NUNUKAN – Ratusan ketua rukun tetangga (RT) yang berada di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan berkumpul di rumah pribadi Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang berada di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Senin (31/12).
Para ujung tombak terendah di pemerintahan ini sengaja diundang untuk mendapatkan pengarahan mengenai isu sosial yang terjadi di tahun politik 2019. Apalagi, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang bakal berlangsung April 2019 mendatang.
“Iya, sengaja saya kumpulkan bersama beberapa pegawai yang berkaitan dengan pemerintahan. Seperti camat dan para lurah,” kata Hj. Asmin Laura saat dikonfirmasi setelah pertemuan yang berlangsung di halaman rumahnya.
Ia mengatakan, tak ada niat lain dalam pertemuan ini selain persiapan menghadapi isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Sebab isu sosial dan permasalahan di lapangan harus disikapi dengan baik dan bijaksana. Khususnya para ketua RT yang lebih banyak terlibat langsung dengan warganya. Mereka harus terus berkoordinasi dengan baik dengan warga dan juga RT, lurah, camat dan kepala dinas. “Saya meminta ketua RT ini menjadi corong pemerintah. Misalnya, mengenai kebijakan dan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Mereka (ketua RT) ini yang harus memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Misalnya, lanjutnya, masalah pegawai honorer yang sudah tidak dibenarkan untuk diangkat lagi. Nah, ketua RT ini harusnya bisa menjelaskan ke warganya bahwa larangan pengangkatan pegawai honorer merupakan aturan. Kebijakan bupati tidak lagi berlaku lantaran adanya aturan yang membatasi. “Jangan sampai, masalah seperti itu justru dijadikan tameng untuk menjatuhkan pemerintah daerah. Dan akhirnya menimbulkan polemik lagi di masyarakat,” ujarnya.
Ketua RT 10, Kelurahan Nunukan Utara, Efendi Ansar membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengaku pertemuan yang dilakukan menjelang pergantian tahun atau hari terakhir di 2018 itu merupakan pertemuan koordinasi dan bentuk silaturahmi antara ketua RT dengan bupati saja. Tidak ada unsur politik dan lainnya. “Iya, pertemuan biasa saja. Koordinasi dan mendengarkan arahan sebagai bupati. Apa yang disampaikan tetap sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang bupati. Tidak ada lebih,” ungkap Efendi saat ditemui usai pertemuan itu. (oya)
