MANAGED BY:
KAMIS
22 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 31 Oktober 2018 15:21
Lewati Masa Perbaikan, Raperda APBD-P Ditolak
DITOLAK: Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-P (APBD-P) Kabupaten Tana Tidung ditolak Pemprov Kaltara akibat melewati deadline yang ditetapkan. RIKO / RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TANA TIDUNG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Tana Tidung yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ditolak. Sebabnya Pemkab Tana Tidung dianggap melewai masa perbaikan yang diberikan Pemprov Kaltara.

Untuk diketahui, batas waktu yang telah ditentukan adalah tiga hari kerja setelah persetujuan bersama Pemkab Tana Tidung serta DPRD KTT. Penolakan ini mengacu kepada surat pengajuan evaluasi Raperda APBD-P yang telah diterima oleh Pemrov Kaltara pada tanggal 24 Oktober yang lalu dan telah melewati masa 23 hari setelah masa pengajuan sebelumnya. Hal itu diungkapkan salah seorang anggota DPRD KTT, M.Yunus Yakau.  Ia membenarkan, rancangan APBD-P yang diajukan ke Provinsi Kaltara ditolak karena ada keterlambatan selama 3 hari kerja setelah persetujuan bersama Pemkab dengan DPRD atau 23 hari keterlambatan seharusnya evaluasi yang diajukan. Pihak DPRD KTT menyayangkan hal ini terjadi.

"Padahal DPRD KTT telah mengikuti semua prosesnya baik itu terkait tahapan dan prosedur pengajuan rancangan APBD-P untuk segera dilakukan perubahan,” ujarnya.

Lanjutnya, saat ini terkendala pada keterlambatan evaluasi  berdasarkan surat bernomor :180/121/Huk-KTT/XI/2018 tanggal 26 September 2018 perihal permohonan evaluasi Raperda APBD-P tahun 2018 yang mengacu pada pasal 317 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD-P. Dijelaskan, peraturan dan acuan tentang penjabaran rancangan peraturan daerah baik APBD maupun APBD-P maka proses pengajuan evaluasi tidak dapat dilaksanakan dengan alasan keterlambatan waktu yang seharusnya tidak dilakukan.

"Jadi sekarang kami menyerahkan ke Pemkab untuk ditindaklanjuti agar pelaksanaan Raperda APBD-P segera dapat disahkan karena mengingat proses pembangunan menunggu yang melalui anggaran perubahan hanya tinggal kurang lebih dua bulan ke depan dengan nilai anggaran sebesar  kurang lebih Rp 658 miliar," harap M.Yunus Yakau, Selasa (30/10). (*/rko/zia)


BACA JUGA

Jumat, 11 September 2015 15:28

Lebih Langsing dengan Berenang

<p>Berenang termasuk olahraga yang menyenangkan. Tetapi kebanyakan orang lebih menganggap olahraga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*