MANAGED BY:
SELASA
20 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 24 Oktober 2018 15:15
Aset Jalan Mengacu SK Pertama
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Status belasan aset jalan di sejumlah lokasi di Kabupaten Bulungan, hingga saat ini belum jelas alias masih menggantung.

Sebelumnya pada tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) kewenangan jalan tersebut telah diserahkan ke Pemprov Kaltara. Otomatis itu telah dikeluarkan dan tidak lagi tercatat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai aset Pemkab Bulungan.

Secara administrasi, bagi Bulungan persoalan aset itu pun sudah selesai. Sebab, dengan pelimpahan tersebut jalan sepenuhnya kewenangan provinsi. Namun dalam perjalanannya, Pemprov Kaltara justru mengembalikan kewenangan pengelolaan aset tersebut ke Pemkab Bulungan.

Terkait itu, Pemkab Bulungan tetap akan berpedoman kepada SK pertama sebagai dasar atau legalitas diserahkannya aset jalan itu. "Kami tetap berpedoman pada SK tahun 2018. Itu pegangan kami," tegas Sudjati kepada Radar Kaltara, Selasa (23/10).

Bagi Pemkab Bulungan belasan aset jalan itu seutuhnya, sudah menjadi kewenangan provinsi sejak di-SK kan kali pertama tahun 2015. Terlebih itu hal itu sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini jalan itu walau telah dikembalikan tidak lagi bisa masuk ke dalam catatan aset Bulungan.

Jalan-jalan yang dikembalikan tersebut di antaranya, ruas Jalan Tanjung Selor - Kecamatan Peso. Jalan Simpang Tanah Kuning (Km 4)- Tanah Kuning. Jalan Tanjung Palas- Salimbatu Tanjung Palas Tengah.

Perihal jalan itu pun jadi atensi Pemkab Bulungan, dalam forum diskusi tahapan penyusunan revisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bulungan di Kantor Bupati Bulungan, Jalan Jalarai Raya, Selasa (23/10).

Bupati tidak ingin perihal tersebut dapat berdampak terhadap proses percepatan revisi RTRW tersebut. Karenanya semua harus kembali diperjelas agar status dan polemik tersebut tidak berimplikasi, tidak baik terhadap proses penyelenggaraan dan pembangunan di Bulungan.

Salah satunya persoalan aset jalan tersebut. Bupati menambahkan, salah satu upaya adalah dengan mencoba duduk bersama agar ada jalan keluarnya. "Nanti kita koordinasikan bahas lagi. Acuan kami tetap SK pertama itu," pungkasnya ditemui seusai pembahasan revisi Perda RTRW Bulungan. (isl/nri)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*