USAI penutupan dua lokalisasi, hingga wanita tunasusila (WTS) menagih uang jaminan hidup (jadup) dan usaha ekonomi produktif (UEP). Meski biaya makan mereka ditanggung selama sebulan, namun para eks WTS merasa hal itu belumlah cukup untuk membanting stir mencari pekerjaan halal. Sampai saat ini para eks WTS masih mempertanyakan kejelasan dana tersebut.
Koordinator THM Sungai Bengawan Erlan Susanto menjelaskan hingga saat ini pihaknya menunggu pencairan anggaran tersebut. Walau demikian, ia mengaku telah menerima penjelasan jika dana dari Kementerian Sosial (Kemensos) akan dicairkan secepatnya.
“Kemarin (beberapa hari lalu) itu kan datang Kementerian Sosial. Itu dijelaskan semua kalau proses pendataan cepat yah cepat juga pencariannya," ujarnya, kemarin (8/1).
"Kalau janjinya, mungkin kalau selesai minggu depan sudah dicairkan keterangan Kementerian Sosial begitu. Kami harapkan itu bukan seperti janji politik yah," tuturnya.
Mengenai jumlah, ia menerangkan jika angka bantuan tersebut sudah sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, bantuan tersebut tidak termasuk tiket kepulangan eks WTS yang juga akan dianggarkan terpisah.
"Jumlahnya seperti yang dijanjikan Rp 5,5 juta tidak termasuk tiket pulang. Itu kalau yang siap pulang 80 orang," ujarnya.
Mengenai kafe yang masih beraktivitas di kawasan tersebut, dikatakan beberapa pekerjanya kemungkinan akan diisi eks WTS. "Masih lihat keadaan kalau memang nanti tidak ada pekerjaannya mau tidak mau tutup, kalau ada masih bisa buka. Warung juga seperti biasa," imbuhnya.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan Syamsi Sarman mengungkapkan, jika pihaknya belum mengetahui adanya komitmen pencairan anggaran dari Kemensos dalam waktu dekat ini. Meski demikian, ia menerangkan pihaknya tetap berupaya untuk mencari bantuan sesuai target.
"Kalau kemungkinan akan dicairkan minggu depan, saya tidak tahu yah. Tapi yang jelas mereka kan sudah dibantu uang makan selama sebulan. Jadi mereka punya hak dibantu 3 bulan. Cuma dananya terbatas jadi tidak bisa langsung 3 bulan. Disalurkan setiap bulan,” jelasnya.
“Jadi ini masih dalam proses yah. Jadi kita sama-sama jalan. Masyarakat jalan dan pemerintah juga jalan. Intinya kan kami membantu pemerintah juga. Nanti kalau nanti dananya cair digabung dengan yang kami kumpulkan. Kami optimis bisa mencapai target," terangnya.
Ia menerangkan jika saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menarik kembali bantuan yang telah ditunda.
"Pemerintah akan menarik kembali dana yang sudah dihapuskan itu, baik dari pusat maupun dari provinsi. Kebetulan Kementerian Sosial sudah datang beberapa hari lalu, dan pemerintah disuruh melengkapi dokumen-dokumennya. Insyaallah nanti akan ditindaklanjuti dan sebagai badan yang sudah terlibat dalam proses penutupan ini tentunya kami (MUI) akan memantau terus perkembangannya," ujarnya.
SISA 20 ORANG dari 38 WTS
Untuk memastikan praktik prostitusi di lokalisasi Jalan Persemaian, Kelurahan Nunukan Tengah berakhir, pemerintah akhirnya melakukan acara penutupan secara seremonila yang menghadirkan kepala daerah dan sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat, agama serta warga sekitar.
