MANAGED BY:
SABTU
23 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 08 November 2018 14:18
APBD 2019 Kota Tarakan Terancam Molor

Eksekutif Belum Serahkan KUA PPAS ke Legislatif

Ketua DPRD Kota Tarakan, Muddain. RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN- Meski telah didesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara lisan maupun via surat resmi, namun penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 hingga kini belum dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan terhadap DPRD. Jika terus terlambat, tak hanya APBD Perubahan 2018 yang akan gagal, namun APBD 2019 pun dikhawatirkan ditolak.

Ketua DPRD Kota Tarakan, Muddain mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 disebutkan bahwa tahapan pembahasan pertama ialah pemerintah wajib menyampaikan draf APBD 2019 ke DPRD paling lambat minggu pertama September, atau 60 hari sebelum akhir masa anggaran atau satu bulan sebelum dimulainya anggaran.

“Artinya pemerintah menyampaikan dua bulan sebelum persetujuan bersama, yakni di September. Karena pengambilan persetujuan bersama antara Pemkot dan DPRD berdasarkan Permendagri 38 tahun 2018, paling lambat 30 November 2018,” jelasnya.

Untuk itu, Muddain menegaskan bahwa Pemkot wajib menyampaikan KUA PPAS dua bulan sebelum 30 November 2018, yakni minggu pertama Agustus 2018. Namun hingga saat ini Pemkot belum menyampaikan KUA PPAS. “Kalau terjadi lagi keterlambatan itu salah siapa? Ya salah pemerintah karena lambat menyampaikannya,” tegasnya.

“Jadi, karena belum datang-datang, makanya hari ini (5/11) kami surati Pemkot untuk secepat mungkin memasukkan draf Raperda APBD 2019 dalam bentuk KUA PPAS. Sehingga kami bisa kerja cepat dan merekomendasikan kepada mitra komisi,” sambungnya.

Usai direkomendasikan kepada mitra komisi, hasil rekomendasi tersebut direkomendasikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Kemudian akan dibahas secara internal antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Melalui hal tersebut, Muddain menegaskan agar ketua TAPD dapat melakukan koordinasi untuk membahas APBD 2019. Namun hingga kini belum diterima DPRD. Muddain berharap agar melalui hasil komunikasi internalnya bersama ketua TAPD dapat terealisasi. Sebab ketua TAPD berjanji untuk menyampaikan KUA PPAS dalam minggu ini.

“Tapi secara administratif, lembaga DPRD Kota Tarakan akan menyurat ke Pemkot. Waktunya ini sisa 3 minggu, kapan mitra komisi mau membahasnya, kapan Banggar mau bahas? Belum lagi kalau mau konsultasi,” tuturnya.

Nah, jika terjadi keterlambatan pengambilan keputusan, maka Wali Kota dan anggota DPRD tidak dibayarkan tunjangan selama 6 bulan ke depan. Namun dalam Permendagri dijelaskan jika keterlambatan berada di pihak pemerintah, maka konsekuensinya berada di Wali Kota dan bukan di DPRD.

“Kalau ini tak disahkan, maka kembali di anggaran sebelumnya, yang dibayarkan hanya kegiatan-kegiatan rutin dan segala macam. Akan ada banyak masalah kalau ini tidak disahkan, sementara APBD P tidak disahkan, APBD murni lagi tidak disahkan,” pungkasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Radar Tarakan, Wali Kota Tarakan, Sofian Raga mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan KUA PPAS APBD 2019 secepatnya. Saat ditanyakan upaya Pemkot untuk menghindari terjadinya penolakan dari Gubernur kembali, Sofian mengatakan bahwa pihaknya akan mempercepat penyerahan KUA PPAS. “Pokoknya secepatnya. Kami akan percepat,” singkatnya.

TPP Tak Dibayar, Murni Kesalahan Pemerintah

Sementara itu, akibat tidak disetujuinya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 oleh Gubernur, ternyata juga berdampak pada perolehan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan diperoleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepada Radar Tarakan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Muddain mengatakan pada dasarnya, TPP diberikan di luar gaji PNS. Nah, setiap daerah melakukan pemberian TPP dengan jumlah yang berbeda tergantung kemampuan daerah dan bukan sebuah hal yang wajib diberikan.

“Bahkan, TPP itu diberikan berdasarkan kemampuan Wali Kota atau Bupati melalui persetujuan DPRD. Tapi pengaturan secara teknis itu ada di Wali Kota,” katanya.

Jika pada APBD 2018 TPP dianggarkan selama 12 bulan, maka TPP PNS akan dibayarkan selama 12 bulan. Namun, jika APBD 2018 mengalokasikan TPP selama 10 bulan, maka pembayaran TPP hanya dapat dibayarkan selama 10 bulan.

“Tidak mungkin dibayar bulan 11 atau 12, karena anggarannya tidak disiapkan. Kenapa bisa begitu? Tanyakan Pemkot-nya, yang salah itu bukan DPRD, tapi Pemkot karena berdasarkan Permendagri 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018 menyebutkan tentang APBD-P paling lambat dilakukan pengambilan persetujuan antara Pemkot dan DPRD pada tanggal 30 September 2018,” jelasnya.

Pengajuan APBD berdasarkan Permendagri 33 tahun 2017, disebutkan bahwa Pemkot harus menyampaikan KUA PPAS dua bulan sebelum masa penyerahan KUA PPAS berakhir. Nah, KUA PPAS disampaikan Pemkot pada Oktober 2018, sementara pengambilan keputusan yang diamanatkan Permendagri 33 tahun 2017, menyatakan paling lambat pengambilan keputusan pada 30 September 2018.

“Jadi kalau TPP tidak dibayarkan dari bulan 11 sampai 12, itu murni kesalahan Pemkot, bukan di DPRD. Ini yang perlu teman-teman PNS pahami,” tegasnya.

“Ini menjadi kesalahan pemerintah karena pemerintah tidak taat kepada aturan penyusunan APBD-P 2018, karena penyampaiannya baru dilakukan pada bulan Oktober,” sambungnya.

Muddain menjelaskan bahwa dalam hal ini Pemkot telah melanggar UU nomor 33 tahun 2017 karena dianggap telat menyampaikan APBD-P 2018 ke DPRD. Sehingga Gubernur memiliki kewenangan untuk menolak mengevaluasi APBD-P 2018.

“Dalam Permendagri disebutkan kalau persetujuan Pemkot dan DPRD lewat dari 30 September 2018, maka dianggap Pemerintah tidak melakukan perubahan APBD,” ucapnya.

(*/shy/eza)

 

 


BACA JUGA

Jumat, 22 November 2019 14:04

Siapkan Bimbingan Pranikah via Online

RENCANA diwajibkannya calon pengantin mengantongi sertifikat bimbingan pranikah, rupanya diwarnai…

Jumat, 22 November 2019 14:00

Masih Ada Utang di APBD 2020

TARAKAN – Dalam penyampaian nota penjelasan pemerintah tentang Raperda APBD…

Kamis, 21 November 2019 12:21

WADAWWW..!! Dua Kelurahan Masuk Kategori Kumuh Berat

TARAKAN – Dua kelurahan yang ada di Bumi Paguntaka yakni…

Kamis, 21 November 2019 12:18

63 Rambu Peringatan Bencana Segera Dipasang

TARAKAN - Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan akan…

Rabu, 20 November 2019 18:19

Benturan di Jalur Pelayaran Berulang, Alat Tangkap Nelayan Ditabrak Ponton Batubara

TARAKAN – Aktivitas di laut Kaltara memang cukup tinggi, nelayan…

Rabu, 20 November 2019 18:17

Prihatin Harga Pupuk Naik dan Hoaks

Lulus dengan menyandang status cumlaude tentunya menjadi impian dan keinginan…

Rabu, 20 November 2019 18:05

Lapor Apa Saja di ‘Tarakan 1 Click’

TARAKAN - Polres Tarakan terus meningkatkan pelayanan untuk keamanan masyarakat.…

Selasa, 19 November 2019 13:39

Investasi Rp 37,9 Triliun, Sinosteel Masih Survei

TARAKAN – Rencana investasi Sinosteel Corporation dengan membangun membangun pabrik…

Selasa, 19 November 2019 13:36

“Jalan Rusak, Apa Harus Demo?”

TARAKAN – Warga Jalan Aki Balak, khususnya di sekitar SDN…

Selasa, 19 November 2019 10:46

Uji Petik pada Angkutan Nataru

MENJELANG perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) Kantor Syahbandar dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*