TANJUNG SELOR - Mahasiswa dari sejumpah perguruan tinggi di Bulungan yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali melakukan aksi ke kantor Dewan Pendidikan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (7/1).
Saat tiba di Dewan Pendidikan Kaltara, sejumlah kader HMI gabungan dari Komisariat Fisip, Sains dan Fekon ini tidak dapat bertemu dengan pimpinan Dewan Pendidikan Kaltara. Atas dasar itu aksi dilanjutkan ke kantor DPRD Kaltara. Di situ para mahasiswa ini bertemu dan berdialog dengan beberapa anggota legislatif.
Pada diskusi yang dilakukan, Ketum HMI Komisariat Sains, Ricki Aditama Tarindo meminta DPRD mengevaluasi atau mengkaji ulang dasar hukum tentang penyaluran beasiswa Kaltara Cerdas dan merekomendasikan penurunan Ketua Dewan Pendidikan Kaltara dari jabatannya.
“Di sini kami memberikan waktu tiga hari kepada bapak (anggota DPRD Kaltara, Red) untuk menindaklanjuti tuntutan kami ini. Jika dalam tenggang waktu itu tidak ada tindak lanjut, maka kami akan kembali lagi untuk mengingatkan,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, AR Rasyid mengatakan akan menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa HMI tersebut. Sejumlah masukan itu akan menjadi atensi wakil rakyat ini untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Pendidikan Kaltara.
“Tuntutan teman-teman mahasiswa ini akan saya sampaikan sesegera mungkin kepada pimpinan agar dapat ditindaklanjuti dengan mengundang sejumlah unsur terkait, mulai dari pihak Dewan pendidikan, pemprov, serta teman-teman mahasiswa,” kata Rasyid kepada Radar Kaltara usai pertemuan itu.
Disinggung mengenai aksi yang sudah berulang kali dilakukan itu, Rasyid menegaskan, dalam hal ini bukan berarti DPRD tidak melakukan tugasnya untuk mengawasi dan memonitoring setiap aktivitas yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Kami sudah pernah dua kali mengundang Dewan Pendidikan untuk melakukan pertemuan, tapi saat itu ketuanya tidak bisa hadir dengan alasan ada urusan lain. Jadi yang hadir hanya sekretaris dan anggotanya,” ungkap politisi Partai NasDem ini.
Pastinya, Rasyid berharap, meskipun pada pertemuan yang diagendakan ini tidak dihadiri oleh ketua, tetap harus dapat mengambil keputusan. Namun, bukan berarti tidak perlu ada ketua yang hadir. Pihaknya tetap berharap ketua yang memberikan penjelasan atas sejumlah persoalan tersebut.
Terpisah, Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon mengatakan, usai menerima informasi itu, ia langsung membuat surat sebagai dasar untuk mengundang pihak terkait termasuk Komisi IV DPRD Kaltara yang membidangi masalah pendidikan tersebut.
“Jadi Dewan Pendidikan diminta untuk memberikan penjelasan atas penyaluran dana beasiswa Kaltara Cerdas ini. Karena di sini harus ada transparansi ke masyarakat,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Sebagai tindak lanjut yang dilakukan, pihaknya mengundang Ketua Dewan Pendidikan beserta sejumlah pihak terkait lainnya untuk melakukan pertemuan di kantor DPRD Kaltara yang diagendakan hari ini (8/1) pukul 10.00 Wita.
Pastinya, lembaga legislatif ini berharap dana yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pendidikan itu dapat benar-benar menyentuh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi persyaratan. Sementara pihak Dewan Pendidikan Kaltara belum dapat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut.
Sebelumnya, massa yang sama juga telah melakukan aksi serupa akhir tahun lalu atau tepatnya Jumat (28/12). Dalam aksi itu massa meminta transparansi terkait penyaluran beasiswa Kaltara Cerdas, namun pempinan Dewan Pendidikan Kaltara tidak dapat bertemu dengan massa.
Dalam kesempatan lain, Ketua Dewan Pendidikan Kaltara, Herwansyah ketika dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui massa HMI akan berorasi di kantor Dewan Pendidikan. “Kita tidak terima tembusan, jadi kami tidak tahu,” sebutnya.
