MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 31 Desember 2018 11:19
Menjaga Pesan Moyang

Pulang Kampung ke Long Sule (3-habis)

PENGHUBUNG: Jembatan yang menghubungkan Desa Long Sule dan Long Pipa dibangun 2010. AGUS DIAN ZAKARIA

PROKAL.CO, Belasan hari perjalanan dari Kota Malinau sampai ke kampung, itulah kenyataan yang harus dihadapi masyarakat Desa Long Sule dan Desa Long Pipa, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau. Medan berat hampir 1.000 km. Hidup di tengah keterisolasian, ribuan warga memilih menetap. Menjaga pesan moyang. Tak terpikir untuk pindah.

 

DUA maskapai melayani penerbangan di Desa Long Sule-Long Pipa dengan pesawat kecil. Menghubungkan beberapa daerah lain, seperti Kota Malinau.Belakangan mulai sulit, kendati subsidi pemerintah pada salah satu maskapai masih berjalan. Susi Air, masih melayani masyarakat. Seperti pengakuan warga, tak diketahui kapan jadwalnya. Kadang sebulan sekali, kadang dua kali sebulan.

Masyarakat lebih cenderung ke Mission Aviation Fellowship (MAF) yang belakangan mengalami perubahan perizinan dari akhir tahun lalu. MAF tak lagi seintens dulu. Sejak beralih melayani penumpang reguler, harga tiketnya tidak lagi disubsidi. (lihat grafis)

Masyarakat di beberapa wilayah Kaltara beberapa menggelar aksi terkait hal ini, meminta izin MAF dikembalikan. Tetapi itu kewenangan pemerintah pusat.

Manajemen MAF belum memberi konfirmasi mengenai operasionalnya di Kalimantan. Beberapa pejabat yang ditemui Radar Tarakan Jumat (28/12) di Bandara Internasional Juwata Tarakan belum dapat memberi penjelasan lebih jauh. Salah satunya meminta pewarta kembali setelah pejabat yang berwenang ada di Tarakan.

MAF, melayani penerbangan di Indonesia selama kurang lebih 60 tahun, melalui jasa penerbangan udara ke daerah-daerah yang terpencil dengan izin terbang Operating Certificate (OC-91).

Pada 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan KM No. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Keduanya mengatur penerbangan niaga dan non-niaga. MAF sebagai pemegang izin angkutan udara non-niaga diharuskan menjadi badan komersil agar tetap bisa melayani masyarakat yang terpencil dan terisolasi.

Namun hal itu bertentangan dengan visi misi dan identitas MAF sebagai organisasi yang bertujuan sosial yang sama sekali tidak berorientasi kepada keuntungan. MAF sebagai yayasan tidak dibenarkan untuk memegang Air Operator Certification AOC/Part 135 atau Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (SIUAUNTB).

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, MAF mengajukan permohonan agar sebagai yayasan dapat memegang izin AOC/Part 135.

MAF pun audiensi dengan Kementerian Perhubungan, dimulai dengan Menteri Perhubungan ke-35 Freddy Numberi, Menteri Perhubungan ke-36 Letnan Jenderal TNI (Purn) E.E. Mangindaan, Menteri Perhubungan ke-37 hingga  Menteri Perhubungan ke-38 Budi Karya Sumadi. Dari para menteri ini menyarankan MAF sebagai yayasan tetap dengan OC-91.

Ignasius Jonan mengatakan bahwa MAF harus tetap pada OC-91. Seperti dikutip dari laman www.mafindonesia.org, awal 2016, Menhub menerbitkan KP No. 59 Tahun 2016 yang mengizinkan MAF untuk mengangkut penumpang umum dengan batasan direct operating cost (DOC).

KP No. 59 Tahun 2016 berlaku selama setahun hingga 28 Januari 2017 dan dapat diperpanjang. MAF juga diwajibkan untuk memberikan laporan kegiatan angkutan udara dan pembukuan yang telah diaudit.

Kementerian Perhubungan kemudian menerbitkan KP No. 467 Tahun 2017 tentang Izin Mengangkut Penumpang Umum dan Barang MAF. Itu merupakan perpanjangan KP No. 59 Tahun 2016 yang berlaku hingga tanggal 08 November 2017 yang tidak dapat diperpanjang.

Untuk menindaklanjuti KP No. 467 Tahun 2017 yang tidak dapat diperpanjang, MAF menyurati Kemenhub untuk memohon agar kiranya dapat diberikan izin yang baru.

Pada 19 Juli 2017, Direktur Regional MAF David Holsten kembali beraudiensi dengan Kemenhub, untuk kiranya dapat diberikan izin KP yang baru. Rapat tersebut yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Agus Santoso, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (KPPU) Muzaffar Ismail mengenai kelanjutan izin MAF.

Dari pertemuan tersebut, Menteri Budi Karya Sumadi mengindikasikan akan mencari jalan agar MAF dapat tetap melanjutkan pelayanan yang selama ini sudah ada, dan menginstruksikan untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara.

Kemenhub melakukan audit dan pemeriksaan baik kegiatan MAF maupun pembukuan MAF di Jakarta dan di daerah-daerah operasi MAF.

Kepala Subdirektorat Bimbingan Usaha dan Tarif Jasa Angkutan Udara Anung Bayumurti menyampaikan, berdasarkan verifikasi di lapangan secara keseluruhan, Kemenhub dapat melihat bahwa MAF tidak memperoleh keuntungan dalam operasionalnya selama ini. Meskipun ada hal-hal yang perlu diperbaiki.

MAF tidak memperoleh informasi dan indikasi apa pun yang menyatakan bahwa MAF tidak dapat melayani penumpang umum.

Pada 19 November 2017 beredar informasi yang menyatakan izin mengangkut penumpang umum dan barang tidak dapat diterbitkan dan MAF diminta untuk beroperasi tanpa memungut biaya alias gratis atau berubah menjadi badan komersil. MAF baru mendapat surat resmi pada 21 November 2017. “Adalah harapan kami bahwa izin tersebut akan diperbaharui dan kami sangat terkejut melihat siaran pers dari kantor Ditjen Perhubungan Udara pada 19 November 2017 karena tidak ada komunikasi apa pun yang lain yang kami terima,” bunyi pernyataan Direktur Regional MAF David Holsten.

Berdasarkan surat tersebut, MAF menghentikan kegiatan yang mengangkut penumpang umum dikarenakan sebagai yayasan dan tanpa adanya tarif DOC. MAF akan kesulitan untuk mendanai keseluruhan operasional dalam jangka panjang.

Masyarakat di Kaltara mengadakan aksi demonstrasi dan menuntut pemerintah untuk menyediakan jalur transportasi udara bagi masyarakat pedalaman.

MAF kemudian menyampaikan jika sama sekali tidak terkait dengan aksi-aksi protes tersebut. Melihat kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman yang sangat bergantung kepada penerbangan, MAF tetap berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mengupayakan pemberian izin sementara hingga MAF dapat menemukan bentuk operasional yang tepat yang sesuai dengan identitas MAF.

“MAF berkomitmen untuk tetap melayani masyarakat di daerah pedalaman dan terpencil di Kalimantan dan Papua. Oleh karenanya MAF akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menemukan solusi terbaik agar pelayanan MAF tetap berkelanjutan.” Tulis MAF dalam pernyataan resminya.

 

KEARIFAN DI TANGAN LEMBAGA ADAT

Masyarakat Desa Long Sule dan Long Pipa mengandalkan alam untuk menyambung hidup. Mata pencaharian bergantung dari hutan seperti berburu, kerajinan tangan, menambang emas, mencari kayu gaharu atau berladang. “Kami memang hidup dari alam, makanya kami dulu sering berpindah-pindah tempat. Sampai sekarang masih menganggap alam ini sumber kehidupan kami, sehingga kami masih meneruskan tradisi itu,” ujar Petrus Galen (68), salah satu tokoh masyarakat Dayak Punan di dua desa, Sabtu 17 November lalu.

Rotan sebagai bahan utama dan daun kelen sebagai pewarna yang dipakai membuat kerajinan tangan didapatkan dari hutan. Itulah salah satu mata pencaharian sebagian besar ibu rumah tangga.

“Tas, gelang, tikar dan kerajinan tangan lainnya dari rotan. Rotan ini kita tidak tanam, tapi memang tumbuh di hutan dan masyarakat tinggal mengambilnya,” jelasnya.

Kaum laki-laki sebagian besar menambang emas, berladang, mencari madu dan berburu hewan liar. “Ada juga yang berladang. Buruan itu sebagian dimakan, sebagian lagi dijual,” tuturnya.

Suku Dayak Punan sangat menghargai dan menjaga kelestarian alam. Sulit menemukan sampah di sungai yang jadi batas dua desa. Larangan keras membuang sampah. Lembaga adat setempat menganjurkan masyarakatnya untuk membakar sampah rumah tangga masing-masing. “Karena kami hidup bergantung pada alam, jadi bagaimana caranya kami harus memperlakukan alam dengan baik. Jadi memang dalam aturan adat kita mengatur masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Baik warga asli dan pendatang harus mengikuti aturan di sini, kalau melanggar akan dikenakan denda adat,” tuturnya.

Bentuk kearifan lainnya yakni larangan penangkapan ikan dengan cara setrum atau bom. Ikan pelian yang menjadi konsumsi utama warga mudah ditemui tumbuh dewasa, seukuran paha orang dewasa. “Boleh tangkap ikan, tapi dipancing atau dijala, tapi kalau disetrum, dibom atau diracun tidak dibenarkan. Dan jika ada masyarakat menangkap ikan seperti itu, akan didenda,” terangnya.

Kesulitan di kawasan hutan lindung tidak membuat semangat mereka patah. Apalagi berpikiran untuk pergi meninggalkan desa. Bagi mereka kampung saat ini bukan hanya tempat tinggal. Melainkan merupakan amanah leluhur yang harus dijaga sampai kapan pun.

Puluhan tahun hidup dalam keterasingan perkembangan zaman. Alam masih lebih arif, memberi kehidupan. “Sebagian kisah yang sempat diceritakan orang tua kita dulu, sebenarnya kami ini berasal dari Malaysia. Karena ada beberapa faktor kami pindah ke sini. Salah satu alasannya karena faktor alam. Dulu pindahnya di Sungai Kayan besar atau dikenal Apau Kayan. Hidup berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain,” kata Petrus.

Nomadik atau berpindah-pindah, merupakan cara suku Dayak Punan dahulu untuk bertahan hidup. Sekarang mereka tidak lagi menganut kultur seperti dulu dan memutuskan hidup menetap di sebuah tempat. Permukiman di hilir Sungai Kayan berawal dari kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada alam.

“Kalau kami orang Punan ini sama dengan suku Dayak lainnya. Senang hidup bergantung dengan alam sekitar. Di mana daerah yang bisa memberikan kehidupan, kami akan pindah ke situ seperti tumbuhan atau hewan. Di mana kawasan yang banyak hewan liarnya di situlah kami. Itulah kenapa berpindah-pindah,” kisahnya.

Dayak Punan pertama kali berdiam di kawasan Apau Kayan pada abad ke-18. Selain berpatok pada jumlah hewan liar di hutan, mereka percaya juga percaya tanah yang dapat memberi kehidupan pada semua jenis tanaman, maka layak untuk ditinggali.

“Orang tua dulu ke Apau Kayan mencari suaka. Kemudian tertarik pada kondisi alamnya. Beberapa pohon dan menancap sebatang padi di tanah. Kata orang tua dulu, kalau padi ini bisa tumbuh dan mempunyai biji, berarti sudah bisa hidup di sini. Kalau padi itu mati dalam beberapa hari berarti tidak mempunyai kehidupan di daerah itu. Akhirnya beberapa hari padi tumbuh dan berbiji. Akhirnya nenek moyang dulu putuskan tinggal Apau Kayan,” terangnya.

Dayak Punan juga pernah menempati Yamagun, desa yang berada di antara Sungai Kayan dan Metun, Sungai Penawan dan Pejanan. “Nenek moyang kami pernah hidup dan menyebar di Sungai Kayan Besar. Kami lama hidup di sana. Pernah di Muara Metun. Kalau di Kayan Besar sana kita mudik sampai ke Kat (nama daerah) sana. Jadi orang tua kami dulu selalu cerita di mana saja keturunan kami pernah tinggal. Kemudian sekitar tahun 40-an (1940) baru pindah ke Sungai Kayan Kecil di sini (Long sule),” ungkapnya.

Dari Long Sule sempat berpindah kampung, mencari kawasan hutan yang layak. Namun, semakin hari kelompok tersebut bertambah banyak. Berkembang hingga terpisah menjadi 3 kelompok, di kawasan berbeda.

Akhirnya mereka kembali ke Kayan Besar. Ada pula yang pindah ke Lohom yang ke Pejanan. Warga Long Pipa ini berasal dari Pejanan, kami ke Kayan Kecil, kalau warga Desa Lohom yang statusnya masih ikut Long Sule itu di Kayan Besar atau Banuang,” jelas Petrus lagi.

1980-an, akhirnya mereka dikumpulkan oleh tetua adat pada masa itu. Munculnya pikiran tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran jika solidaritas terkikis. Sehingga berkumpul kembali dalam satu permukiman dianggap adalah salah satu cara yang efektif. “Namanya Kek Banyan. Kek itu gelar orang yang dituakan seperti kakek kalau bahasa Indonesia. Jadi satu waktu ini orang tua kami mau kasih bersatu kami yang sudah terpencar. Bagaimana caranya supaya kami kembali berkumpul, jadi ada orang yang dulu bawa kami kembali ke Blata Banuang di Sungai Kayan Besar untuk berkumpul kembali. Setelah itu, ditetapkanlah tempat ini sebagai kampung menetap kita,” katanya.

Setelah disepakati, akhirnya tetua adat menetapkan Long Sule dan Long Pipa sebagai kampung terakhir untuk mengikuti perkembangan zaman. Upaya mereka sepertinya direstui keadaan dengan masuknya sistem pemerintahan yang juga diikuti dibangunnya lapangan terbang. Sehingga hingga sekarang suku Dayak Punan memutuskan untuk tetap menjaga kampung tersebut dan tidak pernah terpikir untuk mencari suaka baru lagi. Dengan masuknya masyarakat dari luar mereka pun berinteraksi, sehingga lambat laun menyesuaikan diri mengikuti perkembangan zaman.

“Akhirnya orang tua dulu sudah bersumpah kalau kampung inilah tempat terakhir hidup. Karena nenek moyang kami dulu berpikir kalau kami harus hidup menyesuaikan zaman dan harus punya tempat tinggal yang tetap. Jadi apa pun keadaannya kami tidak bisa meninggalkan tempat ini. Walaupun sulit kami tidak bisa meninggalkan tempat ini Akhirnya tahun 80-an sudah ada camat dan pesawat masuk. Kalau nenek moyang kami dulu tidak suka kalau ada orang asing masuk ke sini. Karena takut orang ini mau menjajah kami. Jadi kami tidak suka makanya kami usir,” imbuhnya.

Warga sempat diberi penawaran oleh pemerintah, untuk direlokasi. “Di kawasan yang lebih dekat dari Wahau (Kutai Timur). Kami tidak menolak tapi hanya menjalankan amanat orang tua kita dulu di sini,” katanya menceritakan penolakan warga saat itu.

Tawaran itu tidak hanya datang sekali. Petrus sempat menghadiri sebuah pertemuan di Samarinda, Kalimantan Timur membicarakan hal ini. Diminta meninggalkan Kayan Hilir. “Inilah harta kami satu-satunya (pesan moyang),” tuturnya.

Aalasan lain enggan meninggalkan Kayan Hilir dikarenakan tidak ingin jauh dari makam leluhur. Sehingga, jika mereka pindah ke tempat yang jauh, makam itu pastinya tak lagi dirawat.

“Kalau kita pergi siapa yang menjaga tempat ini, siapa yang menjaga kuburan orang tua di sini. Itulah alasan kami lebih memilih hidup seperti ini daripada meninggalkan kampung. Meski kami juga ingin hidup seperti orang-orang di luar sana,” jelasnya.

 

PEMILU, PESTA SESAAT

Hidup terisolasi dalam waktu yang lama sesungguhnya amat menyulitkan. Itu pula yang diungkap Binyo Bungut (63), kepala Adat Dayak Punan Long Pipa.

Tak sungkan ia mengkritisi pemilihan umum yang hanya memunculkan para figur, sesaat. “Kalau mau pemilu, pejabat ke sini cari kita. Mau jadi anggota DPR dan lain-lain. Tapi begitu terpilih, mereka sudah enggak ingat lagi. Mereka lebih peduli sama orangutan daripada kami. Nanti lain kali, kalau pemilu, suruh saja orangutan yang memilih. Enggak usah kami,” pesannya.

“Lama-lama kalau saya pikir, tidak perlu lagi kami ikut pemilu, karena tidak ada juga dampaknya buat kami. Ngapain kami ikut,” katanya didasari pertimbangan.

Layar televisi yang menyajikan kehidupan di kota sangat berbeda jauh dengan apa yang dirasakannya. Sedih. “Itu kalau nonton berita, daerah-daerah lain sudah maju. Kami di sini macam apa lah. Kadang saya pikir, mungkin kami enggak dianggap manusia sama orang kota. Karena tinggal di tengah hutan. Kenapa ada aturan hutan lindung. Di situ. Padahal kami di sini jauh sebelum hutan lindung ada, harusnya mereka tahu. Kalau tidak dibuat hutan lindung pasti masyarakat di tengahnya bisa berbuat banyak. Kami ini makan dari hutan, kayu, berburu binatang, ikan, sayur, buah-buah. Nanti dituduh merusak hutan lindung,” kata Binyo dengan pelan.

 

LANGKAH DAN MIMPI YANSEN

Bertahun-tahun warganya terisolasi karena upaya pembangunan infrastruktur jalan penghubung Desa Long Sule dan Long Pipa, Kecamatan Kayan Hilir ke kecamatan sekitarnya tak juga dapat dilakukan. Bupati Malinau Yansen TP menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau tidak menutup mata.

Pihaknya sudah lama merencanakan membangun jalan untuk menghubungkan dua desa tersebut dengan desa dan kecamatan di sekitarnya. Namun, pembangunan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Dihadapkan pada aturan-aturan serta ketidakmampuan dana untuk membangun jalan yang berada di wilayah perbatasan tersebut. “Kami juga sudah berusaha. Itu yang saya katakan, memang serba salah. Niat kami ingin menuntaskan persoalan daerah, tetapi kami dihadapkan dengan aturan-aturan yang menyulitkan,” ujar Yansen kepada Radar Tarakan di rumah dinasnya, Kamis (24/11) lalu.

Dikatakan, Pemkab Malinau tidak bisa lagi melanjutkan pembangunan jalan dari Desa Long Top, Kecamatan Sungai Boh menuju Desa Long Sule, itu dikarenakan melintasi kawasan hutan lindung. Diakuinya, pihaknya sudah meminta izin. Ceritanya panjang.

Padahal, maksud dari langkah itu adalah membangun jalan membuka isolasi daerah. Tetapi dihadapkan dengan betapa sulitnya meminta izin dari kementerian terkait. “Kalau saya disalahkan, kami semua disalahkan karena tidak bisa membangun jalan, ya jangan salahkan dalam artian tidak mau. Ya kami dihadapkan dengan itu (aturan),” katanya.

Pembangunan jalan tersebut terhenti karena status lahan melintasi Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), dalam hal ini hutan lindung. Tapi, Bupati Malinau dua periode itu bersyukur bahwa izinnya sudah terbit, namun yang menjadi masalah saat ini, pihaknya tidak bisa melanjutkan pembangunan jalan karena Pemkab Malinau mengalami penurunan pendapatan. “Saya syukuri sebenarnya, karena sudah keluar persetujuan izinnya. Tapi kembali kami dihadapkan dengan kondisi pendapatan yang menurun,” ungkapnya.

Menyampaikan hal itu, tegasnya, bukan soal pihaknya berkeluh kesah. Dulu, Pemkab Malinau merancang pembangunan jalan untuk membuka keterisolasian Long Sule dan wilayah lainnya di Malinau dengan hitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada saat itu Rp 2,4 triliun.

“Itu sejak saya jadi bupati, dan kami punya rencana itu dalam 5 tahun selesai jalur jalan, tapi mulai tahun 2015 pendapatan kami menurun tajam dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 1 triliun saja. Berarti hilang Rp 1 triliun lebih,” bebernya.

Dengan pemikiran bahwa anggaran Rp 2,4 triliun waktu itu dan akan terus naik di tahun selanjutnya. Maka harapan itulah bisa membuka jalan. Namun faktanya sejak 2015 APBD Malinau menurun drastis. “Akhirnya ada izin untuk bisa melanjutkan, tetapi kami kesulitan untuk mendapatkan dana lagi. Kalau menggunakan dana yang ada enggak akan cukup, karena jalan itu sangat panjang. Membutuhkan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar rupiah. Ya kami tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menyediakan dana untuk itu,” tuturnya.

Ia mengharapkan pemerintah pusat agar lebih fokus memperhatikan kepentingan perbatasan, khususnya di daerah pedalaman dan perbatasan Malinau. Panjang perbatasan darat Kabupaten Malinau dengan Malaysia 500 km lebih. “Jalur jalan yang kami rencanakan 1.000 km itu tolong dilanjutkan, ditingkatkan. Ya memang sudah ada mulai, tapi masih sangat lambat sekali,” ujarnya.

Saat ditanya sejauh apa keterlibatan Pemprov Kaltara dan pusat dalam pembangunan wilayah perbatasan, khususnya Long Sule dan Lo

BACA JUGA

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:36

Bagaimana Posisi Tarakan Ketika Ibu Kota di Kaltim..?

TARAKAN – Meski akhirnya dianulir, pernyataan Menteri Agraria dan Tata…

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:35

EMBUNG MENGERING..!! Krisis Air di Kota Ini Makin Dekat

TARAKAN – Hujan yang tak kunjung turun di sekitar Embung…

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:33

Mendapatkan Hidayah, Memperdalam Ilmu Agama

Joko Wibowo menjadi perbincangan hangat setelah viral melalui channel Youtube…

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:32

Dapot Sinaga, Kenal Dunia Politik dari Teman

Meski awalnya tak tertarik untuk bergabung dalam dunia perpolitikan, namun…

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:30

ADA APA..?? Puluhan Warga Amal Datangi Polres Tarakan

TARAKAN - Puluhan masyarakat Jalan Binalatung RT 15, Kelurahan Pantai…

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:29

Keberadaan Gajah Kerdil di Nunukan Masih Misteri

KEBERADAAN gajah kalimantan (Elephas maximus borneensis) di Kaltara menjadi misteri.…

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:12

Waspadai Titik Rawan Laka MD

TARAKAN – Dekat atau jauh jarak yang akan dituju tidak…

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:09

Warga Berharap Adanya PJU

TIDAK terdapatnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di RT 08, Kelurahan Kampung…

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:04

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Percobaan Penculikan

TARAKAN – Penyidik Satreskrim Polres Tarakan masih terus melakukan penyelidikan…

Jumat, 23 Agustus 2019 09:50

Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan Peserta Terbaik

TARAKAN – Hampir satu minggu berlalunya pawai pembangunan 2019, yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*