MANAGED BY:
MINGGU
09 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

ADV

Jumat, 21 Desember 2018 21:15
Pastikan Semua Penyelenggara Jasa Konstruksi Terlindungi

Gelar Rapat Evaluasi dan Monitoring Bersama Instansi Terkait

RAPAT BERSAMA: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan saat melaksanakan rapat evaluasi dan monitoring bersama Dinas Pekerjaan Umum Tarakan dan instansi terkait lainnya di Kantor DPU Tarakan, Jumat (21/12). FOTO: DWI/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO,

TARAKAN – Guna memastikan seluruh jasa konstruksi yang menangani proyek pembangunan di Kota Tarakan terdaftar pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Maka pada Jumat (21/12) kemarin, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan kembali menggelar rapat evaluasi dan monitoring penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya kepada jasa konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPU Tarakan.

Manager Marketing BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan, Aziz Sulaiman, menjelaskan, rapat rutin tiap tahunan itu bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial di kalangan jasa konstruksi. Dan untuk menilik seberapa banyak proyek yang telah terdaftar sebagai peserta ataupun yang luput tidak terdaftar. Hal ini agar ke depannya lebih mudah menentukan langkah atau upaya apa yang mesti diambil dalam menangani hal tersebut.

“Kalau dari laporan yang kita terima sih baik ya, malah terjadi peningkatan, dimana pada 2017 hanya 45 proyek yang terdaftar, sedangkan di 2018 ada 57 proyek. Kalau untuk lain-lainnya masih baik, ada tidak ada yang perlu dilakukan perubahan atau perbaikan,” sebut Aziz Sulaiman.
Terkait iuran yang diwajibkan kepada penyelenggara jasa kontruksi adalah satu persen dari nilai proyek yang tertera di surat perintah kerja (SPK) setelah dipotong pajak. Dan hanya dibayarkan sekali saja atau per proyek dan memeroleh perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan mulai dari kegiatan proyek sampai dengan pemeliharaan dan berlaku untuk semua pekerja.

“Jumlah iuran yang sangat kecil sebenarnya mengingat risiko besar yang mengancam para pekerja, hanya satu persen dan dibayarkan sekali per proyek. Dan uniknya perlindungan untuk jasa kontruksi itu BPJS Ketenagakerjaan tidak menghitung jumlah pekerjanya, berapapun tetap kita jamin secara keseluruhan,” jelasnya. Menurut Azis Sulaiman, hasil laporan dari rapat monitoring dan evaluasi kemarin, program kerja 2018 berjalan dengan baik. Hanya saja, untuk kedepannya pihaknya akan terus meningkatkan komunikasi dengan pihak DPU maupun instansi terkait lainnya guna memastikan agar seluruh proyek sudah terdaftar dan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. “Haraapan kami ini semua bisa terlaksana dengan baik dan seluruh pekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Karena jelas perlindungan yang akan mereka dapatkan. Agar setiap risiko sosial tidak lagi menjadi beban mereka karena seluruhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan,” pungkas Aziz. (dc/adv/sur)


BACA JUGA

Kamis, 17 September 2015 15:41

Upaya Ciptakan Ketahanan Pangan

<p><strong>MALINAU</strong> - Rembug tani guna mewujudkan program swasembada beras…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers