MANAGED BY:
SABTU
24 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 06 November 2018 14:04
Raperda APBD-P Ditolak, Gubernur: Kuasai Aturan!
BELUM SELESAI: Proyek penanggulangan banjir di Sebengkok, Tarakan Tengah didanai APBD 2018. JOHANNY RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie akhirnya mengonfirmasi penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018 yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung. Keduanya ditolak karena keterlambatan penyampaian.

Irianto menegaskan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33/2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 jelas mengenai tahapan penyusunan. Gubernur juga telah melayangkan surat terkait landasan hukum penolakan itu.

“Memang sudah seperti itu jalurnya. Jadi ketentuannya, APBD-P yang terlambat disampaikan itu tidak dapat disahkan. Itu penegasan dari Permendagri,” ujar Irianto kepada Radar Tarakan saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (5/11) siang.

Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini menjelaskan, dalam Permendagri itu menginginkan penetapan APBD-P dapat dilakukan lebih awal. Tak seperti pada peraturan sebelumnya, bahkan penetapan APBD tahun berikutnya dapat dilakukan pada akhir Desember. “Sekarang sudah berubah, akhir November sudah harus ditetapkan (APBD). Artinya, jika sudah lewat dari November, maka sudah tidak dapat lagi dievaluasi di Kemendagri,” ujarnya.

Disinggung mengenai upaya diskresi untuk penetapan APBD-P, ia menegaskan tidak bisa dilakukan. Dalam hal penyusunan APBD dan APBD-P, setiap daerah harus proaktif melakukan komunikasi ke Kemendagri. “Makanya kita harus kerja baik dan lebih ekstra lagi. Setiap waktu kita harus awasi pekerjaan staf, baik secara langsung maupun melalui kepala OPD (organisasi perangkat daerah) masing-masing,” tegasnya.

Jika dijalankan, pasti akan menjadi temuan saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Persoalan itu bisa berpotensi pelanggaran pidana. “Ini sama dengan halnya jika APBD yang belum dievaluasi atau belum disahkan oleh Kemendagri, lalu ditetapkan atau kita jalankan. Saat diperiksa, mulai dari kepala daerah sampai DPRD-nya bisa kena,” katanya.

Intinya, sudah tidak ada solusi untuk persoalan itu, hanya tinggal aturan yang dapat dijalankan. Menurutnya, setiap kepala daerah dan DPRD pasti sudah membaca aturan dan sosialisasi mengenai penyusunan APBD tersebut.

UTANG DAN TUNGGAKAN DI APBD 2019

Pada akhirnya Pemkot Tarakan harus melimpahkan ke APBD 2019 mendatang. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Muddain mengatakan, bahwa dasar penyusunan APBD-P 2018 telah diatur dalam Permendagri. (lihat grafis)

Muddain melanjutkan pada triwulan pertama Agustus 2018, Pemkot sudah mengajukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P 2018 ke DPRD. Usai menerima hal tersebut, DPRD memanggil mitra kerjanya untuk melakukan kerja mitra komisi berdasarkan kebijakan anggaran 2018 yang masuk ke DPRD.

Selanjutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan sinkronisasi jadwal pembahasan mekanisme Perubahan APBD.

Nah, penetapan APBD-P paling lambat tanggal 30 September 2018. Apabila penetapan APBDP 2018 melewati waktu tersebut, maka Pemkot dianggap tidak memiliki APBD-P. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi APBD yang disahkan Pemkot ditolak Gubernur Kaltara.

“Penetapan itu tanggal 29 Oktober 2018, evaluasinya tanggal 30 Oktober 2018. Kan sebulan, nah kita (Kota Tarakan) sudah terlambat sebulan, karena Permendagri 33 Tahun 2017 juga menyebutkan begitu,” jelasnya.

“Persetujuan bersama DPRD dan Pemkot paling lambat 3 hari setelah persetujuan bersama dievaluasi Gubernur. Nah, kita nih tidak lambat dari 3 hari, berdasarkan Permendagri-nya sudah betul, tapi pengesahan antara Pemkot dan DPRD terlambat sebulan,” sambungnya.

Pada prinsipnya, APBD-P 2018 digunakan untuk menyesuaikan kegiatan yang terjadi akibat kesalahan penempatan nomenklatur, selain itu APBD-P memuat hasil audit BPK berkenaan dengan SILPA di tahun 2017. “Jadi berapa SILPA tahun 2017, itu dibelanjakan di APBD-P 2018,” ucapnya.

Pada 2018 dilakukan rasionalisasi kegiatan di APBD-P dan dialihkan dalam bentuk belanja penyelesaian kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Namun karena APBD-P 2018 tidak diterima untuk dievaluasi, maka DPRD menganggap sisa lebih anggaran di 2017 akan dibelanjakan kembali di 2019.

“Sehingga seluruh kegiatan yang tidak dapat dilakukan rasionalisasi di 2018, akan di-droping di tahun 2019. Tetap ada kegiatan, tapi kegiatan yang sudah disetujui 2017 kemarin sehingga tidak ada kegiatan baru di 2018 ini,” tuturnya.

Meski begitu, Muddain mengaku jumlah beban APBD 2019 masih tetap sama seperti sebelumnya, hanya pendapatan penerimaan salah satunya adalah sisa anggaran yang tidak dibelanjakan menjadi bagian dari pendapatan di tahun berikutnya.

“Anggaplah kita punya uang Rp 1 triliun di 2018. Yang mampu dibelanjakan itu hanya Rp 800 miliar, berarti ada Rp 200 miliar sisa lebih anggaran 2018 yang menjadi bagian dari pendapatan untuk tahun 2019,” jelasnya.

Disinggung soal tunggakan yang belum terbayar di tahun 2018, dikatakan Muddain bahwa prinsip APBD-P 2018 direncanakan memuat tunggakan tersebut, sehingga dilakukan rasionalisasi karena dianggap tidak berdampak secara luas dari sisi pelayanan publik. Artinya, berdasarkan pembahasan APBD-P 2018, terdapat Rp 50 miliar kegiatan yang disahkan di dalam APBD 2018. Demikian juga dengan penyelesaian kegiatan yang tertunda di tahun 2016 dan 2017.

Prediksi pendapatan real Kota Tarakan tidak lebih dari Rp 815 miliar per tahun. Nah, SILPA merupakan bagian dari pendapatan tahun berikutnya, sehingga APDB 2019 diprediksi mencapai angka Rp 1 triliun lebih.

“Audit BPK menjadi landasan Pemkot dan DPRD untuk melakukan perubahan tahun 2019. Hasil audit BPK realnya berapa? Kalau prediksi pemerintah hanya Rp 100 miliar, ternyata hasil audit BPK realnya cuma Rp 50 miliar, itu yang akan kami sesuaikan kembali ke tahun 2019,” tutupnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait keterlambatan pengajuan KUA-PPAS APBD-P 2018, Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga enggan menanggapi lebih jauh. “Nantilah ya,” singkatnya.

PEMKAB MENYADARI KETERLAMBATAN

Sementara Pemkab Tana Tidung tak ingin menyoal lebih jauh mengenai penolakan Raperda APBD-P 2018 oleh Gubernur. Wakil Bupati (Wabup) Tana Tidung Markus mengaku jika pihaknya tengah fokus pada konsultasi dengan BPK dan BPKP.

“Lebih baik konsentrasi kepada APBD murni karena sudah masuk bulan November sekarang,” ungkap Markus, Kamis (1/11).

Pihak Pemkab menyadari bahwa adanya keterlambatan melaporkan evaluasi perbaikan ke Pemprov Kaltara karena kesalahan legislatif dan eksekutif.  

Markus mengungkapkan, ada pelajaran penting di balik keterlambatan ini, agar tak terulang di masa-masa yang akan datang. “Setiap tahun berubah, kan jelas 30 September sudah harus masuk semua berkasnya. Nah ini tidak dicermati dikira sama saja dengan tahun lalu sehingga masalah inilah yang menyebabkan keterlambatan tersebut," ujarnya.

Dalam surat Pemprov Kaltara, memuat Pasal 317 Ayat 2 dan 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017. Pemprov menyatakan jika Raperda tidak dapat dievaluasi Gubernur, karena telah melewati batas waktu yang ditentukan. (iwk/*/shy/lim)


BACA JUGA

Jumat, 23 Agustus 2019 09:50

Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan Peserta Terbaik

TARAKAN – Hampir satu minggu berlalunya pawai pembangunan 2019, yang…

Jumat, 23 Agustus 2019 09:47

Heart of Borneo Dorong Ekowisata Terwujud

TARAKAN - Program Heart of Borneo (HOB) merupakan kerja sama…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:53

5.495 Peserta PBI Terancam Dinonaktifkan

TARAKAN - Sebanyak 5.495 penerima bantuan iuran (PBI) Kota Tarakan…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:51

Anthon Joy Ditunjuk sebagai Direktur Radar Tarakan

TARAKAN – Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:49

Pasar di Tarakan Masih Jorok

TARAKAN - Untuk ketiga kalinya di tahun 2019 ini Balai…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:47

PLN Akan Dapat Pasokan Daya 36 MW

TARAKAN – Sebagai upaya memberikan keandalan listrik di Bumi Paguntaka,…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:46

JANGAN MAIN-MAIN..!! Dua OPD Ini Rentan Tindak Pidana Korupsi

TARAKAN - Dua organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai rentan akan…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:45

Abdul Kadir, Sempat Vakum dari Politik karena Sakit

Kehilangan seorang kakak, yang merupakan penyemangat Abdul Kadir, S.T dalam…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:18

Dapati Kendaraan Tidak Layak Jalan

TARAKAN - Puluhan kendaraan roda dua dan roda empat berhasil…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:16

Lestarikan Tari Jepin di Kalangan Pelajar

TARAKAN – Gerak gemulai para pelajar terlihat saat menarikan tarian…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*