MANAGED BY:
KAMIS
17 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 07 November 2018 12:04
Pakar Hukum Sebut Pungli

Tambahan Biaya PTSL oleh Sejumlah Ketua RT

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Pungutan tambahan sebesar Rp 150 ribu oleh beberapa ketua rukun tetangga (RT) atas pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditanggapi beragam. Sesuai tiga surat keputusan Menteri Pertanahan disebutkan bahwa pengajuan pengukuran sertifikat tanah biaya maksimal hanya Rp 250 ribu per kaveling. Namun, dalam kenyataannya sejumlag rukun tetangga menerapkan pembiayaan hingga Rp 400 ribu per kaveling. Itu pun belum tentu sertifikat diterima pemohon.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Dr. Marthen B Salinding,  S.H,  M.H, mengatakan, jika tidak ada peraturan wali kota (perwali) atau aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pungutan di atas yang ditetapkan, maka bisa dikatakan terjadi pungutan liar (pungli). “Jika tidak ada dasar hukumnya untuk memungut tambahan biaya, tetap saja termasuk pungutan liar,” beber Marthen kepada Radar Tarakan, kemarin (6/11).

Setiap pungutan, kata dia, wajib memiliki dasar hukum yang mengatur, meskipun pungutan tambahan itu merupakan kesepakatan. Menurutnya, tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan liar.

Kecuali jika terdapat peraturan lain yang mengatur terkait pungutan tambahan, maka diperbolehkan. “Tidak bisa lakukan pungutan tanpa ada dasarnya, itu tentu masuk dalam indikasi pungutan liar,” ungkapnya.

Semua tentu harus mengikuti peraturan, apalagi ini dibuat pemerintah pusat dengan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Mengacu pada surat keputusan tiga menteri, di antaranya terkait pembiayaan RP 250 ribu yang dibebankan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya biaya operasional, biaya patok dan materai pastinya atas berbagai pertimbangannya. “Sehingga jika dikenakan Rp 250 ribu, tentu dibuat sesuai pertimbangan. Itu bukan serta merta ditetapkan harganya, pasti ada kajiannya. Jadi jangan sampai menambah beban kepada masyarakat lagi,” jelasnya.

Seperti dalam Perwali Tarakan 30/2017 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL tidak disebutkan baik lurah maupun ketua RT diperbolehkan memungut biaya tambahan lagi. Maka seharusnya, kata dia, tidak boleh ada pungutan. “Masyarakat yang dalam kepentingan terpaksa tetap membayar sebesar yang dimaksud ketua RT. Karena ingin cepat diurus tanahnya,” kata Marthen lagi.

Seperti pungutan untuk warga dari pungutan iuran sampah, karena ada perwali yang mengatur sesuai kesepakatan RT dan warga, maka diperbolehkan. Jika tidak ada pengaturan atau perwali yang mengaturnya, maka bisa menjadi pungutan liar.

“Itu sangat dilarang, dan tidak boleh dilakukan,” terangnya.

SEKRETARIS FKKRT: UANG ROKOK DAN MAKANAN

Pungutan tambahan ketua RT atas pengurusan PTSL di luar yang diatur Perwali 30/2017, dibantah Forum Kerukunan Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Tarakan sebagai pungli.

Sekretaris FKKRT Tarakan Ikhsan mengatakan, ketika ketua RT memberikan informasi kepada warga terkait PTSL, ketua RT menyampaikan kepada masyarakat bahwa biaya yang harus dikeluarkan masyarakat adalah Rp 250 ribu per kaveling dan sesuai dengan keputusan menteri. Hanya, biaya tersebut akan bertambah untuk keperluan makanan atau rokok pekerja lapangan sebanyak Rp 150 ribu. Menurutnya, biaya itu dikeluarkan peserta PTSL secara sukarela.

“Jadi disampaikanlah warga. Ada yang menerima, namun ada pula yang tidak mengindahkan, karena biaya tambahannya itu berdasarkan keikhlasan. Tapi tetap kami menyampaikan secara terus terang,” kata Ikhsan.

Untuk itu, Ikhsan menilai tidak ada unsur pungli dari ketua RT dalam pungutan tersebut. Sebab hal tersebut dilakukan secara ikhlas. Menurutnya lagi, biaya tambahan itu tanpa permintaan dari pekerja tim ukur tanah. Namun ketua RT merasa perlu berbagi terhadap dengan para pekerja atau petugas lapangan, sehingga hal ini pun dirundingkan beberapa ketua RT di Kota Tarakan.

“Ada juga ketua RT yang tidak menerapkan ini, tapi kami terapkan karena ini atas dasar keikhlasan, tim tidak meminta tapi kami merasa terbantu. Tidak ada paksaan kepada warga,” ujarnya.

Untuk diketahui, pekerja tim ukur tanah berasal dari pusat dan berjumlah 2 orang setiap kelurahan. Kesepakatan tambahan biaya tersebut tidak melibatkan pihak kelurahan, namun hanya kesepakatan beberapa ketua RT saja. “Tapi bukan atas nama FKKRT, karena hanya beberapa RT saja yang menerapkan,” jelasnya.

Hingga kini Ikhsan mengaku bahwa kawasan Kelurahan Karang Anyar Pantai yang menerapkan pungutan tambahan. “Kami tidak sempat mengumpulkan teman-teman ketua RT se-Kota Tarakan, akhirnya jalan masing-masing di kelurahan, jadi tidak ada kesepakatan atas nama forum (FKKRT),” ujarnya.

TIM SABER PUNGLI SEBUT BUKAN PUNGLI

Sementara itu, Ketua Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Tarakan Kompol Rizki Fara Sandy mengatakan, bahwa menurut informasi yang diterima pihaknya, yang dilakukan setiap ketua RT sama seperti iuran masyarakat. Untuk itu, jika dilakukan berdasarkan kesepakatan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pungutan biasa. “Pungutan liar itu, yang tanpa kesepakatan,” kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Tarakan ini.

Menurutnya, sebuah keputusan dapat dinyatakan sah apabila keputusan tersebut disetujui oleh 70 sampai 100 persen di lingkup warga. Untuk itu, Rizki mengaku bahwa pihak tim penindakan Saber Pungli sudah melakukan monitoring terhadap hal tersebut. Namun pihaknya belum menemukan pelapor, sehingga pihaknya masih bersifat memantau.

“Kalau ada indikasi pemaksaan, ya akan kami tindaklanjuti. Tapi belum ada pelapor, jadi kami belum bisa bergerak,” tegasnya.

Rizki menjelaskan bahwa sebuah kejadian dapat dinyatakan sebagai pungutan liar apabila sebuah pelayanan publik yang telah diberikan dana, kembali meminta sejumlah biaya kepada masyarakat tanpa adanya penjelasan yang jelas. Untuk itu, jika adanya kesepakatan, maka hal tersebut masuk dalam kategori pungutan.

“Termasuk sumbangan sukarela tidak boleh ditentukan besarannya, tapi pungutan boleh, tapi atas dasar kesepakatan. Kalau tidak ada, ya masuk pungli dong,” pungkasnya. (*/naa/*/shy/lim)


BACA JUGA

Rabu, 16 Oktober 2019 09:57

Lagi, Kaltara Mendapat Hadiah Dana Insentif

 JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali akan…

Rabu, 16 Oktober 2019 09:45

Asik Ngopi, 4 PNS Terjaring Satpol PP

 TARAKAN – Razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)…

Rabu, 16 Oktober 2019 09:41

Penyelundupan Daging Kerbau Meningkat

 TARAKAN – Berbatasan dengan Malaysia, potensi penyelundupan barang dari Malaysia…

Rabu, 16 Oktober 2019 09:22

Pastikan Kaltara Kondusif Jelang Pelantikan Presiden

 TARAKAN- Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20…

Selasa, 15 Oktober 2019 20:45

Lagi, Kaltara Mendapat Hadiah Dana Insentif

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali akan…

Selasa, 15 Oktober 2019 08:54

Perlu Ada Aturan Khusus Mengenai Hatchery

   TARAKAN – Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian dan Mutu…

Selasa, 15 Oktober 2019 08:42

Tertinggi Kedua, IPK Kaltara di Atas DKI Jakarta

 JAKARTA - Meski baru berusia 6 tahun, Provinsi Kalimantan Utara…

Selasa, 15 Oktober 2019 08:30

KUMAT..!! Gas Elpiji 3 Kilogram Langka Lagi

 TARAKAN - Kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram di Kota…

Selasa, 15 Oktober 2019 08:22

Antara Prestasi dan Nama Daerah

   MOES Santoso, sangat menyayangkan keberhasilan cucunya ini tidak membawa…

Senin, 14 Oktober 2019 21:39

Perlu Ada Aturan Khusus Mengenai Hatchery

TARAKAN – Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian dan Mutu (BKIPM)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*