TANJUNG SELOR - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Utara (Kaltara) sudah mulai mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan latihan dasar (latsar) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di provinsi ke-34 ini sebagai salah satu syarat wajib untuk ditetapkan sebagai PNS 100 persen.
Itu merupakan tindak lanjut dari keluarnya hasil akhir dari rekrutmen abdi negara tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan empat kabupaten di dalamnya yang juga menyelenggarakan rekrutmen CPNS tersebut. Yakni Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung.
Kepala BPSDM Kaltara, Muhammad Ishak mengatakan, beberapa persiapan sudah dilakukan untuk persiapannya. Namun, untuk jadwal pelaksanaannya, itu masih menunggu surat keputusan (SK) terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan diterbitkan terhadap calon abdi negara ini.
“Kalau TMT pengangkatannya sudah keluar, ke depannya kita sudah bisa menyusun jadwal penyelenggaraan latsar ini. Tapi ini tetap akan kita koordinasikan juga ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan LAN (Lembaga Administrasi Negara),” ujar Ishak kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Senin (28/1).
Sementara untuk persiapan interen sudah dilakukan oleh pihaknya. Di antaranya melakukan inventarisasi jumlah peserta, tempat pelaksanaan, tenaga pengajar dan fasilitas pendukung lainnya untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan tinjauan ke beberapa lokasi yang rencananya akan digunakan untuk pelaksanaan latsar nanti. Salah satunya di Tana Tidung yang pada pelaksanaan latsar sebelumnya belum pernah digunakan. Jadi dilihat seperti apa kondisinya.
“Kita rencanakan pelaksanaannya di lima kabupaten/kota di Kaltara ini. Tapi untuk masalah apakah kemudian semuanya nanti dapat digunakan atau tidak, tetap kita koordinasikan dengan LAN. Mereka yang menentukan laik atau tidaknya,” kata mantan Kepala BKD Kaltara ini.
Ia mengatakan, Rabu (30/1) nanti, pihaknya akan menggelar rapat kerja (raker) dan workshop untuk membahas masalah ini. Pihaknya akan melibatkan empat kabupaten yang juga melakukan rekrutmen CPNS tahun 2018 lalu.
Untuk yang di lingkungan Pemprov Kaltara, akan ada 444 CPNS yang wajib mengikuti latsar ini sebagai syarat wajib untuk ditetapkan sebagai PNS penuh satu tahun ke depan. Namun, untuk yang di empat kabupaten, pihaknya juga memfasilitasi pelaksanaan latsar-nya.
“Mem-backup yang kabupaten/kota ini, merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di situ semua pelaksanaan pelatihan menjadi kewenangan provinsi. Namun tetap melibatkan kabupaten/kota,” jelasnya.
Pastinya, diharapkan semua calon abdi negara hasil rekrutmen tahun 2018 itu dapat mengikuti latsar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jikapun tidak bisa, diharapkan yang bersangkutan dapat memberikan alasannya yang kuat dan masuk akal. (iwk/eza)
