MANAGED BY:
SENIN
16 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 07 Januari 2019 13:52
2019, Satpol PP Belum Miliki PPNS

Penindakan Perda dan Perbup Tak Maksimal

BELUM MAKSIMAL: Satpol PP Nunukan dianggap belum maksimal melakukan penindakan lantaran persoalan keterbatasan SDM. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nunukan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) di 2019 tampaknya masih belum maksimal.

Kosongnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindakan pelanggaran melalui tindak pidana ringan (tipiring) ini masih terus dialami perangkat daerah yang juga bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum ini.

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretarirat Kabupaten (Setkab) Nunukan Hanafiah membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, selama ini memang Satpol PP Nunukan masih belum maksimal melakukan tugas pokoknya. Sehingga, pelanggaran perda dan perbup masih saja terus terjadi. “Idealnya memang Satpol PP itu dapat memberikan tipiring setiap pelanggaran perda itu. Tapi, nyatanya memang tidak ada,” kata Hanafiah saat dikonfirmasi mengani kinerja Satpol PP Nunukan sepanjang 2018  kepada media ini kemarin.

Ia mengatakan, tak berbeda jauh dengan 2018, tahun ini tampaknya mendapatkan PPNS untuk memperkuat Satpol PP Nunukan dalam hal penindakan belum dapat dilakukan. Sebab, masih banyak hal-hal yang perlu siapkan. Khususnya ASN yang akan ditunjuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penyidik ini.

 “Untuk mendapatkan solusi ini memang harus ada rapat koordinasi dengan perangkat daerah lain. Sebab, tugas yang dilakukan Satpol PP ini berkaitan dengan sejumlah perangkat daerah lainnya juga,” ungkapnya.

Hanafiah tak menampik jika sejumlah pelanggaran perda dan perbup masih saja terus terjadi di Kabupaten Nunukan saat ini. Hal ini dipicu kerana masalah yang dihadapi pada PPNS di Satpol PP Nunukan juga. “Memang harus tegas Satpol PP ini. Tapi, kenyataannya tidak demikian. Jika sulit melakukan penindakan hukum, dapat dilakukan melalui estetika kota. Satpol PP dapat menegur karena memang bagian dari tugas mereka jika melihat adanya masyarakat yang melanggar perda atau perbup tadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan Sabri mengatakan, keterbatasan ASN menyulitkan pihaknya untuk kembali menempatkan PPNS di Satpol PP Nunukan. ASN yang menjadi PPNS ini memiliki syarat-syarat tertentu. Apalagi sebagai jabatan fungsional tentunya membutuhkan ASN yang memang mahir di bidangnya.

“Memang seharusnya ada regenerasi PPNS itu. Dulunya memang ada PPNS ini, tapi karena ASN ini sifatnya berkarier juga, akhirnya ada yang terpaksa meninggalkan PPNS tersebut. Tidak mungkinlah level asisten yang ditugaskan menyelidik karena dulunya  menjabat sebagai PPNS,” jelasnya.

Dikatakan, dengan adanya perubahan regulasi dalam UU ASN ini sudah mengharuskan adanya peningkatan kapasitas ASN melalui diklat. Khususnya mereka yang berada pada jabatan fungsional.

 “ASN itu semuanya sama. Baik di struktural maupun fungsional. Semuanya membutuhkan peningkatan kapasitas, semuanya butuh perlakuan kepegawaian yang bisa mengembangkan karier. Seperti PPNS. Hanya, saat ini terkendala dengan finansial,” jelasnya.

Untuk diketahui, PPNS yang dimiliki Pemkab Nunukan sebelumnya sebanyak 14 orang. Mereka tersebar di sejumlah perangkat daerah. Namun, kini sudah tak berfungsi dan tak memiliki kewenangan lagi. Karena, masa berlaku sebagai PPNS perda hanya berlaku selama 5 tahun telah habis. Kemudian wacana memperpanjang masa berlakunya wajib memenuhi syarat yang ditentukan. Salah satunya memiliki surat keputusan (skep) yang sebelumnya dimiliki PPNS yang dikeluarkan Kemendagri. Sementara, sejumlah PPNS yang ada mengaku sudah kehilangan skep yang dimaksud. Sehingga, melakukan perpanjangan sangat sulit dilakukan kecuali pengusulan baru. (oya)


BACA JUGA

Jumat, 13 September 2019 09:40

Perahu yang Ditumpangi Tiga WNI Hanyut Hingga Sabah

NUNUKAN – Tiga warga negara Indonesia (WNI) asal Tarakan hanyut…

Kamis, 12 September 2019 13:49
Partai Politik

Basri Ikut Ambil Formulir

NUNUKAN – Bupati Nunukan periode 2011-2014, H. Basri ikut melakukan…

Rabu, 11 September 2019 10:42
Partai Politik

Petahana Pinang PDIP?

NUNUKAN – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nunukan, mulai membuka…

Rabu, 11 September 2019 10:28
Deportasi WNI Dari Malaysia

Disdukcapil Flores Timur Jemput Bola

NUNUKAN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Flores…

Selasa, 10 September 2019 10:35
BPJS Kesehatan

Dinkes Sebut Manajemen RSUD Perlu Diperbaiki

NUNUKAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Nunukan, mulai turun tangan untuk…

Selasa, 10 September 2019 10:22
Sidang Kayu Ilegal

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Kayu Ilegal

NUNUKAN - Sidang praperadilan kasus dugaan kayu ilegal kembali digelar…

Senin, 09 September 2019 13:05
Pujasera

Siap Diresmikan, Harapkan Fasilitas Memadai

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan telah mempersiapkan Pasar Pujasera…

Sabtu, 07 September 2019 09:57

HADUHH..!! Kebanyakan Utang, RSUD Nunukan Susah Beli Obat-obatan

NUNUKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan mengalami kesulitan…

Sabtu, 07 September 2019 09:56

Angkut Barang Malaysia, Satu Truk Sembako Diamankan

NUNUKAN - Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe…

Sabtu, 07 September 2019 09:50

Memangnya Ada Apa..?? Warga Flores Timur Didata Ulang

NUNUKAN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Flores…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*