MANAGED BY:
SENIN
20 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 07 Januari 2019 13:52
2019, Satpol PP Belum Miliki PPNS

Penindakan Perda dan Perbup Tak Maksimal

BELUM MAKSIMAL: Satpol PP Nunukan dianggap belum maksimal melakukan penindakan lantaran persoalan keterbatasan SDM. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nunukan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) di 2019 tampaknya masih belum maksimal.

Kosongnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindakan pelanggaran melalui tindak pidana ringan (tipiring) ini masih terus dialami perangkat daerah yang juga bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum ini.

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretarirat Kabupaten (Setkab) Nunukan Hanafiah membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, selama ini memang Satpol PP Nunukan masih belum maksimal melakukan tugas pokoknya. Sehingga, pelanggaran perda dan perbup masih saja terus terjadi. “Idealnya memang Satpol PP itu dapat memberikan tipiring setiap pelanggaran perda itu. Tapi, nyatanya memang tidak ada,” kata Hanafiah saat dikonfirmasi mengani kinerja Satpol PP Nunukan sepanjang 2018  kepada media ini kemarin.

Ia mengatakan, tak berbeda jauh dengan 2018, tahun ini tampaknya mendapatkan PPNS untuk memperkuat Satpol PP Nunukan dalam hal penindakan belum dapat dilakukan. Sebab, masih banyak hal-hal yang perlu siapkan. Khususnya ASN yang akan ditunjuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penyidik ini.

 “Untuk mendapatkan solusi ini memang harus ada rapat koordinasi dengan perangkat daerah lain. Sebab, tugas yang dilakukan Satpol PP ini berkaitan dengan sejumlah perangkat daerah lainnya juga,” ungkapnya.

Hanafiah tak menampik jika sejumlah pelanggaran perda dan perbup masih saja terus terjadi di Kabupaten Nunukan saat ini. Hal ini dipicu kerana masalah yang dihadapi pada PPNS di Satpol PP Nunukan juga. “Memang harus tegas Satpol PP ini. Tapi, kenyataannya tidak demikian. Jika sulit melakukan penindakan hukum, dapat dilakukan melalui estetika kota. Satpol PP dapat menegur karena memang bagian dari tugas mereka jika melihat adanya masyarakat yang melanggar perda atau perbup tadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan Sabri mengatakan, keterbatasan ASN menyulitkan pihaknya untuk kembali menempatkan PPNS di Satpol PP Nunukan. ASN yang menjadi PPNS ini memiliki syarat-syarat tertentu. Apalagi sebagai jabatan fungsional tentunya membutuhkan ASN yang memang mahir di bidangnya.

“Memang seharusnya ada regenerasi PPNS itu. Dulunya memang ada PPNS ini, tapi karena ASN ini sifatnya berkarier juga, akhirnya ada yang terpaksa meninggalkan PPNS tersebut. Tidak mungkinlah level asisten yang ditugaskan menyelidik karena dulunya  menjabat sebagai PPNS,” jelasnya.

Dikatakan, dengan adanya perubahan regulasi dalam UU ASN ini sudah mengharuskan adanya peningkatan kapasitas ASN melalui diklat. Khususnya mereka yang berada pada jabatan fungsional.

 “ASN itu semuanya sama. Baik di struktural maupun fungsional. Semuanya membutuhkan peningkatan kapasitas, semuanya butuh perlakuan kepegawaian yang bisa mengembangkan karier. Seperti PPNS. Hanya, saat ini terkendala dengan finansial,” jelasnya.

Untuk diketahui, PPNS yang dimiliki Pemkab Nunukan sebelumnya sebanyak 14 orang. Mereka tersebar di sejumlah perangkat daerah. Namun, kini sudah tak berfungsi dan tak memiliki kewenangan lagi. Karena, masa berlaku sebagai PPNS perda hanya berlaku selama 5 tahun telah habis. Kemudian wacana memperpanjang masa berlakunya wajib memenuhi syarat yang ditentukan. Salah satunya memiliki surat keputusan (skep) yang sebelumnya dimiliki PPNS yang dikeluarkan Kemendagri. Sementara, sejumlah PPNS yang ada mengaku sudah kehilangan skep yang dimaksud. Sehingga, melakukan perpanjangan sangat sulit dilakukan kecuali pengusulan baru. (oya)


BACA JUGA

Jumat, 17 Januari 2020 14:19

P3K Diklaim Akan Jadi Beban Pemkab

NUNUKAN – Sepertinya keberadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)…

Jumat, 17 Januari 2020 14:16

King Cobra 5 Meter Masuk Rumah Warga

NUNUKAN –Warga Jalan Anastasya Wijaya – Sedadap, Nunukan Selatan, dikejutkan…

Jumat, 17 Januari 2020 11:07

Salah Input Data KIS, Kadir Dinyatakan Meninggal Dunia

NUNUKAN – Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bernama…

Selasa, 14 Januari 2020 09:58

Rian Nyaris Tewas Disengat Kabel Listrik

NUNUKAN – Bocah bernama Rian Jimmi, warga Desa Long Katung…

Selasa, 14 Januari 2020 09:49

Harapkan Segera Difungsikan dan Ditanami Pepohonan

NUNUKAN – Sebelum me-launching aplikasi Sebatik Polres Nunukan, Kapolda Kaltara…

Sabtu, 11 Januari 2020 11:37

Kepala Staf Umum TNI Tinjau Perbatasan, Ada Apa?

NUNUKAN – Jumat (10/1), Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI)…

Kamis, 09 Januari 2020 16:14

Tim SAR Hentikan Pencarian Mansyah

NUNUKAN – Dihari ke-7, Selasa (7/1) merupakan hari pencarian terakhir…

Kamis, 09 Januari 2020 15:39

ASN Harus Netral dan Profesional Hadapi Pemilu

NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan menyosialisasikan seluruh aparatur…

Rabu, 08 Januari 2020 16:21

Dua Pelajar Malaysia Dideportasi

NUNUKAN - Imigrasi Kelas II Nunukan mendeportasi dua pelajar Warga…

Rabu, 08 Januari 2020 16:19

Iuran BPJS-Kesehatan Naik, Peserta Turun Kelas

NUNUKAN – Sejak naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers