TANJUNG SELOR – Bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dewan Pendidikan dalam bentuk beasiswa Kaltara Cerdas tahun ini dimungkinkan akan mengalami penurunan dari kuota tahun sebelumnya.
Itu dikatakan Sekretaris Dewan Pendidikan Kaltara, Suriansyah kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor akhir pekan kemarin. Salah satu tolok ukurnya berdasarkan penurunan nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara sebesar Rp 3,1 triliun pada 2018 dan tahun ini menjadi RP 2,5 triliun.
“Tahun ini insya Allah ada. Hanya saja kita belum tau nominalnya berapa. Jika melihat kondisi keuangan daerah, saya rasa kalau bertambah dari tahun lalu 2018), itu kecil kemungkinan,” ujar Suriansyah.
Adapun untuk memberikan bantuan pendidikan tersebut, ia mengatakan pasti dilakukan evaluasi dengan melihat situasi dan kondisi (sikon) selama tiga tahun mengucurkan bantuan pendidikan untuk siswa dan mahasiswa asal provinsi ke-34 ini.
Melihat penyaluran tahun ini ada perubahan besaran per orangnya, ia belum berani menyebutkan besaran untuk tahun ini. Menurutnya, yang pertama harus dilihat itu besaran dana yang diberikan untuk beasiswa Kaltara Cerdas ini.
“Kemudian baru kita sesuaikan dengan kondisi atau jumlah permohonan yang masuk. Setelah itu baru bagikan. Artinya biar sedikit yang penting dapat semua,” katanya.
Sebab, jika tidak memperhatikan kuota permohonan yang masuk terlebih dahulu, takutnya ada yang tidak dapat. Karena bantuan pemerintah ini tidak hanya untuk siswa dan mahasiswsa yang berprestasi, melainkan secara merata bagi yang membutuhkan sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat.
Artinya, jangan sampai nanti misalnya ada empat ribu proposal yang masuk tidak dapat terakomodir semua akibat dari kuota yang diterima hanya dua ribu atau setengah dari jumlah proposal yang masuk itu. “Kasihan juga jika nanti ada yang benar-benar membutuhkan bantuan itu tidak dapat karena kuotanya terbatas. Makanya saya katakan tadi, kita belum bisa pastikan sekarang,” jelasnya.
Pihaknya juga tidak dapat membatasi seluruh usulan yang masuk. Salah satunya seperti membatasi yang sudah dapat tahun lalu untuk tidak mengusulkan lagi tahun ini. “Tidak ada dasar kita untuk tidak memberikan beasiswa itu sepanjang usulannya memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah ditentukan. Tidak ada juga juknis (petunjuk teknis) dan dasar hukumnya melarang itu,” pungkasnya. (iwk/eza)
