MANAGED BY:
KAMIS
22 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 05 November 2018 15:08
APBD-P Ditolak, PBI Terancam Tak Dibayar
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)  2018, kabarnya belum disetujui Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie. Jika benar demikian, tunggakan iuran penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terancam berlanjut.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Adnan Hasan Galoeng mengatakan bahwa dirinya akan berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Menurut informasi yang ia terima, Gubernur tidak menyetujui APBD-P 2018 dikarenakan keterlambatan pengajuan.

“Jadi kita (Tarakan) sama kayak KTT yang harus mengalami penolakan,” terang Adnan yang ditemui, kemarin (4/11).

Untuk itu, jika APBD-P 2018 benar ditolak Gubernur maka mau tidak mau Pemkot dan DPRD tidak akan membayar PBI JKN. “Itulah salah satu risikonya (terlambat). Bagaimana mau bayar PBI? Karena tidak ada payungnya. Inilah yang akan kami diskusikan besok (hari ini) bersama Pemkot Tarakan,” ujarnya.

Adnan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bahwa pihaknya menunggu APBD-P Kaltara disahkan. Begitu pula APBD-P Kaltara tak dapat disahkan jika belum ada edaran mengenai pengesahan APBN.

“Masa bantuan yang kami terima harus dikarang-karang? Jadi runtutannya itu APBN, kemudian APBD provinsi kemudian APBD kota. Kami menunggu setelah provinsi baru kami, karena ada bantuan dari daerah yang merupakan bagian dari pendapatan,” jelasnya.

Usai pengesahan APBD-P Kaltara, kemudian Gubernur mengeluarkan edaran. Selanjutnya pemerintah menyiapkan KUA-PPAS yang persiapannya hingga setengah bulan dan kemudian dikirim ke DPRD. Usai memegang KUA-PPAS, masing-masing komisi memanggil mitra kerjanya. “Itulah mekanisme melakukan pemindahan (pos anggaran) itu diakomodir di APBD Perubahan 2018,” urainya.

DPRD Tarakan juga masih menunggu draf KUA-PPAS APBD 2019 dari Pemkot Tarakan. “Kami dari DPRD tidak berniat untuk memperlambat pembahasan APBD 2019, begitu ada kami pasti langsung bertindak cepat, karena akan lebih baik,” katanya.

Adnan menjelaskan, jika pembahasan APBD 2019 melebihi target yang ditentukan, yakni 30 November 2018, maka terancam tidak diterima. “Kalau 2019 tidak terbahas karena telat, ya kami mengacu pada APBD 2018,” ucapnya.

 

TAK CAPAI TARGET, PAD DITURUNKAN

Perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang jauh dari target Rp 134 miliar, akhirnya direvisi pada APBD-P 2018. Lantaran PAD yang bisa terserap oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan hanya mencapai 27 persen.

Kepada Radar Tarakan, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Adnan Hasan Galoeng mengatakan, bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 lalu, pihaknya memprediksi jumlah PAD yang mampu mencapai Rp 134 miliar, hal tersebut dinaikkan dari target pemerintah.

“Misalnya kami kan menerima lembaran KUA-PPAS. Nah kami bilang ini kok terlalu kecil, naikkan dong. Nah pertimbangan kami ada beberapa hal. Setiap objek-objek pajak yang dimaksimalkan kami tarik, pajak bumi dan bangunan (PBB) kami naikkan 100 persen,” ujarnya.

Sebelumnya, penanganan PBB dipegang oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan. Nah, karena adanya pelimpahan aturan bahwa hal terebut menjadi kewenangan Pemkot sehingga akhirnya penanganan PBB dipegang oleh Pemkot.

Di tahun 2005 lalu, Adnan mengungkapkan tentang belum adanya kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) dari tanah, sehingga jumlah penerimaan PAD Tarakan rendah. Untuk itu, DPRD memasukkan anggaran agar perguruan tinggi dapat melakukan survei tentang kewajaran kenaikan NJOP tersebut.

Namun, karena belum adanya kenaikan NJOP dari tahun 2005 ke 2017, sehingga pihaknya menyarankan agar NJOP naik menjadi 100 persen dari kondisi saat ini. Namun Wali Kota Tarakan yang memiliki hak otoriter melihat, jika dinaikkan menjadi 100 persen, maka setiap masyarakat akan berteriak, sekali pun menurut Adnan kenaikan NJOP 100 persen adalah wajar.

Untuk menghindari terjadinya gejolak di masyarakat, NJOP tetap dinaikkan menjadi 100 persen. Akibat kenaikan tersebut, Pemkot dan DPRD menganggap bahwa PAD Tarakan akan meningkat, dari yang biasanya hanya mencapai Rp 90 miliar per tahun yang didapatkan dari semua sektor seperti PBB, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, maka ditarget menjadi Rp 134 miliar.

Namun nyatanya, target tak tercapai. Menurut Adnan hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan dari Pemkot dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang juga memiliki keterbatasan personel untuk melakukan penagihan pengawasan, termasuk buruknya komunikasi antara BPPRD dan beberapa OPD yang melakukan pemungutan yang sama.

“Misalnya penarikan retribusi itu kan adanya di dishub, retribusi keramaian dan lain-lain, adanya di pariwisata, pengelolaan yang berkaitan dengan budaya dan rumah adat ada di disdikbud. Barangkali kurangnya komunikasi ini, sehingga Pemkot kurang siap untuk memaksimalkan itu. Entah dari sisi perangkat, komunikasi dan lain-lain,” jelasnya.

DPRD melakukan pertemuan bersama komisi II dan stakeholder terkait serta Wali Kota Tarakan. Nah, pada Agustus 2018 lalu, pihaknya melakukan pertemuan di semester awal, namun hasil pertemuan tersebut menyatakan jika pencapaian PAD hanya sampai 27 persen dari target Rp 134 miliar, sehingga melalui APBD-P 2018 ini, pihaknya melakukan revisi terhadap target PAD yang sebelumnya Rp 134 miliar, menjadi Rp 93 miliar.

“Itu pun menurut kami sulit dicapai karena satu semester kemarin saja baru 27 persen,” bebernya.

Melalui hal tersebut, Adnan menyampaikan bahwa saat ini pencapaian PAD tergantung pada kesiapan Pemkot dan dinas terkait untuk melakukan penagihan tunggakan pajak dan bekerja secara maksimal di sisa waktu yang ada. (*/shy/lim)

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 22 Agustus 2019 11:53

5.495 Peserta PBI Terancam Dinonaktifkan

TARAKAN - Sebanyak 5.495 penerima bantuan iuran (PBI) Kota Tarakan…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:51

Anthon Joy Ditunjuk sebagai Direktur Radar Tarakan

TARAKAN – Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:49

Pasar di Tarakan Masih Jorok

TARAKAN - Untuk ketiga kalinya di tahun 2019 ini Balai…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:47

PLN Akan Dapat Pasokan Daya 36 MW

TARAKAN – Sebagai upaya memberikan keandalan listrik di Bumi Paguntaka,…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:46

JANGAN MAIN-MAIN..!! Dua OPD Ini Rentan Tindak Pidana Korupsi

TARAKAN - Dua organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai rentan akan…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:45

Abdul Kadir, Sempat Vakum dari Politik karena Sakit

Kehilangan seorang kakak, yang merupakan penyemangat Abdul Kadir, S.T dalam…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:18

Dapati Kendaraan Tidak Layak Jalan

TARAKAN - Puluhan kendaraan roda dua dan roda empat berhasil…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:16

Lestarikan Tari Jepin di Kalangan Pelajar

TARAKAN – Gerak gemulai para pelajar terlihat saat menarikan tarian…

Kamis, 22 Agustus 2019 10:57

Dipenuhi Gundukan Pasir, Air Meluap

TARAKAN – Daerah RT 65, Kelurahan Karang Anyar, termasuk wilayah…

Rabu, 21 Agustus 2019 10:31

Krisis Air Makin Dekat, Diprediksi Sisa 4 Hari

TARAKAN – Air baku pada Embung Binalatung atau Kampung Satu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*