungan Pemprov Kaltara belum memenuhi kebutuhan ideal,” ujar Burhanuddin kepada Radar Kaltara saat ditemui di kantornya, Kamis (31/1).
Burhanuddin menjelaskan, berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan ASN di lingkungan Pemprov Kaltara idealnya sekitar lima ribu orang. Sementara yang ada saat ini baru 3.483 orang.
“Artinya, Pemprov Kaltara masih membutuhkan lebih dari 1.000 ASN, baru bisa memenuhi jumlah ideal sesuai anjab dan ABK,” kata mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan ini.
Untuk 3.483 ASN yang terdata per Desember 2018 itu baru merupakan PNS, karena hingga kini Pemprov Kaltara belum memiliki Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sementara ASN itu terdiri dari PNS dan P3K.
“ASN ini merupakan kebutuhan organisasi, jadi dia (ASN, Red) akan selalu ada dengan disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya ada yang pensiun, pengunduran diri, dan juga mengusulkan pindah tugas ke daerah lain,” jelasnya.
Selain itu, Burhanuddin juga menyebutkan bahwa saat ini daerah hanya sebatas mengusulkan. Adapun yang menentukan formasi apa saja yang diterima, itu dari pusat. berbeda dengan sebelumnya yang daerah mengusulkan sekaligus menetapkan formasi.
“Pastinya kita akan selalu proaktif untuk mengusulkan formasi CPNS itu hingga ASN di kita ( Pemprov Kaltara, Red) sudah mencukupi jumlah ideal. Jika sudah tercukupi, maka kita tinggal menyesuaikan dengan jumlah yang pensiun dan pergeseran dengan alasan lain,” pungkasnya. (iwk/eza)
