MANAGED BY:
SELASA
20 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 20 Desember 2018 13:53
Hindari Penyimpangan, Proyek Dikawal TP4D

Belum Semua OPD Ikut Terlibat

DIKAWAL: Proyek pembangunan sheet pile (turap) yang ada di Sabanar Lama menjadi salah satu peroyek yang didampingi TP4D. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Keterlibatan pengelola anggaran oleh Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kabupaten Bulungan masih terbilang sangat minim. Pasalnya, dari puluhan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, hanya empat yang melibatkan TP4D dalam pendampingan pengerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Bulungan.

Kempatnya, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Bulungan serta pengawalan pembangunan gudang Badan Urusan Logistik (Bulog)  dan pembebasan lahan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Tanjung Selor. Adapun salah satu proyek yang dikawal TP4D di Bulungan yaitu pembangunan sheet pile (turap).

Ketua TP4D Bulungan, Denny Iswanto mengatakan, selain memberikan pendampingan proyek yang ada di Bulungan, TP4D juga memberikan pendampingan kepada sejumlah proyek pembangunan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung (KTT).

“Untuk di Bulungan ada 19 paket kegiatan yang kami kawal, kalau di KTT ada 10 paket kegiatan,” ungkap Denny kepada Radar Kaltara, Selasa (18/12).

Untuk nilai total anggaran yang dikawal di Bulungan Rp 289.258.864.000. Kemudian KTT sebesar Rp 98.726.026.000. Di KTT ini hanya ada dua OPD saja yang melibatkan TP4D yakni Disdikbud dan DPU-PR.

“Kalau di KTT, salah satu proyek yang kita kawal yaitu pembangunan rumah sakit dan perbaikan jalan,” ujarnya.

Denny menjelaskan, sebelum proyek dikawal TP4D, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan penelitian untuk memastikan proyek tersebut sudah dimulai atau belum.

“Jangan sampai poyek yang melibatkan tim itu sudah berjalan,” ucapnya.

Sebab, pihaknya berharap proyek yang dilibatkan ke tim yang dipimpinnya adalah proyek yang belum berjalan. Artinya sejak perencanaan TP4D sudah dilibatkan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

Sehingga jika terdapat suatu kejanggalan sudah dapat diketahui sejak awal, agar bisa lebih cepat diantisipasi dan permasalahannya tidak semakin membesar.

“Kami akan tegur, tapi jika tidak diindahkan, maka langsung lakukan penyidikan,” tegas Denny.

Sementara jika proyek yang melibatkan TP4D sudah berjalan, tim tidak akan mengetahui awalnya terjadi pelanggaran atau tidak.

“Karena itu sangat disarankan, dalam melibatkan TP4D harus sejak awal,” kata Denny.

Meski begitu, keterlibatan TP4D dalam pendampingan  sifatnya tidak memaksa. Tidak dilibatkan juga tidak menjadi masalah.

 “Kami hanya sebatas melakukan pengawasan saja, jangan sampai ada oknum melakukan kegiatan yang tidak sesuai regulasi,” jelas Denny.

Bahkan, sambung Denny, soal anggaran kegiatan, tim tak akan pernah ikut campur. Karena hal itu merupakan kewenangan yang punya proyek.

“Jadi kalau masalah kebijakan anggaran akan digunakan untuk proyek lain itu urusan yang punya proyek,” pungkasnya.

Denny menambahkan, untuk pendampingan dan pengawasan di tingkat provinsi itu sudah menjadi kewenangan Kejaksaan Tinggi (Kejati). Karena sesuai kedudukannya provinsi setara dengan Kejati.

“Di tingkat kabupaten baru kami (Kejari) yang memberikan pendampingan dan pengawasan,” pungkasnya.  (*/jai/zia)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*