MANAGED BY:
SABTU
24 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 21 Desember 2018 12:00
Kementerian Akan Bentuk Tim Kecil

2019, Pembangunan Pusat Pemerintah KBM Dimulai

PEMBANGUNAN: Lahan KBM Tanjung Selor yang saat ini masih dalam proses pembebasan oleh Pemprov Kaltara. HUMAS PEMPROV UNTUK RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus bergerak cepat dalam upaya percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Gunung Seriang, Tanjung Selor.

Bahkan, 2019 mendatang Pemprov Kaltara sudah akan memulai pembangunan kantor pemerintahan. Salah satunya pembangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.

Gubernur Kaltara, H. Irianto Lambrie mengatakan, pembangunan ini merupakan salah satu upaya Pemprov Kaltara dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang diterbitkan di Jakarta pada 31 Oktober 2018.

Insya Allah dalam waktu dekat ini saya juga akan melakukan konsultasi dan komunikasi dengan 12 kementerian yang tercantum di dalam Inpres tersebut,” ungkap Irianto kepada Radar Kaltara, Kamis (20/12).

Selain itu, sambung Irianto, kementerian juga akan membentuk tim kecil percepatan KBM. Pria yang genap berusia 60 tahun pada Selasa (18/12) lalu itu pun optimistis dengan adanya dukungan serius dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat membantu percepatan KBM. Untuk alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara tahun 2019 tidak sempat mendapatkan anggaran. “Kemungkinan kita akan menggunakan APBD Perubahan atau dari anggaran yang bisa ditarik,” ujarnya.

Nantinya, KBM memiliki tiga konsep. Yaitu, konsep smart city (kota cerdas), green building (ramah lingkungan) dan green city (kota hijau) itu akan terintegrasi dengan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Desa Tana Kuning dan Mangkupadi, Tanjung Palas Timur dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Sementara untuk perizinan. Seperti yang tercantum dalam poin ketiga, Presiden menginstruksikan kepada  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan, dan proses perizinan terkait pembangunan KBM Tanjung Selor.

Tak hanya itu saja, Presiden juga menginstruksikan kepada Mendagri untuk melakukan percepatan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) terkait perizinan pembangunan KBM, baik yang dikeluarkan Pemprov Kaltara maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.

Dalam Inpres itu, Presiden juga menginstruksikan agar kementerian membantu dan mendorong percepatan penyelesaian masalah yang memang merupakan kewenangan pusat. Seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diinstruksikan untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian status hak pengelolaan (HPL) transmigrasi menjadi sertifikat hak milik. Kemudian mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hinterland (pedalaman) KBM.

Begitupun dari Kementerian Badan Pertanahan Negara (BPN), diminta untuk memberikan asistensi dan bimbingan teknis untuk penyelesaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KBM Tanjung Selor, serta mempercepat proses sertifikasi lahan.

Yang paling utama, sebut Irianto, diinstruksikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agar memberikan dukungan penganggaran untuk percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor yang bersumber dari belanja kementerian dan lembaga untuk transfer ke daerah, dan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selain kepada kementerian, juga ada instruksi kepada Gubernur Kaltara dan Bupati Bulungan. Sehingga selain dengan kementerian, koordinasi juga dilakukan bersama Pemkab Bulungan. Dan itu sudah dilakukan,” jelasnya.

Lahan Harus Clear

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mendorong percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9/2018.

Salah satunya melakukan pembebasan lahan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Raung, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) dengan target 800 hektare sudah clean and clear hingga 2019 mendatang.

Menyikapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marten Sablon mengingatkan, dalam melakukan pembebasan lahan pemerintah harus teliti melihat kondisi di lapangan, agar tidak terjadi persoalan di belakang hari.

“Jangan sampai nanti muncul gugatan dari masyarakat yang merasa memiliki lahan tersebut. Menurut saya ini yang perlu kita perhatikan, karena persoalan ini sudah sering kita temukan,” ujar Marten kepada Radar Kaltara di Tanjung Selor, Kamis (20/12).

Artinya, pemerintah harus menyelesaikan dulu administrasi kepemilikan lahan hingga sertifikat atas nama pemprov, baru melakukan aktivitas pembangunan di atasnya. Jangan sampai, saat sedang membangun, muncul gugatan atas lahan tersebut.

Saat itu terjadi, tentu secara otomatis akan menjadi penghambat dalam melakukan pembangunan KBM tersebut. Sebab, jika jadi sengketa, maka kuasa hukum penggugat boleh memberhentikan proses pembangunan melalui pengadilan.

“Jika proses pengadilan itu berlarut-larut hingga bertahun-tahun tidak selesai, meskipun bangunan sudah terealisasi 50 persen atau lebih, tetap tidak dapat dilanjutkan. Atau biasa dikatakan mangkrak,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Itulah sebabnya persoalan lahan itu harus benar-benar clear sebelum dilakukan aktivitas pembangunan. Bahkan, jika perlu kepemilikan lahan itu diumumkan pemerintah lewat media, baik media koran maupun media elektronik. “Jika tidak ada yang menggugat, baru dilakukan pembangunan. Dan seandainya di kemudian hari ada yang menggugat, kita tinggal tunjukkan pengumuman yang disiarkan melalui media itu. Kenapa tidak ada yang menggugat,” jelasnya.

Menurutnya, hal itu dapat dijadikan salah satu bukti pemerintah untuk mempertahankan kepemilikan lahan tersebut. Makanya dikatakan yang paling utama harus clean and clear sebelum dilakukan proses pembangunan KBM untuk persoalan lahan.

Selain itu, Marten juga berharap kepada masyarakat, khususnya yang memiliki lahan di areal KBM itu agar tidak terlalu mempersulit pemerintah. Bahkan, jika perlu tidak ada masyarakat yang menggugat demi percepatan pembangunan di Kaltara ini. “Kalau bisa hibahkan saja lahan itu ke pemerintah. Jangan dipermasalahkan. Toh ini juga untuk kepentingan bersama,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala DPUPR Perkim Kaltara, Suheriyatna mengatakan, pihaknya terus berusaha melakukan penyelesaian masalah lahan KBM tersebut. Jikapun ada tumpang tindih kepemilikan di masyarakat, menurutnya itu merupakan hal yang biasa terjadi dalam hal proses pembebasan lahan. Namun, tetap ada proses yang akan dilakukan untuk penyelesaiannya.

“Untuk menindaklanjutinya, ini harus dimediasi, kemudian difasilitasi dan diverifikasi ulang atau dicek lagi, apakah sudah benar pemilik lahannya. Jika sudah benar baru kita bebaskan. Tapi jika belum, maka akan kita tinggalkan dulu,” jelasnya.

Dalam hal ini, pemerintah akan membayar kepada pemilik lahan yang sah yang prosesnya akan diatur oleh tim yang melakukan verifikasi. Serta semua itu akan terpantau oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D). 

Dengan begitu diharapkan tidak ada yang dirugikan pada pembebasan lahan ini, karena semua prosesnya akan dilakukan secara transparansi. Pastinya, 2019 pemprov akan mengusulkan sejumlah pembangunan dengan mengutamakan yang prioritas dari perencanaan yang ada. (*/jai/iwk/eza/)

 


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*