MANAGED BY:
SABTU
23 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 07 Desember 2018 12:07
Belum Ada Persetujuan Bersama

Kemendagri Akan Fasilitasi TAPD dan Banggar

MASIH DIBAHAS: Ketua TAPD Pemprov Kaltara, Syaiful Herman (tengah) saat menjelaskan tahapan pembahasan APBD Kaltara 2019 di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (6/12). IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berlanjut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Itu disebabkan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara belum melakukan persetujuan bersama hingga batas akhir 30 November yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019.

Ketua TAPD Pemprov Kaltara, Syaiful Herman menjelaskan, agenda di Kemendagri itu merupakan fasilitasi pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kaltara tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Penjabaran APBD Kaltara tahun 2019.

“Kami sudah menerima telegram dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk menghadiri rapat fasilitasi antara TAPD dan Banggar yang diagendakan besok (hari ini, Red) pukul 10.00 WIB,” jelas Syaiful kepada Radar Kaltara di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (6/12).

Dijelaskannya, tahapan yang sudah dilalui pada proses penyusunan dan pembahasan APBD Kaltara tahun 2019 itu terdiri dari penetapan RKPD Kaltara tahun 2019, penyampaian KUA-PPAS tahun 2019 kepada DPRD, dan penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS TA 2019. (lihat grafis)

Untuk usulan dari DPRD, Syaiful mengaku pihaknya tetap menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan itu sudah diatur mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang kewenangan kabupaten/kota.

Namun, apapun itu, pihaknya tetap akan menunggu hasil dari fasilitasi Kemendagri hari ini. Harapannya, setelah difasilitasi, dapat dilanjutkan dengan pembahasan kembali untuk menentukan langkah apa yang dilakukan oleh TAPD dan Banggar. “Tentu kita akan menyesuaikan dengan apa yang disarankan oleh Kemendagri nantinya,” kata Syaiful.

Disinggung mengenai undangan DPRD terhadap TAPD beberapa hari lalu, Syaiful menegaskan bahwa pihaknya bukan tidak ingin hadir. Tapi saat itu pihaknya baru selesai konsultasi di Kemendagri dan masih di perjalanan menuju Tanjung Selor.

“Intinya pada fasilitasi itu nanti kami akan minta solusinya, apakah bisa dilanjutkan atau seperti apa. Kalau bisa, kita lanjutkan. Pastinya kita tetap jalankan sesuai prosedur,” tegasnya.

Sementara, Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon mengatakan hal yang sama bahwa hari ini akan menghadiri undangan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, untuk membahas APBD Kaltara tahun 2019. “Pertemuan itu diagendakan pukul 10.00 WIB,” ucap Marthen.

Politisi Partai Demokrat ini berharap hasil pertemuan dengan agenda membahas KUA-PPAS yang difasilitasi Kemendagri nantinya dapat menghasilkan kesepakatan antar Banggar dan TAPD. Sehingga, proses pembahasan APBD Kaltara dapat dilanjutkan hingga penetapan.

“Mudah-mudahan ada kesepahaman dan akan segera dilanjutkan pembahasan APBD 2019 sampai ke persetujuan bersama dan penetapannya,” harapnya.

Dijelaskan, salah satu faktor tidak terjadinya kesepakatan KUA-PPAS antara Banggar dan TAPD lantaran TAPD tidak dapat mengambil keputusan ketika usulan DPRD yang berasal dari masyarakat. “Kita memastikan usulan prioritas masyarakat Kaltara yang disalurkan ke DPRD,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, hasil reses yang dilakukan anggota DPRD di kabupaten/kota, masyarakat umumnya menginginkan infrastruktur jalan, pembangunan gedung sekolah, bantuan bibit tanaman. “DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses DPRD, pertemuan langsung dengan masyarakat dan masih ada usulan proiritas lainnya,” tegasnya. (akz/iwk/eza)

Belum Ada Persetujuan Bersama

 


BACA JUGA

Jumat, 22 November 2019 12:11

Distribusi Mesin Konverter Kit Diawasi Ketat

TANJUNG SELOR –Meski sebelumnya sudah dilakukan verifikasi dan pendataan terhadap…

Jumat, 22 November 2019 11:40

2020, Pembangunan Fisik PLBN Dimulai

TANJUNG SELOR – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai…

Jumat, 22 November 2019 11:34

Pembangunan Gedung LPMP Masih Terkendala Lahan

TANJUNG SELOR – Hingga kini, status lahan yang akan digunakan…

Jumat, 22 November 2019 11:31

Tiga Nelayan Indonesia Disandera Abu Sayyaf

TANJUNG SELOR – Kelompok bersenjata Abu Sayyaf kembali berulah. Kali…

Jumat, 22 November 2019 11:28

Polda Akan Bangun Gudang Senjata

TANJUNG SELOR - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) memperoleh…

Kamis, 21 November 2019 12:15

Mesin Koverter Kit Mulai Didistribusikan

TANJUNG SELOR – Jika sebelumnya, nelayan kecil yang menggunakan mesin…

Kamis, 21 November 2019 12:11

Polemik Suket, Bisa Terindikasi Maladministrasi

TANJUNG SELOR – Polemik tak berlakunya surat keterangan (suket) sebagai…

Kamis, 21 November 2019 12:07

Dua Pelamar CPNS Gugur

TANJUNG SELOR – Sejak dibukanya pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri…

Rabu, 20 November 2019 17:59

Listrik Padam 5 Jam Tanpa Pemberitahuan

TANJUNG SELOR – Warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Bulungan…

Rabu, 20 November 2019 17:57

Kasus Sabu 38 Kg Segera Disidangkan, Vonis Mati..??

TANJUNG SELOR – Masih ingat dengan kasus sabu seberat 38…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*