MANAGED BY:
SELASA
20 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 23 Oktober 2018 12:36
Aset Jalan Belum Jelas

DPUPR-Perkim Sebut Belum Prioritas

DIKEMBALIKAN: Status belasan ruas jalan di Kabupaten Bulungan belum menemui kejelasan, sehingga menjadi kendala perbaikan. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Sebanyak 12 ruas jalan yang ada di Kabupeten Bulungan, sebelumnya sudah dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, karena belum menjadi prioritas, sehingga jalan tersebut dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Bulungan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan, P. Tumanggor mengatakan, jalan itu memang sudah dikembalikan, hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

“Tapi sejak saat ini, jalan yang dikembalikan itu belum terdata menjadi aset Pemkab Bulungan,” ungkap Tumanggor kepada Radar Kaltara, Senin (22/10).

Sebab sejauh ini belum ada pembahasan mengenai kejelasan aset itu. Kemungkinan dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembahasan.

“Sebelum tahun ini berakhir status jalan itu harus jelas, apakah masuk aset Pemkab Bulungan atau Pemprov Kaltara, Kalau belum jelas status aset pengerjaannya tidak dapat diusulkan di anggaran tahun 2019,” ujarnya.

Untuk total keseluruhan, pihaknya tidak dapat menyebutkan secara rinci. Namun, diperkirakan, panjang jalan yang dikembalikan itu sekitar 300 kilometer (km), di antaranya ruas jalan Kecamatan Peso, dan Desa Salimbatu.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna mengatakan, pengembalian jalan itu karena jalan itu belum masuk jalan  prioritas yang akan dikembangkan oleh Pemprov Kaltara.

“Kami masih banyak program prioritas lain yang harus diselesaikan,” kata Suheriyatna.

Di antaranya, sambung Suheriyatna, penyelesaian pembangunan jalan penghubung antar kabupaten, jalan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) dan perbatasan.

Artinya, meski sudah diserahkan tidak serta merta langsung dikerjakan. Karena, pihaknya terlebih dulu harus melihat skala prioritas.

“Kalau tidak prioritas, maka sudah seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Bulungan yang bertanggung jawab,” katanya.

Menyoal banyaknya ruas jalan yang sudah dalam kondisi rusak, menurut Suheriyatna hal itu disebabkan beberapa hal, salah satunya keberadan truk perusahan yang mengangkut muatan berlebihan.

“Jadi meskipun kita lakukan perbaikan kalau yang melintas truk bermuatan puluhan ton tentunya jalan tidak akan bisa bertahan lama,” ujarnya.

Oleh karenanya diharapkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tegas menyikapi hal itu, kalau tidak ada ketegasan dari Pemda maka ruas jalan yang ada di Provinsi ke-34 tidak akan bisa mulus.

“Jadi saya harapkan dari Pemda harus tegas soal jalan ini,” tegasnya. (*/jai/nri)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*