TANA TIDUNG – Kelangkaan liquified petroleoum gas (LPG) 3 kg sering terjadi. Tak jarang, kecurangan oleh yang dilakukan oknum pengecer untuk meraup untung besar. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) Tana Tidung akan menerapkan kartu kendali pengguna LPG.
Diungkapkan Kepala Seksi (Kasi ) Perlindungan Konsumen Disperindagkop dan UKM, Andi Burhan, pembagian kartu kendali LPG 3 kg, dilakukan Senin (14/1). Dimulai dari pangkalan Abdul dan Ilham di sekitaran Desa Tideng Pale ditambah dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tideng Pale Timur di Kecamatan Sesayap. Menurutnya, dengan adanya pengaturan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dikeluarkan pada Peraturan Bupati (Perbup), agar ada penertiban kontinue selama beberapa bulan ke depan. Meski demikian, banyak masyarakat masih mengeluhkan terkait adanya aturan dalam pembelian dimana masyarakat diharuskan membawa Kartu Keluarga (KK) dengan tujuan terjadinya pemerataan untuk 1 KK hanya boleh membawa 1 tabung saja selama pasokan tiba.
“Satu KK hanya boleh membeli 1 tabung saja setiap pasokan datang. Akan tetapi keluhan masyarakat masih terjadi sehingga diperlukan kartu kendali dalam pengaturan dan penertibannya,”jelasnya.
Lebih lanjut ditambahkannya, agar semuanya berjalan maksimal dan merata. Sehingga dipastikan LPG 3 kg ini tepat sasaran. Sebelumnya terkait harga, sudah ditetapkan melalui HET dan wajib dipatuhi penyalur, sub penyalur dan kini dilanjutkan dengan kartu kendali. Sementara itu, pasokan LPG 3 kg yang didatangkan dari Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) terkadang mengalami kendala dalam proses pengiriman dan perjalanannya. Mulai dari akses jalan yang tidak mendukung saat cuaca buruk, kendala kendaraannya sehingga acapkali pasokan datang terlambat dan hal ini dianggap masyarakat sebagai kelangkaan. Padahal lanjutnya, itu bukan kelangkaan. Dan pihaknya tidak tinggal diam. Bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pihak pemerintah melakukan penjagaan, penertiban secara berkala dengan harapan persoalan penyaluran elpiji benar-benar sampai ke tangan masyarakat dengan baik. Tentunya yang merupakan penerima manfaat seharusnya.
Kemudian terkait pengendalian, nantinya bukan hanya LPG 3kg. Smeua item termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai premium (bensin) sampai solar tanpa terkecuali akan ikut ditertibkan. Meski kenyataanya, ada saja yang pro dan aktif. “Tapi kami tetap pastikan peraturan berjalan sebagaimana mestinya. Suka maupun tidak suka karena tujuannya demi kepentingan bersama khususnya masyarakat yang selama ini terbebani dengan harga BBM, takarannya, harga dan lainnya terkait,”jelasnya.
Kendati ia tidak merinci berapa banyak kartu kendali yang akan dibagikan akan tetapi pihaknya akan memastikan kartu kendali ini sebagai solusi bagi masyarakat untuk mengambil pasokan tanpa adanya keluhan lagi. Persoalan keterlambatan dalam penyaluran lanjutnya, karena adanya kendala dalam setiap prosesnya sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih bersabar sebab pihaknya akan terus memantau nantinya.
Terpisah, salah seorang warga Jalan Ahmad Yani (Ridwan (30) mengatakan, upaya kartu kendali dinilai kurang efektif. Karena kelangkaan akan tetap terjadi jika menyoal perjalanan pendistribusian yang memakan waktu lama.
"Tentu saja kosong lagi selama masih di perjalanan pasti tabung kosong lagi. Kalau bisa jangan putus harus tetap ada LPG jadi mau pakai kartu kendali kalau tabung gas ini ga ada buat apa. Dan juga kalau bisa ASN jangan pakai tabung 3 kilogram. Sesuai instruksi Bupati kalau PNS dilarang pakai dan beralih 5 kilogram. Kenapa aturan itu tidak diterapkan mengingat tabung gas ini subsidi jadi kalau mau aman dan tidak langka terapkanlah aturan itu," pungkasnya. (*/rko/zia)
