MANAGED BY:
SABTU
07 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 06 November 2018 14:07
Desak Draf KUA-PPAS Diserahkan
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, BERKACA pada keterlambatan pembahasan APBD-P 2018, yang akhirnya tak dievaluasi Gubernur Kaltara, DPRD Tarakan mendesak Pemkot agar segera menyerahkan KUA-PPAS APDB 2019.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Muddain mengatakan, Senin (5/11) DPRD telah mengirimkan surat kepada Pemkot Tarakan, mengingat penetapan harus dilakukan sebelum 30 November ini. “Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, APBD 2019 itu paling lambat Pemkot dan DPRD mengambil persetujuan akhir bulan ini,” tegasnya.

Jika pembahasan terlambat, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima Pemkot. Jika keterlambatan tersebut berasal dari DPRD, maka konsekuensinya, tunjangan dan gaji tidak akan diberikan kepada anggota DPRD selama 6 bulan ke depan. “Sebenarnya kalau kami tidak surati, pemerintah sudah lambat menyampaikan KUA-PPAS, itu berdasarkan Permendagri,” tegasnya.

Muddain menjelaskan, dasar hukum penyusunan APBD 2019 adalah Pemendagri 38 Tahun 2018. Dalam dasar tersebut disebutkan bahwa pemerintah menyampaikan draf paling lambat minggu pertama bulan September 2018 atau 60 hari sebelum pengambilan keputusan bersama antara Pemkot dan DPRD.

Selain itu, pengambilan keputusan bersama antara Pemkot dan DPRD paling lambat tanggal 30 November 2018. Namun hingga kini Pemkot belum menyampaikan draf APBD 2019 kepada DPRD. “Jadi, karena belum datang-datang, makanya hari ini (kemarin) kami surati Pemkot untuk secepat mungkin memasukkan draf Raperda APBD 2019 dalam bentuk KUA-PPAS. Sehingga kami bisa kerja cepat dan merekomendasikan kepada mitra komisi,” ungkapnya.

Usai direkomendasikan kepada mitra komisi, hasil rekomendasi disampaikan ke Badan Anggaran yang kemudian akan dibahas secara internal bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Melalui hal tersebut, Muddain menegaskan agar ketua TAPD dapat berkoordinasi. Namun hingga kini belum diterima oleh DPRD. Muddain berharap agar melalui hasil komunikasi internalnya bersama ketua TAPD dapat terealisasi. “Tapi secara adminsitrastif, lembaga DPRD Tarakan akan menyurat ke Pemkot. Waktunya ini sisa 3 minggu, kapan mitra komisi mau membahasnya, kapan Banggar mau bahas? Belum lagi kalau mau konsultasi,” tuturnya.

“Konsultasinya dibatasi. Gubernur punya hak untuk menolak APBD tingkat kota, karena di UU disebutkan bahwa evaluasi diberi batas waktu selama 3 hari setelah persetujuan bersama antara pemerintah dan DPRD, sehingga kami berharap agar Pemkot dapat secepatnya memasukkan draf APBD 2019 ke DPRD untuk dibahas secepatnya agar APBD tidak mengalami keterlambatan,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan KUA-PPAS APBD 2019 secepatnya. “Pokoknya secepatnya. Kami akan percepat,” singkatnya. (*/shy/lim)


BACA JUGA

Kamis, 05 Desember 2019 13:04

Pembelian Premium Akan Ditakar

TARAKAN - Meluapnya antrean di SPBU Mulawarman dan SPBU Kusuma…

Kamis, 05 Desember 2019 12:52

Evaluasi Kinerja saat Pemilu 2019

TARAKAN - Pelaksanaan pemilu 2019 di Kaltara telah berhasil di…

Rabu, 04 Desember 2019 12:13

Kapolda: Mungkin Milik Anggota Tertinggal

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono…

Rabu, 04 Desember 2019 12:09

Abai, Rumah Makan Bisa Disita BPPRD

TARAKAN - Penarikan pajak sebesar 10 persen, ternyata masih saja…

Rabu, 04 Desember 2019 12:07

7 Kali Sidang Isbat, 2.416 Pasangan

KONSULAT RI Tawau untuk ketujuh kalinya bekerja sama dengan Pengadilan…

Selasa, 03 Desember 2019 10:20

Keamanan Kendaraan Parkir Dipertanyakan

TARAKAN - Januari 2020 mendatang, e-Parking rencananya akan diterapkan di…

Selasa, 03 Desember 2019 10:16

IDI Usulkan Kenaikan Gaji bagi Spesialis

TARAKAN – Minimnya peminat pada formasi dokter spesialis calon pegawai…

Senin, 02 Desember 2019 14:44

Pemkot Buka Peluang Investasi Pembibitan

TARAKAN - Permintaan ekspor akan udang dan kepiting yang tinggi…

Sabtu, 30 November 2019 10:28

DPRD Beri Catatan, BPJS: Butuh Sosialisasi Lebih

TARAKAN - Terkait banyaknya keluhan masyarakat terhadap penggunaan layanan jaminan…

Jumat, 29 November 2019 14:45

Bentol Tak Di-tera karena Tak Diakui

TARAKAN - Guna mencegah kecurangan pada pelayanan stasiun pengisian bahan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.