MANAGED BY:
SELASA
25 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 06 Desember 2018 13:00
Soalan Batas Harus Tuntas
H. Sanusi. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk memfasilitasi penyelesaian masalah batas wilayah antara Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Malinau. Namun, hingga kini masih ada satu titik yang belum kunjung disepakati.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marten Sablon mengatakan, seharusnya persoalan tersebut tidak berlarut-larut seperti ini. Setidaknya, Gubernur Provinsi Kaltara sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah harus segera melakukan sesuatu sebagai langkah penyelesaian.

"Kami berharap batas wilayah tersebut menjadi jelas. Pastinya kami dari dewan berharap dan mendorong agar Pemprov Kaltara segera memediasi untuk menyelesaikan sengketa ini dengan baik," kata politisi Partai Demokrat ini kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Selasa (4/12).

Menyikapi hal itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, H. Sanusi menargetkan, persoalan batas wilayah dua kabupaten yang hanya tersisa sekitar 6 kilometer tersebut sudah selesai akhir tahun ini. Jadi tahun 2019, sudah tidak ada batas wilayah di Kaltara yang bermasalah.

"Diusahakan secepatnya selesai. Ini tinggal kami sesuaikan dengan jadwal Pak Gubernur. Sekarang beliau masih banyak kesibukan. Pastinya, Pak Gubernur sudah ok untuk pemanggilan kedua bupati ini," ujar Sanusi kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Selasa (4/12).

Artinya, jika sudah ada waktu lowong gubernur, maka pemanggilan kedua kepala daerah itu akan segera diagendakan, agar persoalan batas wilayah itu dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut hingga ke tahun-tahun berikutnya. "Ini harapan dan target saya. Hanya saja tetap akan kita lihat dan sesuaikan dengan kondisi di lapangan nantinya seperti apa. Karena pasti ada proses yang harus dilewati untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada," jelasnya.

Mantan Penjabat (Pj) Bupati KTT ini mengatakan, sisa 6 kilometer yang hingga kini belum disepakati itu berada pada patok batas di titik koordinat (TK) 0,4 sampai TK 14. Lokasi itu merupakan lahan HTI, bukan pemukiman atau perkebunan masyarakat. Sementara belum terselesaikannya persoalan ini, karena pada pertemuan terakhir yang difasilitasi oleh Pemprov Kaltar beberapa waktu lalu, kedua daerah masing-masing masih mempertahankan pendapatnya sesuai dengan dasar yang dimiliki. Karena tidak ada titik kesepakatan itulah, makanya proses ini diserahkan ke gubernur untuk menindaklanjuti persoalan itu.

Pastinya, pada pertemuan kedua kepala daerah itu nantinya tetap akan mengikutsertakan tim tata batas yang selama ini telah membahas persoalan tersebut. "Jika setelah dipertemukan masih tetap tidak ada kesepakatan, jangan salahkan jika nanti gubernur yang memutuskan sesuai kewenangannya. Karena jika sudah ditetapkan gubernur, maka bupati wajib menaatinya. Jika tidak, tentu ada sanksinya," tegas Sanusi.

Sanusi mengaku persoalan ini sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan harapan paling lambat tahun ini persoalan batas di provinsi ke-34 ini sudah harus selesai semua atau sudah ada Permendagri yang dikeluarkan sebagai legalitas dari batas tersebut.

Sebelumnya, Wakil Bupati Malinau, Topan mengatakan, pihaknya tetap berupaya menyelesaikan dan mempertegas soal batas wilayah. Sebenarnya ini hanya batas wilayah administrasi. Jika masing-masing bisa saling memahami, menurutnya tidak ada masalah. “Pastinya sudah ada perkembangan. Tinggal satu titik yang belum disepakati, dan itu kemungkinan tindak lanjutnya diselesaikan ke Pak Gubernur dengan pimpinan daerah masing-masing,” katanya.

Disinggung masalah kepentingan menjelang pemilihan umum (pemilu), Topan menegaskan itu tidak ada. Sebab, wilayah yang belum disepakati tersebut bukan daerah pemukiman masyarakat, melainkan wilayah HTI. Sehingga masyarapat juga tidak dapat memanfaatkannya. “Artinya tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi tugas dari kita ialah memberikan rasa sejuk kepada masyarakat. Bagaimana caranya agar sejumlah desa terdekat bisa saling memahami dan bekerja sama,” imbuhnya.

Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan Sekkab Tana Tidung, Ibrahim Adam mengatakan, dalam hal penyelesaian masalah batas tersebut, pihaknya tetap berpatokan pada kesepakatan tahun 2002, yakni batas Bulungan dengan Malinau saat masih bergabung dengan Kaltim. “Nah, waktu pembentukan Kabupaten Tana Tidung, batas itu yang dipakai. Itu ditandatangani Marten Bila dengan Hendri Edom. Jadi kami tetap bertahan pada kesepakatan itu,” tegasnya. (iwk/fly/udn)

 


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers