MANAGED BY:
SENIN
19 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 07 November 2018 11:59
Raperda Ditolak, TPP di Tangan Wali Kota
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, RANCANGAN Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 yang ditolak Gubernur Kaltara dikarenakan lambatnya penetapan, akhirnya berdampak pada tunggakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Kepada Radar Tarakan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Muddain mengatakan bahwa pada dasarnya Tarakan memang memiliki tunggakan, seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

PBI JKN selanjutnya menjadi utang tahun tunggal yang dapat dibayar di tahun depan. Namun, mekanisme pembayaran TPP diberikan kebijakan satu tahun anggaran, yang artinya proses pembayaran TPP tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran.

“Bahasanya tidak wajib dilakukan dalam setiap tahun anggaran, tergantung kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pimpinan daerah,” ungkapnya.

Jika TPP dianggarkan selama 1 tahun anggaran, maka sisa anggaran di bulan berikutnya bukanlah sebuah kewajiban untuk dibayarkan di tahun berikutnya, karena bukan sebuah aturan yang wajib, berbeda dengan gaji honor dan lain-lain. “Kalau pemahaman saya TPP tidak wajib dibayar, tapi kalau memang itu menjadi kewajiban di 2019, maka kami tinjau aturannya. Karena aturan TPP yang saya pahami itu hanya bentuk tunjangan pemberian penghasilan yang diberikan kepada pegawai, jadi tidak wajib secara terus menerus,” jelasnya.

“Saya pikir kalau permasalahan TPP tanya langsung dengan Wali Kota,” sambungnya.

Nah, dengan tidak disetujuinya APBD-P 2018, maka akan ada kegiatan atau SILPA yang besar di tahun 2019 mendatang. Muddain menjelaskan, hal tersebut dapat menjadi SILPA dikarenakan DPRD dan Pemkot telah berkomitmen agar ketika masuknya APBD 2019, ada beberapa kegiatan yang tidak berdampak secara langsung dari sisi pelayanan publik untuk dirasionalisasi. Hasil rasionalisasi tersebut akan di-dropping untuk menyelesaikan utang di tahun 2016 dan 2017 lalu.

“Program kegiatan 2018 yang telah disetujui DPRD dan Pemkot sebesar Rp 50 miliar itu dilakukan rasionalisasi karena dilihat program itu tidak berdampak dari sisi pelayanan, sehingga dirasionalisasi untuk menyelesaikan utang tahun 2016 sampai 2017 supaya tidak menjadi beban APBD murni 2019,” ujarnya.

Namun, jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan di APBD-P, maka DPRD tetap bersepakat bersama pemerintah bahwa rasionalisasi Rp 50 miliar wajib untuk dilaksanakan dan dijadikan SILPA. Menurut Muddain, SILPA tersebut akan menjadi penerimaan dan pemasukan tahun 2019.

“Sehingga utang tahun 2016 dan 2017 dapat menjadi utang APBD 2019 untuk dibayar dengan menggunakan silva tahun 2018,” bebernya.

“Tapi ini hanya prediksi. Prediksi SILPA juga dibenarkan dalam aturan UU, bahwa dalam rangka perumusan APBD tahun yang akan datang, maka sebagai acuan pendapatan penerimaan itu salah satunya prediksi SILPA real yang akan diketahui setelah audit BPK berkenaan dengan pelaksanaan APBD 2018. SILPA real 2018 akan dimasukkan di APBD-P 2019,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Tarakan Saparuddin mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui jika APBD-P 2018 ditolak. Melalui hal tersebut, pria yang akrab disapa Udin ini menuturkan bahwa pada dasarnya permasalahan tersebut merupakan ranah kepala SKPD.

“Kalau sudah ada instruksi atau putusan-putusan yang harus ditindaki, ya akan kami tindaki. Nah, kalau untuk kegiatan ya bisa menyesuaikan,” katanya.

Udin mengungkapkan, sesuai informasi yang telah diterima, rencana APBD-P 2018 akan digunakan untuk fokus pada pembayaran utang, sedang untuk kegiatan baru sementara ini masih dilakukan cut off. “Kami rencana hanya melakukan pembayaran utang terhadap utang-utang yang sudah di-ploting mulai dari 2016, 2017 sampai 2018 murni,” ungkapnya.

Akan tetapi, Udin mengaku belum mengetahui jumlah utang secara pasti karena belum berkoordinasi langsung bersama TAPD. Hanya, bidang pengairan akan menyampaikan laporan bulanan secara rutin, baik kegiatan yang sudah maupun belum terlaksana.

Disinggung soal proyek penanggulangan banjir, Udin menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan pencocokan rencana kegiatan yang sudah dilakukan cut off. Namun pada dasarnya cut off terbagi menjadi dua bagian, yakni cut off yang dapat ditinggal namun tidak memberi dampak buruk bagi masyarakat. Melalui hal tersebut, Udin berharap dengan adanya penanggulangan banjir di Sebengkok dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat.

“Walaupun kami berharap kegiatan itu bisa 100 persen tuntas, namun hal-hal lain seperti ketersediaan anggaran yang tidak mendukung, kami harapkan bisa menuntaskan banjir di kawasan Sebengkok yang luas kawasan genangan banjirnya kurang lebih 17 hektare,” tuturnya.

 

TIM BANGGAR KEMBALIKAN KE PEMKAB

Sementara di Tana Tidung anggota Badan Anggaran (Banggar) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Tidung Ibrahim Ali, A.Md, mengungkapkan, membeberkan jika selama ini proses pembahasan APBD Perubahan 2018 cukup alot. “Pembahasan KUPA (Kebijakan Umum Perubahan APBD) kemarin terlalu lama. Sehingga keterlambatan melewati deadline yang semestinya. Akibat keterlambatan ini, APBD Perubahan kita tidak bisa dievaluasi. Sehingga tidak disetujui provinsi,” ujar Ibrahim Ali, Selasa (6/11).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung otomatis hanya bisa mengandalkan APBD sepanjang tahun 2018 ini.

Menurutnya, ada langkah lain yang dapat diambil Pemkab dalam menyikapi hal tersebut dengan tidak melanggar aturan dan regulasi yang ada. Apalagi, kata dia, anggaran yang dikelola pemerintah selama ini berdampak kepada ekonomi masyarakat. “Kegiatan yang sudah direncanakan di perubahan dan mengingat ke depannya Tana Tidung akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi, dan penerimaan PNS yang baru, termasuk juga utang jangka pendek pemerintah terhadap pihak ketiga yang memang harus dibayar semua itu pasti akan terbengkalai,” ujarnya.

“Kalau sudah mengetahui mana saja yang urgen untuk kepentingan masyarakat, bisa diprioritaskan,” katanya.

Ibrahim Ali memastikan selanjutnya Pemkab yang menentukan sikap dalam hal anggaran. “Dan kita mulai tanggal 29 Oktober Banggar DPRD dan TAPD fokus membahas anggaran 2019, anggaran 2019 sudah disepakati nominalnya, sudah diparipurnakan, dengan agenda penyampaian Raperda Nota Keuangan Anggaran 2019 dilanjutkan pada November dengan pandangan fraksi terhadap Raperda Nota Pengantar Keuangan 2019,” jelas Ibrahim Ali. (*/shy/*rko/lim)


BACA JUGA

Senin, 19 Agustus 2019 12:39

Bank Indonesia Inisiasi Transaksi via QR Code

ADA yang unik dalam festival kuliner di kegiatan pawai pembangunan…

Senin, 19 Agustus 2019 12:38

Janji Digelar sebagai Wisata Tahunan

TARAKAN – Akhirnya rindu masyarakat terobati dengan pawai pembangunan 2019…

Senin, 19 Agustus 2019 12:37

Terharu Pertama Kalinya Dapat Hadiah Jalan Sehat

TARAKAN – Jalan sehat BUMN Hadir untuk Negeri (BHUN) yang…

Senin, 19 Agustus 2019 12:36

Al Rhazali, Janji Penambahan Fasilitas Pendidikan

Meski sempat ditentang sang istri untuk maju menjadi calon anggota…

Senin, 19 Agustus 2019 11:49

Banyak Pengendara Jatuh, Berharap Jalan Diaspal

TARAKAN - Hingga saat ini warga RT 09 Jalan Gunung…

Senin, 19 Agustus 2019 11:15

Polisi Dalami Keterangan Rekan Korban

  TARAKAN - Nasib nahas dialami Arnol Kristian (15) siswa…

Senin, 19 Agustus 2019 11:09

Target 95 Persen Anak Tarakan di Imunisasi

TARAKAN - Target imunisasi sampai saat ini masih terkendala di…

Senin, 19 Agustus 2019 11:08

Dino Andrian, Nelayan dengan Suara Terbanyak

Bak durian runtuh, nasib Dino Andrian (33) yang pertama kali…

Senin, 19 Agustus 2019 10:37

SAYANG SEKALI..!! Aset Sejarah di Kota Ini Kurang Terawat

Situs-situs peninggalan bersejarah salah satu jendela dunia, untuk mengetahui kejadian…

Senin, 19 Agustus 2019 10:36

Soal Isu Politis, KPU Menepis

TARAKAN – Usulan penundaan pelantikan atas KH, salah satu anggota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*