MANAGED BY:
KAMIS
17 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 26 Desember 2018 11:33
Pemkot Jangan Tebang Pilih

Tegaskan Karaoke Tetap Jalan

MINTA PERTIMBANGAN: Pengelola lokalisasi Sungai Bengawan meminta Pemkot tak menutup usaha karaoke di kawasan mereka. JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Menjelang beberapa hari ditutupnya, pengelola lokalisasi Sungai Bengawan menegaskan kegiatan karaoke tetap berjalan nantinya. Kendati penutupan berdasarkan instruksi Kementerian Sosial (Kemensos) itu telah berjalan.

Disampaikan Erlan Susanto, koordinator sekaligus penanggung jawab Lokalisasi Sungai Bengawan penutupan hanya berlaku pada kegiatan lokalisasi dan prostitusi saja, namun tidak untuk kegiatan karaoke.

Ia melanjutkan, jika nantinya kegiatan karaoke juga harus ditutup Pemerintah Kota (Pemkot), maka ia meminta keadilan . Dengan menutup seluruh tempat hiburan malam (THM) yang diduga melakukan praktik prostitusi.

“Penutupan prostitusi itu sangat saya dukung. Sungai Bengawan ini bukan hanya ada kegiatan prostitusi saja, tapi ada hiburan karaoke juga di sini. Kalau kegiatan itu juga dilarang, jangan tebang pilih. Bagaimana tempat hiburan yang jelas-jelas ada prostitusi terselubung seperti di pusat kota. Saya pikir itu juga harus ditutup meskipun izinnya karaoke, hotel, salon, atau pijat,” nilai Erlan, kemarin (24/12).

Ia meyakini, sebagian besar THM yang berada di pusat kota menjalankan praktik prostitusi terselubung. Sehingga menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin membersihkan tempat maksiat, maka THM tersebut juga harus ditutup.

“Yang jelas karaokean nanti tetap berjalan, kalau semua mau ditutup dengan alasan mendekati maksiat, coba lihat THM yang di kota itu! Apa kabarnya? Kalau mereka izinnya hotel atau karaoke, coba jalan-jalan ke sana bagaimana pelayanannya. Kalau orang tanya saya tahu dari mana, saya orang lama di sini, saya tahu seluk beluk dunia prostitusi di Tarakan,” bebernya.

Mengenai wacana Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan mendorong penutupan tempat maksiat secara bertahap, ia menjelaskan jika penutupan tidak dilakukan secara serentak, maka hal tersebut tidak akan pernah selesai. Menurutnya, penutupan bertahap akan berpotensi menimbulkan kawasan maksiat baru.

“Kalau penutupan bertahap, itu tidak selesai. Saya berani katakan, contohnya program Pak Wali Kota pertama (Jusuf SK) bertahap, akhirnya tambah berkembang di tengah kota. Coba waktu itu dilanjutkan dengan wali kota selanjutnya, maka tidak akan terjadi begini. Karena cara itulah THM bertambah karena barang ini kebutuhan manusia. Ditutup satu, yang muncul tiga,” tuturnya.

Ia melanjutkan, sebagai orang yang malang melintang di dunia hitam, menurutnya perlu ada sikap ketegasan dari pemerintah jika benar-benar ingin terbebas dari jeratan maksiat.

“Kalau misalnya mau bersihkan tempat maksiat, yah bersihkan semua. Jangan tebang pilih, yang menjadi potensi maksiat ditutup apapun izinnya. Kalau kepenginnya begitu, memang harus,” sarannya.

Meski demikian, ia bersyukur telah mendapat respons positif terkait perizinan karaoke yang tetap diizinkan beroperasi setelah penutupan aktivitas prostitusi. Walau begitu, dikatakannya pihaknya selalu siap mengikuti segala aturan yang ditetapkan pemerintah.

“Untungnya kami masih diberi kesempatan masih bisa buka karaoke. Yang diubah cuma lokalisasi dan prostitusinya. Tapi bagaimana dengan praktiknya. Kami ini selalu menaati peraturan apa yang dianjurkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MUI Tarakan Syamsi Sarman saat dikonfirmasi beberapa hari lalu mengungkapkan, ia tidak keberatan jika akvitas karaoke tetap berjalan. Pihaknya telah mendapat jaminan dari kepolisian dan Satpol PP untuk memantau aktivitas di lokasi tersebut.

“Kalau kekhawatiran nanti masih berjalannya  transaksi prostitusi  terselubung di tempat karaokenya, kan sudah dijamin oleh kepolisian dan Satpol PP untuk mengawasi. Kalau selama ini kami hanya pembinaan dan keputusan pemerintah ini tidak dipatuhi, saya kira nanti ini bisa langsung masuk ke pidana,” ujarnya. (*/zac/lim)


BACA JUGA

Rabu, 16 Oktober 2019 09:57

Lagi, Kaltara Mendapat Hadiah Dana Insentif

 JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali akan…

Rabu, 16 Oktober 2019 09:45

Asik Ngopi, 4 PNS Terjaring Satpol PP

 TARAKAN – Razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)…

Rabu, 16 Oktober 2019 09:41

Penyelundupan Daging Kerbau Meningkat

 TARAKAN – Berbatasan dengan Malaysia, potensi penyelundupan barang dari Malaysia…

Rabu, 16 Oktober 2019 09:22

Pastikan Kaltara Kondusif Jelang Pelantikan Presiden

 TARAKAN- Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20…

Selasa, 15 Oktober 2019 20:45

Lagi, Kaltara Mendapat Hadiah Dana Insentif

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali akan…

Selasa, 15 Oktober 2019 08:54

Perlu Ada Aturan Khusus Mengenai Hatchery

   TARAKAN – Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian dan Mutu…

Selasa, 15 Oktober 2019 08:42

Tertinggi Kedua, IPK Kaltara di Atas DKI Jakarta

 JAKARTA - Meski baru berusia 6 tahun, Provinsi Kalimantan Utara…

Selasa, 15 Oktober 2019 08:30

KUMAT..!! Gas Elpiji 3 Kilogram Langka Lagi

 TARAKAN - Kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram di Kota…

Selasa, 15 Oktober 2019 08:22

Antara Prestasi dan Nama Daerah

   MOES Santoso, sangat menyayangkan keberhasilan cucunya ini tidak membawa…

Senin, 14 Oktober 2019 21:39

Perlu Ada Aturan Khusus Mengenai Hatchery

TARAKAN – Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian dan Mutu (BKIPM)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*