MANAGED BY:
RABU
16 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 26 Desember 2018 09:54
Polemik Penutupan Lokalisasi di Tarakan
Bos Lokalisasi Bilang : "Seharusnya Pemkot Malu"
BUTUH PENDAMPINGAN: Lokalisasi Sungai Bengawan, Tarakan Utara dihuni kurang lebih 106 wanita tunasusila. JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, Pengelola lokalisasi, pedagang sekitar hingga para wanita tunasusila di Sungai Bengawan dan Karang Agas masih dilema. Menunggu kejelasan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengenai kejelasan nasib mereka. Apakah benar ditutup atau tidak pada 28 Desember ini. Namun di balik itu mereka ragu, Pemkot bakal melakukan penutupan dengan baik.

----

KOORDINATOR sekaligus penanggung jawab Lokalisasi Sungai Bengawan Erlan Susanto menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan menganggap remeh urusan penutupan. Padahal, menurut Erlan selama ini pihaknya selalu mengikuti kemauan dan instruksi pemerintah dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Yang diragukan Erlan, setelah pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menunda pemberian dukungan dana berupa uang jaminan hidup dan transportasi lokal sebesar Rp 5,5 juta per orang. Entah karena ketidaktahuannya, ia mengaku kecewa atas hal itu. “Dinas Sosial kemarin itu katanya kemarin itu anggarannya sudah dialihkan. Loh ini tanggung jawab pemerintah bagaimana. Itu yang kami kecewa,” ungkapnya, kemarin (23/12).

Ia menilai sangat tidak etis ketika penutupan harus melibatkan masyarakat luas dan masjid dalam mencari dana. Menurutnya seharusnya pemerintah lebih siap dalam pendanaan. Terlebih lagi, pendanaan tersebut sudah disiapkan dan tinggal menunggu pengunaannya. “Pantas kemarin MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan ormas turun ke jalan mencari sumbangan dan dicarikan infak di masjid. Saya secara pribadi tidak setuju lah, karena ini kan pemerintahan loh yah. Saya melihat seakan-akan pemerintahan ini mati, tidak punya anggaran, padahal sebenarnya anggarannya ada dan sudah jelas. Ini kan tidak masuk akal,” nilainya.

Menurutnya proses penutupan tersebut merupakan proses yang unik ketika di dalamnya dibantu dari infak jamaah di masjid. Menurutnya lagi, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) malu, seolah-olah pemerintah tidak sanggup. “Ini kan pemerintah belum mati, bagaimana kalau terdengar ke luar, Tarakan memulangkan PSK dengan biaya penggalangan dana dicarikan ke jalan dan diambilkan dari infak dari masjid ke masjid. Infak masjid kan untuk biaya keperluan masjid. Baru kali ini ada daerah pemerintahnya jalankan program menggunakan sedekah masyarakat,” kesalnya.

Mengenai jumlah pekerja seks komersial (PSK) di Sungai Bengawan, sekitar 106 orang. Meski demikian, baru terdata baru 101 orang saja. “Tidak banyak jumlahnya di sini, cuma 101. Sebenarnya 106, cuma 5 orang lagi yang belum sempat didata. Kalau jumlah kafenya 31. Waktu itu Dinas Sosial mendatanya melalui saya,” tuturnya.

 

MAKLUMI KETERLAMBATAN PEMKOT

Wakil Ketua MUI Tarakan Syamsi Sarman mengungkapkan ia tidak ingin berkomentar terlalu jauh mengenai adanya dugaan pengalihan anggaran yang dilakukan pemerintah. Meski demikian, menurutnya MUI bisa memaklumi jika alasan dialihkannya dana tersebut untuk membantu korban gempa di Palu. Walau begitu, ia menegaskan jika hingga 2019 anggaran tersebut tidak tercapai, pihaknya tetap mengupayakan untuk mencari dana.

“Yah saya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Keterlambatan Pemkot mungkin karena kesibukan pilkada, dan waktu itu wali kota juga sedang cuti. Sehingga memaklumi pemerintah terlambat. Yang kedua kami juga bisa memaklumi kalau (anggaran) alasannya juga ke Palu, yah karena kebetulan waktu itu Palu juga sangat membutuhkan,” ujarnya.

“Tapi kalau misalnya 2019 nanti Pemkot tidak bisa membantu, tapi tanpa itu pun kami bisa menggalang dana sendiri. Insyaallah,” bebernya.

Walau demikian, meskipun penutupan tidak berdampak kepada bisnis karaoke. Namun ia menegaskan pihaknya akan selalu melakukan koordinasi bersama badan terkait dalam memantau kegiatan di tempat tersebut. Hal itu dilakukan agar PSK tidak memanfaatkan status perizinan sebagai kedok untuk kembali membuka layanan prostitusi.

 

“Kalau kekhawatiran nanti masih berjalannya tempat karaoke lalu itu menjadi transaksi yamg terselubung, kan sudah dijamin oleh kepolisian dan Satpol PP untuk mengawasi. Kalau selama ini hanya pembinaan dan keputusan pemerintah ini tidak dipatuhi, saya kira nanti ini bisa langsung masuk ke pidana,” bebernya.

 

KEPASTIAN PENUTUPAN LOKALISASI MASIH OMBANG-AMBING

Keberadaan lokalisasi di tengah permukiman masyarakat menjadi tanggung jawab bersama dan melibatkan semua pihak.

Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan Eko P. Santoso berterus terang mendukung dengan rencana penutupan lokalisasi di Tarakan. Apalagi keberadaan lokalisasi di tengah permukiman yang terus berkembang dan semakin padat penduduk. Juga dapat memberikan dampak negatif bagi tumbuh dan kembang anak-anak, khususnya remaja. Sehingga cukup meresahkan warga setempat.

“Yang jelas penutupan lokalisasi ini kami sangat mendukung,” katanya saat ditemui, Rabu (19/12).

Namun sangat disayangkan, terkait penutupan lokalisasi dan pemulangan para wanita tunasusila, Eko tak dapat berkomentar banyak. Lantas pihaknya pun masih menunggu kepastian dari Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga. “Kalau teknisnya memang dari kami. Tapi untuk saat ini lebih jelasnya mungkin melalui Pak Wali, biar satu pintu,” kata Eko yang enggan menjelaskan lebih jauh mengenai penutupan lokalisasi.

Untuk diketahui, dari hasil observasi yang pernah dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan pada Februari 2018, kebanyakan wanita tunasusila yang berada di Lokalisasi Karang Agas dan Bengawan berasal dari Pulau Jawa. Sisanya dari beberapa kabupaten/kota. Meski berasal dari luar Tarakan, namun kebanyakan sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) sebagai warga Tarakan. (*/zac/*/one/lim)

 

Penutupan Lokalisasi, Seharusnya Pemkot Malu


BACA JUGA

Rabu, 16 Oktober 2019 09:57

Lagi, Kaltara Mendapat Hadiah Dana Insentif

 JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali akan…

Rabu, 16 Oktober 2019 09:45

Asik Ngopi, 4 PNS Terjaring Satpol PP

 TARAKAN – Razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)…

Rabu, 16 Oktober 2019 09:41

Penyelundupan Daging Kerbau Meningkat

 TARAKAN – Berbatasan dengan Malaysia, potensi penyelundupan barang dari Malaysia…

Rabu, 16 Oktober 2019 09:22

Pastikan Kaltara Kondusif Jelang Pelantikan Presiden

 TARAKAN- Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20…

Selasa, 15 Oktober 2019 20:45

Lagi, Kaltara Mendapat Hadiah Dana Insentif

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali akan…

Selasa, 15 Oktober 2019 08:54

Perlu Ada Aturan Khusus Mengenai Hatchery

   TARAKAN – Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian dan Mutu…

Selasa, 15 Oktober 2019 08:42

Tertinggi Kedua, IPK Kaltara di Atas DKI Jakarta

 JAKARTA - Meski baru berusia 6 tahun, Provinsi Kalimantan Utara…

Selasa, 15 Oktober 2019 08:30

KUMAT..!! Gas Elpiji 3 Kilogram Langka Lagi

 TARAKAN - Kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram di Kota…

Selasa, 15 Oktober 2019 08:22

Antara Prestasi dan Nama Daerah

   MOES Santoso, sangat menyayangkan keberhasilan cucunya ini tidak membawa…

Senin, 14 Oktober 2019 21:39

Perlu Ada Aturan Khusus Mengenai Hatchery

TARAKAN – Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian dan Mutu (BKIPM)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*