MANAGED BY:
KAMIS
22 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 07 November 2018 11:57
Hanya Dua ASN yang Langgar UU Pemilu
PELANGGARAN PEMILU: Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa pada Bawaslu Nunukan Abdul Rahman menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 4 ASN di kantornya, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Selasa (6/11). SYAMSUL/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pemeriksaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nunukan terhadap 4 aparatur sipil negara (ASN) yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas rampung. Tindaklanjutnya diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan.

Laporan yang disampaikan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Sarana Prasarana BKPSDM Nunukan Hamseng, dengan Nomor: 04/LP/PP/Kab/24.05/X/2018 tersebut diproses Bawaslu Nunukan dengan waktu 14 hari. Dua dari 4 ASN yakni SP dan SH dinyatakan terbukti melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 7/2014 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 5/2014 tentang ASN, Pasal 2 huruf f tentang netralitas. Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 Ayat 13 huruf b. Sementara dua ASN lainnya, yakni LM dan AY tidak cukup bukti.

“Dua ASN yang melanggar ini terbukti meng-upload di media sosial (medsos) dengan memberikan bentuk dukungan terhadap salah satu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres),” kata Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Nunukan Abdul Rahman kepada media ini, kemarin (6/11).

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan baik terhadap pelapor, saksi dan terlapor di hari ke-14 ini, maka hasil rapat pleno yang dilakukan Bawaslu Nunukan menyerahkan kembali kepada BKPSDM Nunukan. Sebab, dari kajian yang dilakukan, terjadi  pelanggaran terhadap perundangan lain. Sehingga penindakan bukan kewenangan Bawaslu. Tapi, ada lembaga lain yang berkewenangan. “Makanya kami kembalikan ke BKPSDM untuk penindakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.

Lalu, lanjutnya, hasil rapat pleno ini juga dilaporkan ke Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara). “Jadi, dengan keluarnya hasil keputusan ini, kasus dugaan pelanggaran netralitas 4 ASN di lingkungan Pemkab Nunukan dianggap selesai, tak lagi menjadi persoalan yang  dibahas di Bawaslu Nunukan,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan BKPSDM Nunukan Hamseng mengatakan, setiap laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN tidak langsung dijatuhi sanksi. Tapi melalui diproses terlebih dahulu. Dugaan pelanggaran pemilu, pengaduan itu harus ditetapkan Bawaslu.

Nah, atas dasar laporan dan bukti-bukti yang ada, maka Bawaslu dapat menetapkan apakah masuk kategori pelanggaran netralitas ASN terhadap pemilu atau tidak. Ketika terbukti pelanggaran netralitas, maka keputusan tersebut menjadi dasar untuk dilaporkan ke Bupati. “Yang menentukan pelanggarannya itu di Bawaslu. Tapi, untuk pemberian sanksi tetap dilakukan kami,” ujar Hamseng kepada media ini.

Dijelaskan, hak pilih dan memilih itu hak politik dan dijamin undang-undang. Ketika seorang ASN menggunakan hak pilihnya secara konstitusional itu diperbolehkan. Tapi, hak itu terbatas hanya ketika memasuki ruang bilik suara. Namun jika belum waktunya memilih di bilik suara, baik pra maupun pada saat pelaksanaan atau setelah pelaksanaan ada penyampaian informasi yang dilakukan ASN tersebut memengaruhi dan menggiring persepsi seseorang, maka termasuk pelanggaran netralitas.

Hamseng juga mengungkap, jika laporan ke Bawaslu sebelumnya didahului dengan upaya preventif. Beberapa kali disampaikan mengenai adanya batasan ASN untuk terlibat dalam politik. “Termasuk ASN ini. Sudah pernah disampaikan dan dilarang. Karena, ada laporan warga yang masuk. Maka, sudah kewajiban kami menindaklanjuti laporan itu,” tegasnya.

Menurutnya, dengan adanya laporan dan tindaklanjut diharapkan pada ASN lainnya maka menjadi pembelajaran. “Jadi, yang masih suka posting-posting yang soal politik dan terkesan mendukung pasangan lain dan menjatuhkan pasangan lain maka siap-siap diproses. Makanya, diharapkan seluruh ASN tidak melanggar apa yang telah dilarang,” tuturnya. (oya/lim)


BACA JUGA

Kamis, 22 Agustus 2019 11:26

Pindah Golongan, Tarif Dianggap Memberatkan

NUNUKAN – Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nunukan, masih…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:23

Penderita HIV menurun

NUNUKAN – Periode Januari-Agustus 2019, jumlah penderita Human Immunodeficiency Virus…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:21

Lima Fraksi Telah Terbentuk

NUNUKAN – Setelah dilakukan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…

Rabu, 21 Agustus 2019 10:30

Aji Kuning Kini Jadi Langganan Banjir

NUNUKAN – Sejumlah desa yang ada di Sebatik menjadi langganan…

Rabu, 21 Agustus 2019 10:26

PLBN Krayan Dibangun Akhir Tahun

LONG BAWAN - Pos lintas batas negara (PLBN) yang berada…

Rabu, 21 Agustus 2019 10:09

Daya Berkurang Hingga 2,5 MW, Listrik Bakal Mati-Mati Lagi

NUNUKAN – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Nunukan, kembali…

Rabu, 21 Agustus 2019 10:06

Tak Hadiri Apel Pagi, Kinerja Honorer Dipertanyakan

NUNUKAN - Banyaknya tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Kabupaten (Setkab)…

Rabu, 21 Agustus 2019 10:05

Hakim Tunda Sidang Selama Dua Pekan

NUNUKAN – Sidang perdana preperadilan kasus dugaan kayu ilegal akhirnya…

Rabu, 21 Agustus 2019 10:04

Tabrakan dengan Pelajar, Honorer Tewas di Tempat

NUNUKAN – Seorang honorer di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di…

Selasa, 20 Agustus 2019 09:27

Sejumlah Sekolah Terima Surat Palsu

NUNUKAN – Sejumlah sekolah negeri dan swasta di Nunukan menerima…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*