MANAGED BY:
KAMIS
22 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 08 November 2018 13:42
Utang ke Pihak Ketiga Terancam Tak Terbayar

Solusi, DPRD Serahkan ke Pemkab KTT

PROKAL.CO, TANA TIDUNG – Ditolaknya APBD Perubahan 2018 oleh Pemprov Kaltara akan berpengaruh terhadap kegiatan Pemkab KTT yang sudah direncanakan melalui APBD Perubahan.

Di antaranya sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kaltara, penerimaan CPNS baru, termasuk hutang jangka pendek pemerintah terhadap pihak ketiga terancam tak bisa terbayar.

Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD KTT, Ibrahim Ali berharap ada langkah lain yang dapat diambil Pemkab KTT dalam menyikapi masalah APBD perubahan yang ditolak, yang tidak melangar regulasi.

“Karena kalau kita tidak ada solusi untuk APBD Perubahan ini, berdampak pada ekonomi, khususnya ekonomi masyarakat kecil akan terbengkalai,” jelas Ali kepada Radar Tarakan, Rabu (7/11).

Paling tidak, sambung Ali, ada kelonggaran agar anggaran program-program prioritas untuk kepentingan masyarakat tetap terealisasi.

"Kita bisa melihat mana yang urgen untuk kepentingan masyarakat, bisa kita prioritaskan,"katanya.

Sekarang, lanjut Ali, bola ada di tangan pemkab untuk mengambil langkah.

“Apakah menggunakan perbub dengan melakukan pergeseran anggaran, yang penting regulasi harus jelas,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, ditolaknya APBD Perubahan 2018 Pemkab KTT dikarenakan terlambat diajukan ke Pemprov Kaltara. Alasannya, proses pembahasan APBD Perubahan 2018 cukup alot.

"Pembahasan KUP (kebijakan umun perubahan APBD) kemarin terlalu lama. Sehingga melewati deadline. Akibat keterlambatan ini, APBD Perubahan kita tidak bisa dievaluasi. Sehingga tidak disetujui provinsi," ujar Ali.

Karena tidak disetujui, otomatis Pemkab KTT hanya bisa mengandalkan APBD murni sepanjang tahun ini.

Meski begitu, kata dia, untuk pembahasan APBD 2019 tidak terganggu tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Mulai 29 Oktober Banggar DPRD dan TAPD tetap fokus membahas anggaran murni 2019,” ungkap Ali.

Bahkan  nominal yang sudah disepakati akan segera diparipurnakan dalam agenda Penyampaian Raperada Nota Keuangan Anggaran 2019. Setelah itu berlanjut di bulan November dengan agenda Pandangan Fraksi Terhadap Raperda Nota pengantar Keuangan 2019. (*/rko/ana)

 

loading...

BACA JUGA

Jumat, 11 September 2015 15:28

Lebih Langsing dengan Berenang

<p>Berenang termasuk olahraga yang menyenangkan. Tetapi kebanyakan orang lebih menganggap olahraga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*