MANAGED BY:
SABTU
23 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 06 Desember 2018 13:14
Jangan Sampai Kena Sanksi

Upayakan Kesamaan Pembahasan KUA PPAS

Marthen Sablon, Ketua DPRD Kaltara. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provisni Kalimantan Utara (Kaltara) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara belum mendapatkan titik temu terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019 belum juga tuntas. Padahal TAPD telah menyerahkan draf KUA PPAS dan draf Raperda ke Banggar sejak Juni 2018.

Hal itu dibenarkan Ketua DPRD Kaltara, Marthen Sablon. Hanya saja, ia membantah bahwa draf KUA PPAS yang diserahkan TAPD tak dibahas. Dikarenakan, sejak draf diserahkan antara Banggar dan TAPD sudah beberapa kali bertemu.

“Saya pikir apa yang disampaikan TAPD tidak betul. Karena kita (Banggar dan TAPD) sudah beberapa kali pertemu sejak disampaikan. Hanya saja tidak menemukan kesepakatan,” ucap Ketua DPRD Kaltara, Marthen Sablon kepada Radar Kaltara, Rabu (5/12).

Dijelaskan, kesepakatan tidak terjadi lantaran TAPD tidak dapat memberikan keputusan ketika dilaksanakan rapat. Dan TAPD selalu mendorong keputusan ke Gubernur Kaltara. Alhasil, DPRD tidak dapat melanjutkan pembahasan jika harus menemui gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

“Dalam hal pembahasan KUA PPAS, DPRD harus memastikan usulan prioritas masyarakat Kaltara yang disalurkan ke DPRD. Dan ini kami salurkan pada rapat. Nah dengan kondisi ini TAPD tidak bisa mengambil keputusan,” tegasnya.

Dengan alotnya pembahasan membuat waktu semakin sempit, untuk itu DPRD mengusulan dana hibah diserahkan ke TAPD. Dan TAPD meminta waktu ke Banggar agar segera bertemu gubernur. Sedangkan, saat itu, gubernur tidak ada di tempat. Akhirnya, kesepakatan bertemu pada 28 November lalu pun dilakukan.

Namun, sisa waktu dua hari sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 38/2018 tentang penyusunan APBD 2019 menegaskan paling lambat hingga persetujuan hingga akhir November tidak dapat dilakukan.

“Jika ada di sini langsung kami temui untuk usulan prioritas ini. Sehingga harus menunggu. Dengan waktu sangat singkat kami tidak dapat mengambil kesepahaman untuk persetujuan,” ungkapnya.

Sehingga, unsur Pimpinan DPRD Kaltara memutuskan melakukan komunikasi dengan Kemendagri. Dikarenakan, persetujuan KUA  PPAS sesuai Permendagri tidak dapat dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan. Dari hasil konsultasi yang dilakukan, saran dari Dirjen Bina keuangan Daerah, Mendagri menyarakan agar DPRD kembali dan melanjutkan pembahasan.

Sebelumnya, Banggar sudah melakukan rapat internal pada Senin (3/12) lalu untuk melakukan penyusunan jadwal pembahasan Raperda APBD ini. Dari jadwal itu, TAPD diundang rapat oleh Banggar pada Selasa (4/12) pukul 10.00 Wita. Namun, dari TAPD tidak hadir karena ada yang sedang dinas luar (DL). Sementara dalam jadwal itu, pukul 14.00 Wita pada hari yang sama dijadwalkan kesepakatan bersama tentang KUA-PPAS tersebut. Hanya saja, karena ini masih tertunda dan belum ada kesepakatan bersama, maka tahapan berikutnya jadi tidak dapat dilaksanakan.

Tak hanya itu, Marten juga mengaku bahwa pihaknya ada menerima surat tembusan dari Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie sebagai tembusan dari Mendagri prihal belum dilakukannya persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif sesuai ketentuan Permendagri 38/2018 yang ditetapkan pada 30 November.

Pastinya, untuk pembahasan APBD ini, Kemendagri sudah menegaskan, meskipun sudah lewat waktu persetujuan bersama itu, selagi masih ada waktu sebelum batas akhir penetapan, tetap akan terus dibahas.  "Makanya kita berharap ini dapat cepat selesai. Kami akan bantu untuk evaluasi. Pastinya, mereka (TAPD) sudah memahami itu, cukup lihat sepintas-sepintas saja dalam melakukan evaluasi itu," ujarnya.

Ia menegaskan, yang paling penting pada proses pengesahan APBD 2019 tidak melewati batas hingga 31 Desember. Sebab, jangan sampai baik itu DPRD maupun Pemprov Kaltara menerima sanksi. “Saya rasa kita berusaha jangan sampai terbit Pergub. Kita terus berusaha mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan pembahasan. Jika sudah ada kesamaan pandangan kita bisa lanjut pembahasan. Dan jika tidak berangkat kemarin kita sudah tahapan hari ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris TAPD Ahmad Sapriannoor mengatakan, sejak Juli lalu, TAPD telah menyerahkan draf KUA-PPAS ke DPRD. Hanya saja tak kunjung dibahas, akhirnya TAPD menyerahkan Raperda pada November atas petunjuk ke Mendagri Tjahjo Kumolo.

“Karena kata Mendagri, kondisi tidak normal. Tidak normal itu tidak sesuai tanggal, tahapan sesuai Permendagri 38/2018. Kami ingin lebih cepat, kami berprasangka baik saja. Itu penyerahannya atas konsultasi dengan Mendagri. Karena dianggap tidak normal. Kalau normal kan tidak melewati batas 30 November persetujuannya. Sehingga kami kemudian berkonsultasi lagi ke Kemendagri,” sebuat Ahmad Sapriannoor.

Pria yang akrab disapa Sapriannoor ini mengaku jika DPRD beberapa kali mengundang TAPD Pemprov Kaltara. Setiap kali TAPD menghadiri undangan pembahasan bersama, ujung-ujungnya batal. Salah satu alasannya tidak cukup anggota Banggar yang hadir.

“Seingat saya beberapa kali itu, kami datang ke DPRD. Tidak ada orang, tidak jadi, kemudian dibatalkan. Padahal kami siap saja. Itu kami menghadiri undangan. Kami tidak ingin menelisik lebih jauh kenapa bisa batal. Kronologi pembahasan itu ada kami catat. Bagaimana TAPD mengikuti tahapannya, undangan kami kirim, tahapannya sudah kami beritahu, tanggal ini dibahas. Tanggal ini nota persetujuan, raperda dan lain-lain. Kami ikuti. Kemudian karena tak sesuai tahapan, dari konsultasi dengan Mendagri, dinilai terjadi kondisi tidak normal, sehingga harus difasilitasi Mendagri sendiri,” terang Sapriannoor.

Sapriannoor pun menyebut jika dalam pembahasan ini memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan antara Banggar dengan TAPD. Namun begitu, dua lembaga eksekutif dan legislatif tentu bekerja atas kepentingan masyarakat, di lima kabupaten/kota.

“Kami juga TAPD berhati-hati, apalagi soal hibah. Harus ada usulan. Siapa penerima, alamat, jelas, diverifikasi. Kita harus bijaksana. Kami enggak maulah asal masuk (anggaran), ini bukan pribadi. Ada konsekuensi hukum,” pungkasnya. (akz/iwk/udn)

 


BACA JUGA

Jumat, 22 November 2019 12:15

Kaltara ‘Disuntik’ Rp 10,82 Triliun

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto…

Jumat, 22 November 2019 12:11

Distribusi Mesin Konverter Kit Diawasi Ketat

TANJUNG SELOR –Meski sebelumnya sudah dilakukan verifikasi dan pendataan terhadap…

Jumat, 22 November 2019 11:40

2020, Pembangunan Fisik PLBN Dimulai

TANJUNG SELOR – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai…

Jumat, 22 November 2019 11:34

Pembangunan Gedung LPMP Masih Terkendala Lahan

TANJUNG SELOR – Hingga kini, status lahan yang akan digunakan…

Jumat, 22 November 2019 11:31

Tiga Nelayan Indonesia Disandera Abu Sayyaf

TANJUNG SELOR – Kelompok bersenjata Abu Sayyaf kembali berulah. Kali…

Jumat, 22 November 2019 11:28

Polda Akan Bangun Gudang Senjata

TANJUNG SELOR - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) memperoleh…

Kamis, 21 November 2019 12:15

Mesin Koverter Kit Mulai Didistribusikan

TANJUNG SELOR – Jika sebelumnya, nelayan kecil yang menggunakan mesin…

Kamis, 21 November 2019 12:11

Polemik Suket, Bisa Terindikasi Maladministrasi

TANJUNG SELOR – Polemik tak berlakunya surat keterangan (suket) sebagai…

Kamis, 21 November 2019 12:07

Dua Pelamar CPNS Gugur

TANJUNG SELOR – Sejak dibukanya pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri…

Rabu, 20 November 2019 17:59

Listrik Padam 5 Jam Tanpa Pemberitahuan

TANJUNG SELOR – Warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Bulungan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*