MANAGED BY:
SELASA
12 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 21 Desember 2018 11:49
Empat Proyek Kemen-PUPR Dicek Kejati
DINTINJAU: Proyek Kemen-PUPR menjadi fokus peninjauan Kejati Kaltim. Salah satunya proyek peningkatan kualitas permukiman di Sungai Bolong, Nunukan. RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, EMPAT proyek yang dikerjakan oleh Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), menjadi fokus peninjauan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Asisten Intelkam Kejati Kaltim Josia Koni  mengatakan, pihaknya sudah melakukan peninjauan terhadap empat proyek yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut.

Diketahui empat proyek tersebut adalah proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan yang berada di Kelurahan Selumit Pantai, Tarakan dan diketahui kegiatan tersebut terbagi dalam dua lokasi yang berdekatan. Kedua, adalah proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di kawasan Sungai Bolong, Kelurahan Nunukan Utara, Nunukan.

Kemudian pembangunan rumah susun dan rumah susun khusus, berlokasi di Jalan Sengkawit, Bulungan. Satker penyediaan perumahan kantor, gedung hijau pusat informasi pengembangan pemukiman dan bangunan (PU2B) di Bulungan, dan pembangunan drainase di Tarakan dari Kemen-PUPR.

“Jadi semua proyek ini dalam pengawalan kami pembagunannya. Paling banyak memang proyek rumah susun,” jelasnya.

Diakui Josia, hampir semua dari proyek tersebut untuk saat ini pekerjaan sudah hampir selesai dan tinggal melengkapi beberapa kegiatan. Diketahui proyek tersebut saat ini sudah mengejar waktu yang tersisa dan semuanya harus selesai tahun ini.

Setiap pembangunan yang menggunakan APBN dan melalui kementerian, maka akan dalam pengawasan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejati. Sementara itu, ada juga beberapa proyek yang menggunakan APBN namun dalam pengawasan TP4 daerah yaitu dari Kejari Tarakan, namun harus dilaporkan juga ke Kejati.

“Di dalam TP4 ini sebenarnya kami tidak hanya mencari temuan saja. Namun bagaimanana dengan TP4 ini semua pembangunan bisa terkawal sehingga pembangunan yang dilakukan bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” bebernya.

Terhadap proyek tersebut, beber Josi, pengawasannya sudah dilakukan sejak masa perencanaan dan harus dipaparkan kepadaTP4. Namun tidak semua harus dalam pengawalan, ia mencontoh ada beberapa proyek namun tidak awasi, tetap saja berjalan. Sama seperti kegiatan di daerah, level provinsi seperti proyek pengadaan lahan Kota Bangun Mandiri (KBM) juga mendapatkan pengawalan dari Kejati melalui TP4.

Setelah kegiatan fisik selesai dilaksanakan, pengawasan masa pemeliharaan juga masih dilakukan. Masa pemeliharaan ini ada yang 3 bulan dan 6 bulan, tergantung proyek pengerjaannya. “Nanti kami cek, dipenuhi tidak isi kontraknya Jadi harus dipenuhi kewajiban dan hak kedua belah pihak itu,” tutupnya. (zar/lim)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*