MANAGED BY:
JUMAT
20 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 27 November 2018 12:50
Bila Alot, Fraksi di DPRD Akan Voting

Soal Rasionalisasi TPP ASN 2019

Salman Aradeng, Ketua DPRD Tarakan. RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Usulan rasionalisasi insentif ketua rukun tetangga (RT) dan guru honorer, akan direvisi Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakab. Namun, khusus rasionalisasi tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN) masih akan dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemkot hari ini.

Dalam pemaparan jawaban Pemkot terhadap tanggapan fraksi mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019, Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga mengatakan Pemkot memandang pandangan fraksi dalam rapat paripurna, Rabu (21/11) lalu, telah didasarkan pada penilaian komprehensif dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan.

Selain persoalan rasionalisasi insentif ketua RT dan guru honorer, Pemkot menyimpulkan bahwa berbagai masalah pokok yang disampaikan fraksi dapat dijelaskan bahwa, terdapat saran untuk memacu kinerja dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) Tarakan, pemerintah telah melakukan upaya antara lain penyesuaian nilai jual objek pajak, penerapan sanksi dan lain-lain.

“Terhadap usulan terkait penerapan pajak, sudah tercantum dalam target pajak daerah tahun 2019,” ujar Wali Kota Ir. Sofian Raga.

Terkait pengawasan terhadap pengalihan pajak bumi bangunan (PBB) yang dulunya dibayar melalui Kantor Pajak Pelayanan Pratama, pemerintah daerah telah melakukan fungsi pengawasan dengan berbagai langkah seperti melakukan penerapan sanksi, sedangkan penurunan pendapatan retribusi akan terus ditingkatkan melalui berbagai upaya. “Pemerintah di tahun 2019 ini, juga telah menetapkan target yang lebih realistis,” ujarnya.

Penetapan target dana perimbangan yang dilakukan Pemkot pada 2019, sudah sesuai dengan rencana pendapatan dan belanja negara, sebagaimana yang telah dirilis oleh Kementerian Keuangan RI yang di dalamnya terdapat penerimaan daerah kabupaten/kota se-Indonesia. Sedangkan untuk bantuan keuangan provinsi, Pemkot juga terus melakukan komunikasi yang lebih intens.

Menanggapi dari pertanyaan Fraksi Partai Demokrat mengenai capaian kinerja, keadaan dan kondisi ekonomi Kota Tarakan. Berdasarkan data Tarakan dalam angka 2018 yang baru saja diterbitkan BPS Tarakan, pengangguran mengalami penurunan setiap tahun, tercatat angka pengangguran 2013 sebesar 6,95 persen menjadi 5,59 persen di tahun 2017.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Tarakan sangat dipengaruhi oleh kondisi tingkat pembangunan, penurunan angka pengangguran secara signifikan juga menurunkan angka kemiskinan dari angka 7,9 persen di tahun 2013, menjadi 6,32 persen tahun 2017. Indeks pembangunan manusia (IPM), keberhasilan pembangunan manusia dapat digambarkan melalui IPM yang mencakup aspek pendidikan dengan indikator angka harapan lama sekolah, kesehatan dengan indikator angka harapan hidup dan ekonomi dengan indikator kualitas daya beli.

Angka capaian IPM Kota Tarakan mengalami peningkatan, dari 73,8 di tahun 2013, menjadi 75,27 di tahun 2017. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan seluruh komponen penyesuaian IPM yaitu indikator angka harapan lama sekolah (AHLS).

Capaian AHLS meningkat dari 13,28 pada 2013 menjadi 13,61 tahun di tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa lama sekolah yang dapat ditempuh penduduk Kota Tarakan berusia 7 tahun ke atas mencapai 14 tahun atau setara mengenyam pendidikan perguruan tinggi semester 4 atau 5.

Indikator capaian angka harapan hidup terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 73,41 tahun kemudian pada tahun 2017 sebesar 73,85 tahun. Meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat Tarakan semakin meningkat.

Indikator kualitas daya beli atau pengeluaran per kapita penduduk, kualitas daya beli menggambarkan pengeluaran riil per kapita masyarakat. Pengeluaran per kapita Kota Tarakan terus meningkat dari Rp 10,4 juta per tahun pada 2013, menjadi Rp 10,8 juta per tahun pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan standar pengeluaran penduduk Kota Tarakan yang semakin meningkat.

Sementara soal TPP, Sofian menjelaskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian pula penyesuaian alokasi belanja tidak langsung untuk tambahan perbaikan penghasilan yang diusulkan telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pada saat yang sama kebutuhan akan belanja langsung untuk kebutuhan pelayanan publik merupakan hal prioritas untuk mendapatkan perhatian bersama dalam pengalokasian penganggaran yang cukup.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng mengatakan Wali Kota setuju untuk meninjau kembali insentif ketua RT dan guru honorer. Namun mengacu pada TPP, Salman menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan setuju atau tidak setuju, namun hal tersebut terjadi karena kondisi keuangan daerah.

“Memang kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan, kalau kami iyakan lagi, sama saja melakukan pembiaran di depan mata kami. Sehingga setelah kami sahkan APBD, bisa dilihat struktur APBD itu,” tuturnya.

“Jika belum menemukan kesepakatan, maka DPRD akan melakukan voting per orang anggota DPRD, tinggal fraksi memanggil masing-masing anggotanya untuk wajib hadir. Kalau Fraksi Gerindra tetap tidak setuju, kami minta maaf karena kondisi riil APBD. Kami realistis untuk menjaga APBD, bukan cari nama,” sambungnya.

Menurut Salman, jika tidak di-rasionalisasi maka pihaknya tidak akan mengetahui kapan kondisi APBD sehat. Untuk itu, Salman meminta maaf kepada ASN sebab pihaknya tidak ada tendensi apa pun di balik rencana rasionalisasi itu. Hanya, kondisi keuanganlah yang membuat pihaknya membahas TPP ASN.

“Jadi mohon maaf kepada pegawai, ini bukan persoalan setuju atau tidak. Atau suka tidak suka, atau mau tidak mau. Memang kondisinya kami harus melakukan itu (rasionalisasi). Finalnya tunggu saja, semuanya bisa berubah. Tunggu saja,” bebernya. (*/shy/lim)

 


BACA JUGA

Jumat, 20 September 2019 09:33

BREAKING NEWS! Pipa Gas Bocor Keluar Api

TARAKAN - Warga sekitar RT 1 Kelurahan Gunung Lingkas dihebohkan,…

Jumat, 20 September 2019 09:29

45 Titik Panas Terpantau

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) beberapa hari belakangan berdampak pada…

Jumat, 20 September 2019 09:20

Langkah Andi Akbar Tergantung Mertua

TARAKAN – Kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dari Nunukan,…

Jumat, 20 September 2019 09:10

Gadai Sertifikat Tanah demi Pra PON

TARAKAN – Cabang olahraga panahan Kalimantan Utara (Kaltara) tertatih-tatih mengikutsertakan…

Jumat, 20 September 2019 08:58

Peserta per Kecamatan Dibatasi 260 Orang

TARAKAN – Babak penyisihan Lomba Domino Piala Irianto di Kecamatan…

Jumat, 20 September 2019 08:58

Harmoni Legislatif dan Eksekutif Kunci Sukses Kaltara

Nama                : Achmad…

Jumat, 20 September 2019 08:46
Aktif bermain tapi tidak disangka-sangka, di balik pakaian bocah yang bernama Juan, anak dari pasangan Try Wahyuni dan Petrus Seber ini terdapat luka sayatan bekas operasi beberapa bulan lalu.

Tiga Bulan Lagi Dioperasi, Berharap Bantuan Pemerintah

SUNGGUH teriris hati ini ketika melihat anak yang masih berusia…

Kamis, 19 September 2019 10:17

‘Telan’ Rp 100 M, Tengkayu I Baru Rampung Sisi Laut

TANJUNG SELOR – Pembangunan fasilitas transportasi laut di Kalimantan Utara…

Kamis, 19 September 2019 09:50

SABAR AJA...!! Di Sini Belum Ada Tanda-Tanda Hujan

TARAKAN - Kekeringan yang melanda Bumi Paguntaka akibat tidak diguyur…

Kamis, 19 September 2019 09:25

Undunsyah Optimistis Membangun Koalisi Parpol

TANA TIDUNG - Bupati Tana Tidung Dr. H. Undunsyah, M.Si,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*