MANAGED BY:
KAMIS
24 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 30 November 2018 14:16
Tidak Gunakan KU, Izin Operasional Bisa Dicabut

Pengguna Pelat Nomor Kendaraan Luar

PERLU KETEGASAN: Pemprov Kaltara ingatkan agar kendaraan luar daerah segera dimutasikan ke Kaltara. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR - Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) telah memberi kemudahan proses mutasi kendaraan, baik roda dua maupun empat ke Kaltara. Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 30 tahun 2018.

Pergub tersebut diberlakukan selama 6 bulan terhitung dari April dan berakhir Oktober lalu. Implikasi dari pemberlakuan pergub itu setidaknya tercatat 615 unit kendaraan pelat nomor luar Kaltara berhasil dimutasi dan saat ini telah menggunakan pelat KU (Kalimantan Utara).

Yaitu sebanyak 159 unit kendaraan roda dua atau motor dan 456 unit roda empat. Namun masih ditemukan kendaraan roda dua maupun empat yang menggunakan pelat nomor selain KU. Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kaltara, Imam, menilai itu hal yang wajar.

Ia memastikan itu disebabkan masa berlaku administrasi legalitas kendaraan jangka waktu lima tahun masih berjalan. Kendati demikian perubahan pelat itu dapat dilakukan ketika Pemprov Kaltara memberi kemudahan mutasi dari April dan berakhir Oktober lalu. “Walau masih berlaku, tapi nanti kan ada jatuh temponya. Mau tak mau proses perpanjangan,” jelas Imam kepada Radar Kaltara.

Momen tersebut kata Imam, akan dimanfaatkan untuk memberi penekanan agar pemilik memutasikan kendaraannya ke Kaltara. Langkah itu sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan cara mengintervensi perihal izin operasional kendaraan luar di Kaltara. “Izin operasional bisa saja dicabut atau bagaimana. Jadi masanya habis ya harus ke Kaltara karena operasinya di sini (Kaltara, Red) supaya pajaknya juga dibayar di sini,” tegas Imam.

Dikatakan dia, izin operasional kendaraan hanya berlaku sekira tiga bulan. Ketika perpanjangan agar ada komitmen memutasikan izin operasional dapat saja ditekan. Diakuinya waktu enam bulan pemberlakuan kedua pergub tersebut terasa masih kurang. Dampaknya masih banyak masyarakat yang tidak sempat memanfaatkannya. Kondisi itu diperparah minimnya sosialisasi sebelum pergub tersebut diberlakukan.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 23 Juni 2021 09:34

Kaltara Usul Tambahan APL 7,5 Persen

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini memiliki Area…

Rabu, 23 Juni 2021 09:33

Bulog di Kaltara Akan Gunakan Beras Petani Lokal

TANJUNG SELOR – Pemasaran hasil pertanian masih menjadi permasalahan di…

Rabu, 23 Juni 2021 09:33

Didukung, Deklarasi Destructive Fishing Dihadiri KKP

TANJUNG SELOR – Aksi penolakan alat penangkapan ikan yang merusak…

Rabu, 23 Juni 2021 09:32

Peningkatan Kemampuan Menembak Jadi Perhatian

KEMAMPUAN menembakpersonel anggota Polri di Polres Bulungan menjadi perhatian. Karena…

Rabu, 23 Juni 2021 09:30

Silpa APBD 2020 Turun 20,64 Persen

TANJUNG SELOR - Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2020 sebesar…

Rabu, 23 Juni 2021 09:29

Jalan Rusak di Bulungan Masih Menjadi ‘PR’

TANJUNG SELOR – Infrastruktur jalan yang rusak masih menjadi salah…

Rabu, 23 Juni 2021 08:58

Ibu Kota Pindah, Tanjung Palas Disiapkan, Usulkan Infrastruktur Dasar

TANJUNG SELOR – Percepatan pembangunankawasan khusus ibu kota Kaltara, Tanjung…

Rabu, 23 Juni 2021 08:35

LKPj Gubernur Disetujui dengan Catatan

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara…

Rabu, 23 Juni 2021 08:34

DPRD Sarankan Bentuk Pergub

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…

Selasa, 22 Juni 2021 20:34

Hari Jadi Bhayangkara Ke-75, Bakal Digelar Kapolda Kaltara Cup 2021

TANJUNG SELOR - Memperingati Hari Jadi Bhayangkara ke-75 kali ini,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers