MANAGED BY:
KAMIS
29 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 08 Januari 2019 12:48
Kinerja Dewan Pendidikan Disoal

Minta Kaji Ulang Dasar Hukum Penyaluran Beasiswa

ASPIRASI: Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, AR Rasyid saat memberikan penjelasan kepada sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi di Ruang Rapat Utama DPRD Kaltara terkait penyaluran beasiswa Kaltara Cerdas, Senin (7/1). IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

TANJUNG SELOR - Mahasiswa dari sejumpah perguruan tinggi di Bulungan yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali melakukan aksi ke kantor Dewan Pendidikan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (7/1).

Saat tiba di Dewan Pendidikan Kaltara, sejumlah kader HMI gabungan dari Komisariat Fisip, Sains dan Fekon ini tidak dapat bertemu dengan pimpinan Dewan Pendidikan Kaltara. Atas dasar itu aksi dilanjutkan ke kantor DPRD Kaltara. Di situ para mahasiswa ini bertemu dan berdialog dengan beberapa anggota legislatif.

Pada diskusi yang dilakukan, Ketum HMI Komisariat Sains, Ricki Aditama Tarindo meminta DPRD mengevaluasi atau mengkaji ulang dasar hukum tentang penyaluran beasiswa Kaltara Cerdas dan merekomendasikan penurunan Ketua Dewan Pendidikan Kaltara dari jabatannya.

“Di sini kami memberikan waktu tiga hari kepada bapak (anggota DPRD Kaltara, Red) untuk menindaklanjuti tuntutan kami ini. Jika dalam tenggang waktu itu tidak ada tindak lanjut, maka kami akan kembali lagi untuk mengingatkan,” ujarnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, AR Rasyid mengatakan akan menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa HMI tersebut. Sejumlah masukan itu akan menjadi atensi wakil rakyat ini untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Pendidikan Kaltara.

“Tuntutan teman-teman mahasiswa ini akan saya sampaikan sesegera mungkin kepada pimpinan agar dapat ditindaklanjuti dengan mengundang sejumlah unsur terkait, mulai dari pihak Dewan pendidikan, pemprov, serta teman-teman mahasiswa,” kata Rasyid kepada Radar Kaltara usai pertemuan itu.  

Disinggung mengenai aksi yang sudah berulang kali dilakukan itu, Rasyid menegaskan, dalam hal ini bukan berarti DPRD tidak melakukan tugasnya untuk mengawasi dan memonitoring setiap aktivitas yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

“Kami sudah pernah dua kali mengundang Dewan Pendidikan untuk melakukan pertemuan, tapi saat itu ketuanya tidak bisa hadir dengan alasan ada urusan lain. Jadi yang hadir hanya sekretaris dan anggotanya,” ungkap politisi Partai NasDem ini.

Pastinya, Rasyid berharap, meskipun pada pertemuan yang diagendakan ini tidak dihadiri oleh ketua, tetap harus dapat mengambil keputusan. Namun, bukan berarti tidak perlu ada ketua yang hadir. Pihaknya tetap berharap ketua yang memberikan penjelasan atas sejumlah persoalan tersebut.

Terpisah, Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon mengatakan, usai menerima informasi itu, ia langsung membuat surat sebagai dasar untuk mengundang pihak terkait termasuk Komisi IV DPRD Kaltara yang membidangi masalah pendidikan tersebut. 

“Jadi Dewan Pendidikan diminta untuk memberikan penjelasan atas penyaluran dana beasiswa Kaltara Cerdas ini. Karena di sini harus ada transparansi ke masyarakat,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Sebagai tindak lanjut yang dilakukan, pihaknya mengundang Ketua Dewan Pendidikan beserta sejumlah pihak terkait lainnya untuk melakukan pertemuan di kantor DPRD Kaltara yang diagendakan hari ini (8/1) pukul 10.00 Wita.

Pastinya, lembaga legislatif ini berharap dana yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pendidikan itu dapat benar-benar menyentuh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi persyaratan. Sementara pihak Dewan Pendidikan Kaltara belum dapat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut.

Sebelumnya, massa yang sama juga telah melakukan aksi serupa akhir tahun lalu atau tepatnya Jumat (28/12). Dalam aksi itu massa meminta transparansi terkait penyaluran beasiswa Kaltara Cerdas, namun pempinan Dewan Pendidikan Kaltara tidak dapat bertemu dengan massa.

Dalam kesempatan lain, Ketua Dewan Pendidikan Kaltara, Herwansyah ketika dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui massa HMI akan berorasi di kantor Dewan Pendidikan. “Kita tidak terima tembusan, jadi kami tidak tahu,” sebutnya.

Herwanysah juga sempat menjelaskan, sebenarnya untuk juknis sudah dilakukan sosialisasi di kampus-kampus, dan untuk kuota juga sudah ada kesepakatan berama dengan pengawas Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang diketuai Asisten I, di dalam tim itu juga ada Biro Hukum, Biro Kesra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, dan Dewan Pendidikan Kaltara untuk melakukan pemerataan. “Pemertaan ini juga harus sesuai juknis yang ada,” ujarnya.

Kewenangan untuk merevisi juknis itu berada di Pemprov Kaltara, bukan di Dewan Pendidikan. “Hasil juknis yang sudah ditanda tangani pak Gubernur itu kita realisasikan, karena tugas kami merealisasikan kebijakan,” bebernya.

Tetapi dalam hal ini pihaknya melihat dan berpacu pada juknis yang ada banyak daerah-daerah yang membutuhkan tidak terakomodir, karena nilainya di bawah standar. “Keputusan ini juga bukan keputusan Dewan Pendidikan, kalau ada yang bilang kita menyimpang anggaran itu tidak ada,” tegasnya. (iwk/eza)

 


BACA JUGA

Kamis, 29 September 2022 11:03

Ditumbuhi Tanaman Air, Sungai Selor Buntu Parah

Kondisi Sungai Selor dan drainase dalam kota di Tanjung Selor,…

Kamis, 29 September 2022 11:01

Pemprov Kaltara Bakal Buka 400 Formasi untuk PPPK

 Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diberikan 400-an…

Rabu, 28 September 2022 10:04

Pendataan Non-ASN Tak Ada Kaitan dengan PPPK

 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan bahwa pendataan…

Selasa, 27 September 2022 12:32

BPN Bulungan Target 9.443 Bidang Tanah Daftar di PSTL

TANJUNG SELOR - Badan Pertanahanan Nasional (BPN) Bulungan menargetkan 9.443…

Selasa, 27 September 2022 12:30

Stok Tersedia dan Terjangkau, Pemkab Bulungan Klaim Inflasi Bisa Dikendalikan

TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan mengklaim angka inflasi di Bumi…

Selasa, 27 September 2022 12:30

Parpol di Kaltara Mulai Susun Strategi

TANJUNG SELOR - Sejumlah partai politik (parpol) sudah mempersiapkan diri…

Selasa, 27 September 2022 12:29

Lantik 39 Pejabat, Ini Pesan Gubernur Kaltara

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal…

Selasa, 27 September 2022 12:28

Gubernur Kaltara Dukung Instruksi Penggunaan Kendaraan Listrik

TANJUNG SELOR - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden dan…

Selasa, 27 September 2022 11:35

Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Kaltara, Ditreskrimsus Kejar Bukti Transaksional

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku…

Senin, 26 September 2022 15:14

Untuk Transportasi Air di Kaltara, Kebutuhan BBM 72 Ton per Hari

Bahan bakar minyak (BBM) menjadi hal wajib yang harus terpenuhi…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers