MANAGED BY:
SENIN
06 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 09 Januari 2019 14:03
Hasil Pertemuan Masih Alot

Tegaskan Kaltara Cerdas Merupakan Bantuan Stimulan

ASPIRASI: Audiensi mahasiswa HMI dengan legislatif dan eksekutif di kantor DPRD Kaltara, Selasa (8/1). IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

TANJUNG SELOR - Audiensi antara mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Tanjung Selor dengan legislatif dan eksekutif di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (8/1) berlangsung alot.

Pertemuan yang membahas beberapa poin masalah tuntutan mahasiswa atas pemberian Beasiswa Kaltara Cerdas yang disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dewan Pendidikan itu mengundang respons dari sejumlah pihak. Salah satunya Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, H. Sanusi. 

Sanusi menegaskan, Beasiswa Kaltara Cerdas itu bukannya bantuan pendidikan secara penuh, tapi bantuan stimulan dari pemerintah sebagai dukungan untuk merangsang agar proses pendidikan itu tetap bisa hidup dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Itu jelas di SK Gubernur disebutkan merupakan beasiswa stimulan," tegas mantan Penjabat (Pj) Bupati Tana Tidung ini dalam audensi tersebut.

Sedangkan untuk persoalan besaran nilai dana yang diberikan per orang yang berkurang, Sanusi menjelaskan, pada awalnya ditetapkan batasan penerima beasiswa hanya 2.000 orang. Namun, proposal yang masuk sebanyak 4 ribu lebih, sehingga dilakukan penyesuaian agar semua dapat terakomodir.

 "Jika ada ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini, tolong sampaikan ke kami atau ke Dewan Pendidikan. Karena penggunaan dana itu akan diaudit," jelasnya.

Pastinya yang diharapkan pemberian beasiswa Kaltara Cerdas ini bisa mengakomodir banyak penerima dan keberadaannya bermanfaat bagi penerimanya serta dimanfaatkan pula untuk kebutuhan pendidikan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Asnawi Arbain mengatakan, dalam hal ini, pihaknya memberikan apresiasi kepada Dewan Pendidikan yang telah berupaya untuk menambah jumlah penerima beasiswa ini dari yang awalnya  lebih dari 2.000 menjadi lebih dari 4.000 penerima.

 

"Peningkatan jumlah penerima ini merupakan hal yang positif. Tapi jika berbicara soal nominal atau besaran bantuannya, itu sudah berbicara masalah ketersediaan anggaran," kata Asnawi.

Dengan begitu, Asnawi menyebutkan, untuk persoalan ini akan menjadi catatan serius DPRD khususnya di Komisi IV yang menangani masalah pendidikan. Dalam hal ini pihaknya akan memperjuangkan tambahan nominal beasiswa itu, jika bisa diusulkan dua kali lipat dari yang sebelumnya.

"Di sini kita berupaya berbuat untuk menghadirkan negara guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya rasa untuk juknis (petunjuk teknis) sudah ada. Mungkin yang jadi masalah di sini ada pada waktu, ini akan jadi catatan kami ke depan," sebutnya.

Sementara, Ketua HMI Komisariat Sains, Ricki Aditama Tarindo menyebutkan, audensi ini merupakan yang keempat kalinya dilakukan dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Ketua Dewan Pendidikan Kaltara. Namun lagi-lagi itu tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, karena audensi tersebut hanya dihadiri sekretaris dan staf.

"Di sini kami melihat ada beberapa hak yang tidak benar. Kenapa kami mau bertemu saja sangat sulit, makanya kami katakan digantikan saja ketuanya," serunya.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Kaltara, Suriansyah menjelaskan, ketidakhadiran Ketua Dewan Pendidikan dalam audensi tersebut karena sedang mengikuti kegiatan pramuka di Tarakan. Dalam hal ini ia berharap ada kesepahaman semua pihak bahwa tujuan dilakukannya perubahan itu tak lain untuk mengakomodir semua permohonan yang diterima.

Dalam penyaluran beasiswa ini sudah dilakukan sesuai tahapan yang ada. Bahkan untuk perubahan nominal itu dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama saat rapat bersama sejumlah pihak terkait di Pemprov Kaltara.

"Ini upaya kita untuk menampung semua permohonan yang masuk. Makanya kita sesuaikan ulang. Pastinya yang kita harapkan asas manfaat dari bantuan ini," pungkasnya. (iwk/zia)

 


BACA JUGA

Senin, 06 Desember 2021 12:07

Ribuan Formasi PPPK Guru Belum Terisi

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi tahap dua pegawai pemerintah dengan…

Senin, 06 Desember 2021 12:07

Tak Ada Temuan Klaster Sekolah di Kaltara

TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan…

Senin, 06 Desember 2021 12:06

Potensi Lahan Pertanian Belum Tergarap Maksimal

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan terus mendorong peningkatan produksi pertanian.…

Senin, 06 Desember 2021 12:05

Vaksinasi Covid-19 Terus Digenjot

TANJUNG SELOR - Realisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kalimantan Utara…

Jumat, 03 Desember 2021 18:42

Sekwan: Sebelum Ada Pelantikan, Norhayati Masih Ketua DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR - Pergantian Norhayati Andris sebagai Ketua DPRD Kaltara…

Jumat, 03 Desember 2021 07:58

Begini Tanggapan Norhayati Andris Setelah Dicopot Dari Kursi Ketua DPRD Kaltara

Tanjung Selor - Menanggapi kabar terkait surat pencopotan dirinya sebagai…

Jumat, 03 Desember 2021 07:17

Abaikan Tiga Pilar Partai, Ketua DPRD Kaltara Dicopot 

TANJUNG SELOR – Mulai 29 November 2021 Norhayati Andris tidak…

Kamis, 02 Desember 2021 15:13

Banyak Keluhan dari Masyarakat Bulungan, Manajemen RSD Bakal Dievaluasi

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan bakal mengevaluasi manajemen Rumah Sakit…

Kamis, 02 Desember 2021 15:12

ATR/72 Kembali Mendarat di Ibu Kota Kaltara, Tahap Awal Minimal 30 Seat Terisi

TANJUNG SELOR – Setelah sempat setop beroperasi akibat dampak pandemi…

Kamis, 02 Desember 2021 15:10

Hadehhh...!! Amdal Pembangunan KIPI Belum Siap

TANJUNG SELOR – Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) menjadi salah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers